Ubedillah Badrun

Diskursus seputar Pancasila dan UUD 1945 perlahan tapi pasti makin lenyap dari area akademik dan area publik. Pancasila menjadi makin asing bagi kalangan politisi dan anak muda. Pejabat seolah haram bicara Pancasila. Jari-jari di tangan kanan ini tidak habis untuk menghitung berapa kali pejabat negara mengingatkan rakyat tentang Pancasila. Makin lengkap keterasingan warga bangsa ini terhadap Pancasila karena pemerintah sebagai yang bertanggungjawab atas jalannya negara juga melupakan Pancasila. Dalam perspektif kolektif bangsa, Pancasila ditempatkan sebagai kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih disepakati dan dijadikan sebagai pilar utama kebangsaan. Lalu mengapa negara melupakannya?

Efek Hegemoni Makna Rezim Masa Lalu dan Ironi Melupakan Pancasila Saat ini

Jika kita sedikit berefleksi bahwa fenomena hari ini seputar Pancasila sesungguhnya merupakan efek tidak langsung dari hegemoni makna Pancasila yang dilakukan rezim masa lalu. Rezim masa lalu pernah melakukan hegemoni makna atas Pancasila sehingga ada semacam kredo bahwa yang paling Pancasilais adalah pemerintah. Rezim pemerintah sebelum reformasi adalah rezim yang paling getol bicara Pancasila dan melakukan ideologisasi secara top down atau masuk kategori dogmatisasi . Ada Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang wajib diikuti oleh seluruh siswa, mahasiswa, dan pegawai negara. Uang Triliunan rupiah habis untuk proyek dogmatisasi ini. Ada azas tunggal Pancasila yang menutup ruang keragaman organisasi. Ironinya pemerintah sebagai yang paling getol mengaku Pancasilais pada praksisnya justru mencederai Pancasila dengan praktik-praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme(KKN), diktatorisme, dan pelanggaran kemanusiaan. Akibatnya karena sikap munafik dan hipokrit pemerintah ini lalu publik menganggap bahwa yang Pancasilais saja KKN. Seolah Pancasilais sama dengan KKN, Pancasilais sama dengan diktator dan Pancasilais sama dengan melanggar HAM.  Pancasila akibatnya dicitrakan begitu negatif akibat perilaku sebuah rezim. Pancasila direduksi sebagai pemerintah. Sebuah nalar yang simplifikatif.

Kini setelah 66 tahun kelahirannya, kita dikejutkan dengan realitas yang jauh lebih ironis. Pemerintah tidak pernah menegaskan bahwa arah bangsa ini mau dibawa ke cita-cita luhur Pancasila. Parktik-parktik bernegara pelan tapi pasti makin menjauh dari Pancasila. Ketika komitmen tekstual pengakuan arah bernegara dengan dasar Pancasila sangat minimalis ditulis dan diucapkan penguasa sudah dapat dipastikan jalannya Negara makin menjauh dari filosofi Negara tersebut. Sila-sila Pancasila hanya ada di upacara bendera. Hampir tidak ada ketuhanan yang maha Esa di kantor-kantor ketika pejabat dan politis bekerja, sehingga tidak heran kalau korupsi spektrumnya makin variatif dan meluas. Tuhan seakan tidak ada ketika ada uang Milyaran atau bahkan Triliunan rupiah di depan mata untuk dikorupsi. Kasus Nazarudin adalah contoh menohok di jantung politik negeri ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab seakan tidak punya makna ketika  orang-orang baik dan jujur tidak diberi tempat dan akses. Persatuan Indonesia seolah tidak perlu yang penting persatuan satu Partai. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran perwakilan seakan tidak perlu karena yang penting voting dan suara terbanyak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak perlu ketika dominasi asing lebih penting dan menguntungkan asing, memperkaya asing, mensejahterakan asing lebih penting dari pada mensejahterakan rakyat Indonesia..

Dari perspektif konstitusi hal yang paling ironi adalah pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi. Liberalisasi ekonomi yang tak terkendali adalah realitas yang kita lihat hari ini. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Hampir seluruh sektor ekonomi nasional dikuasai asing. Mereka menguasai sector ekonomi kita  antara 50,6% sampai 75 % , dari perbankan hingga perminyakan dan gas (Kompas,23/5/11). Walhasil bangsa ini menjadi babu di negerinya sendiri atau bahkan seperti pepatah tikus mati di lumbung padi. Cita-cita besar founding father bangsa ini sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pelan-pelan ditutup karang besar kepentingan asing. Sampai disini bukankah makin terlihat bahwa pemerintah telah melalaikan pasal 33 UUD 1945?.

Terkikisnya Identitas Kolektif dan Arti Kita Menjadi Indonesia

Dalam perspektif teori identitas (Sheldon Stryker,1980), persoalan diatas dapat dibaca sebagai realitas praksis struktur politik dan struktur sosial yang sedang berlangsung di negeri ini secara perlahan tapi pasti mengikis identitas kolektif sebagi sebuah bangsa. Karena ada hubungan saling mempengaruhi di antara individu dengan struktur sosial dan struktur politik yang lebih besar (masyarakat dan negara atau pemerintah) atau sebaliknya. Individu warga negara dan negara pada titik ini dipandang sebagai dua sisi dari satu mata uang. Relasi keduanya begitu dekat, kebijakan dan arah bangsa yang keliru akan berdampak luas bagi identitas individu dan identitas kolektif sebuah bangsa.

Tentu kita tidak ingin Negara seperti masa lalu yang melakukan hegemoni makna terhadap Pancasila dan UUD 1945, tetapi bagaimana pemerintah memegang teguh Pancasila dan menjalankan UUD 1945 dengan cara yang benar. Pemerintah perlu diingatkan untuk menjadikan negeri ini sungguh-sungguh berdaulat. Tentu tidak anti asing, tetapi sejajar dengan bangsa asing. Negeri yang sumber daya alamnya kaya raya ini, adalah kita yang punya bukan bangsa asing. Sampai disini kita memerlukan pemimpin yang memiliki karakteristik leadership yang kuat untuk menjadikan negara ini berdaulat dan berwibawa di mata dunia internasional bukan dengan cara meminta-minta atas nama bantuan dan investasi untuk kemudian kita dihegemoni oleh bangsa asing dan hilanglah kesejajaran sebagai sebuah bangsa berdaulat di mata dunia.

Dalam konteks tersebut kita diingatkan kembali oleh pidato Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945 :”Saudara-saudara ! Dasar negara telah saya sebutkan, lima bilangannya. Inikah Panca Dharma ? Bukan !Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar…..Namanya bukan Panca Dharma, tetapi….saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa…..namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia,”. Dari pidato tersebut kita bisa memaknai bahwa lima dasar atau Pancasila tersebut adalah fondasi dari bangunan rumah besar Indonesia ini. Jika fondasinya dilupakan dalam membangun rumah besar ini maka pelan tapi pasti bangsa ini makin memudar. Karenanya sebelaum bangsa ini terlalu jauh melupakan Pancasila, marilah kita merenung sejenak apa arti kita menjadi Indonesia?.Menjadi Indonesia saat ini berarti berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. Kecuali pemerintah diam-diam mau menjadikan Indonesia salah satu provinsi dari Negara paman Sam!?

Posisi Kaum Muda

Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lainya adalah entitas kaum muda yang bergerak memperjuangkan bangsa ini menjadi Indonesia. Kaum muda pada saat itu memiliki magnet dan kekuatan dahsyat menyatukan bangsa yang beragam ini. Mimpi besar founding father menjadikan Indonesia yang berketuhanan, menjunjung tinggi Hak Azasi manusia, memiliki nasionalisme yang kuat, politik nasional demokrasi permusyawaratan, dan Indonesia yang adil secara sosial dan ekonomi. Nyatanya dasar negara dan konstitusi yang dibangun dengan penuh perjuangan itu kini telah dilalaikan pemerintah. Tidak ada kekuatan lain selain pemuda yang dapat mengembalikan negara untuk kembali berada pada track nya yang benar. Problemnya adalah jika negara sudah melanggar dasar dan konstitusinya, dimana kaum muda dan mahasiswa saat ini?

Penulis:

Ubedilah Badrun, Pengajar Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

email: ubedilah.badrun@gmail.com