HMINEWS – Pernyataan Wakil Ketua KPK soal banyaknya anggota DPR yang mengintervensi kerja-kerja KPK patut kita cermati serius.  Sungguh sangat mengerikan jika pernyataan M. Yasin tersebut benar adanya. Anggota DPR yang harusnya ikut serta aktif dalam gerakan pemeberantasan korupsi ternyata justru aktif menghambat pengusutan tindak pidana korupsi.

Yang patut disayangkan adalah justru sikap KPK sendiri yang terkesan begitu permisif dengan upaya-upaya intervensi dari DPR tersebut. Padahal upaya intervensi terhadap kerja   KPK dapat dikategorikan sebagai upaya untuk mencegah, merintangi penyidikan tipikor yang dapat dijerat dengan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang ancaman hukumannya hingga 12 tahun penjara.

Jangankan memproses secara hukum pelaku intervensi tersebut, KPK malah tidak bersedia mengungkapkan identitas mereka. Sikap KPK  ini patut disayangkan, seharusnya KPK  tak ragu mengungkapkan siapa saja politisi yang melakukan intervensi agar masyarakat dari daerah pemilihan  bisa tahu seperti apa kelakukan wakil mereka di DPR.

Hingga saat ini Pasal 21 UU Nomor 31/1999 tersebut seolah mandul jika KPK berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik. Skandal pertemuan pimpinan KPK dan Nazarudin dkk adalah contoh yang nyata betapa KPK sangat gamang bila berhadapan dengan politisi partai berkuasa. Tindakan Nazarudin yang terang-terangan hendak mengintervensi kerja KPK ternyata tidak direspon secara hukum sama sekali.

Di negara-negara lain sepeti Hongkong, Kanada dan AS, tindakan politisi mengintervensi kerja – kerja lembaga anti korupsi adalah tindak pidana sangat serius yang pelakunya bisa dihukum berat.

Perlu diingatkan bahwa KPK tidak cukup mengatakan kepada public bahwa mereka tidak terpengaruh dengan upaya intervensi yang dilakukan oleh para politisi tersebut, sebab KPK mempunyai kewajiban hukum untuk menangkap siapapun juga yang berupaya menghalangi kerja KPK dan memprosesnya secara hukum .

KPK adalah lembaga resmi negara yang harus menunjukkan sikapnya dengan kerja dan bukan sekedar melemparkan pernyataan normatif dan herois belaka.

Kami khawatir bahwa  sikap lembek KPK terhadap politisi yang berupaya mengintervensi kerja KPK ini tidak terlepas dari adanya anasir-anasir di tubuh KPK sendiri yang merasa berkepentingan dengan partai politik. Wewenang DPR untuk memilih pimpinan KPK adalah “iming-iming” yang  membuat anasir-anasir tersebut menjadi enggan terlibat konflik dengan politisi, terlebih dari partai berkuasa.

Hal tersebut sangat masuk akal, mengingat beberapa pimpinan KPK periode sekarang ternyata mendaftarkan diri untuk kembali memimpin KPK pada periode berikutnya. Wajar jika kita mencurigai, jangan-jangan ada pamrih dibalik ketidak-tegasan KPK tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses pemilihan pimpinan komisi – komisi negara yang dilakukan oleh DPR cenderung selalu diwarnai dengan transaksi kepentingan antara orang yang mimilih dan dipilih. Hal yang sama mungkin saja terjadi dalm pemilihan pimpinan KPK oleh DPR.

Standar Prosedural Harus Jelas

Untuk periode mendatang kami berharap bahwa sikap gamang dalam menghadapi upaya intervensi dari politisi tidak lagi dipertahankan oleh pimpinan KPK. Dengan kewenangan yang begitu besar, harusnya tidak ada alasan bagi pimpinan KPK untuk tidak bersikap tegas.

KPK harus menetapkan standar operasional prosedur yang jelas untuk mengkategorikan tindakan apa yang harus dilakukan jika ada pihak yang berupaya mengintervensi. Jika upaya intervensi tersebut dilakukan secara tersirat, KPK bisa saja memberikan peringatan, sementara jika upaya intervensi tersebut dilakukan secara terang-terangan dan apa lagi memaksa, maka KPK bisa langsung melakukan penangkapan dan memulai proses hukum.

Selain itu KPK juga harus menutup ruang agar tidak ada kesempatan bagi poltisi untuk mengintervensi kerja –kerja mereka. Kode Etik KPK terutama bagian yang mengatur interaksi pimpinan KPK dengan masyarakat haruslah dibuat secara detail dan ditegakkan dengan tegas.

Jangan sampai ada lagi pejabat KPK yang bertemu dan membicarakan kasus dengan politisi di tempat dan acara non formal.

Habiburokhman,SH, Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat