HMINEWS – Kembali pejabat negara kita  tertangkap tangan oleh KPK saat melakukan transaksi suap. Sungguh sulit dimengerti mengapa pejabat-pejabat tersebut begitu nekat  untuk melakukan transaksi suap, padahal saat ini beberapa kasus korupsi besar tengah ramai dibicarakan di media massa.

Kasus ini membuktikan bahwa banyak pejabat publik kita memang telah kehilangan “urat takut” untuk melakukan tindak pidana suap. Nyaris tidak ada efek jera yang timbul dari diekspose-nya kasus –kasus suap yang tertangkap tangan selama beberapa tahun terakhir. Kita tentu masih ingat kasus Jaksa Urip Tri Gunawan, Kasus M. Iqbal KPPU dan terakhir yang belum lama terjadi adalah kasus suap Kemenpora.

Padahal jika dibandingkan tindak pidana korupsi jenis lain, jelas bahwa suap adalah tindak pidana korupsi yang  beresiko paling tinggi . Pembuktian dalam kasus suap akan sangat mudah dilakukan oleh penyidik , terlebih jika transaksinya dilakukan secara fisik seperti apa yang terjadi dalam kasus Kemenakertrans ini.

Dapat dibayangkan, jika tindak pidana korupsi paling berisiko yaitu suap saja masih terus terjadi, apalagi tindak pidana korupsi dengan modus operandi lainnya, yang lebih halus dan lebih  sulit untuk dibuktikan.

Menurut kami ada dua alasan mengapa praktek suap dengan nominal besar seperti kasus Kemenakertransi ini terus menerus terjadi, padahal hamper tiap tiga bulan KPK melakukan penggerebekan.

Alasan pertamaadalah bahwa masyarakat kita masih sangat permisif terhadap budaya suap. Gejala memberi dengan harapan agar pihak yang diberi membalasnya dengan sesuatu yang diperlukan, sudah berjalan sangat  lama di negeri ini.Dari survey yang pernah kami lakukan Januari- Februari  2011 lalu,menunjukkan bahwa  54 % responden menganggap tindakan suap sebagai  “ungkapan terima-kasih”  adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi.

Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa  dalam berbegai level mulai dari sekolah, pemerintahan daerah, BUMN dan pemerintah pusat., suap  tetap dipraktekkan sebagai “business as usual” oleh sebagian penyelenggara negara.

Akar dari merebaknya budaya suap di birokrasi adalah rendahnya integritas pejabat  publik. Menyuap tidak hanya melancarkan birokrasi secara ilegal, tetapi juga membeli integritas aparat yang bertanggung jawab.

Alasan keduaadalah ketidakpercayaan terhadap kredibilitas  pengusutan kasus-kasus suap yang selama ini dilakukan. Selama ini pengusutan kasus-kasus suap hanya bisa menyentuh pelaku yang tertangkap di lapangan. Sementara pelaku utama, yang bersembunyi di belakang layar jarang sekali tersentuh.

Hingga saat ini jarang sekali KPK bisa mengusut aliran dana dalam kasus suap hingga tuntas. Mestinya yang dilakukan oleh KPK dalam kasus suap adalah, mencari tahu untuk keperluan apa suap tersebut diberikan, dari mana sumber dana suap , dialirkan kemana saja dana tersebut, dan sudah berapa kali transaksi terjadi.

Hampir selalu ada potongan “puzzle” yang hilang dalam setiap pengusutan kasus suap oleh KPK. Dalam kasus suap Cek Pelawat BI misalnya, KPK tidak berhasil mengusut dari mana dana yang dibagi-bagikan tersebut bersumber, walaupun keterangan saksi dengan jelas mengarah  ke Miranda Gultom. Sementara dalam kasus Nazarudin, KPK terkesan  tidak berani menyentuh pihak-pihak tertentu penerima aliran dana suap.

Harus diakui bahwa hilangnya potongan “puzzle” tersebut senantiasa terkait dengan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik dalam kasus-kasus tersebut. Sementara berdasarkan UU, pimpinan KPK  sangat mudah untuk disandera secara politik mengingat mereka dipilih dengan mekanisme politik di DPR.

Kami sangat khawatir  bahwa kasus suap Kemenakertarns ini juga tidak akan terungkap sampai tuntas. Menurut informasi yang kami terima, kasus ini juga melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik, sehingga KPK hanya akan “menyentuh” para pelaku yang sudah tertangkap tangan.

Kekhawatiran kami semakin besar karena hingga saat ini perkembangan pengusutan dugaan pelanggAran  kode etik oleh beberapa pejabat KPK nampaknya berjalan di luar harapan masyarakat.Dapat diibaratkan bahwa KPK saat ini sedang dalam kondisi “sakit” sehingga akan sangat sulit untuk berkerja dengan maksimal.

Habiburokhman,SH, Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat