HMINEWS – Dana pemulangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dari pelariannya disoal oleh pengamat politik Universitas Indonesia Donny Gahral Adian. Menurut dia, biaya pemulangan sebesar Rp 4 miliar tak perlu dibebankan kepada APBN melainkan kepada pribadi Nazaruddin sendiri.

“Kalau dirunut ke belakang kebijakan pemerintah terhadap dua orang pelaku kejahatan seperti Malinda Dee dan Nazaruddin saya kira menciderai hati masyarakat. Malinda dalam pengobatannya menggunakan dana Jamkesmas, padahal dia bukan masyarakat tidak mampu. Saya kira pemerintah melakukan kekeliruan fatal dengan menggunakan dana Rp 4 miliar untuk pemulangan Nazaruddin,” ujar Donny kepada saat ditemui usai buka puasa bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Cikarang, Bekasi Jawa Barat, Jumat (12/8).

Suami dari politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka ini mengatakan,  masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan dana sebesar itu. Salah satunya adalah beberapa orang TKI yang bermasalah di luar negeri. “Tidak sensitif, banyak kasus TKI yang bermasalah seharusnya dipulangkan dengan dana tersebut. Keberpihakan pemerintah terhadap orang yang tidak berpunya masih lemah oleh pemerintah. Nazaruddin adalah orang  yang mampu dan bermasalah hukum malah dibantu dengan dana APBN,” cetusnya.

Kebijakan pemerintah dalam menggunakan dana APBN untuk mengurusi koruptor menurut Donny adalah kebijakan yang berulang. Artinya, lanjut Donny, jika sudah berulang artinya pemerintah SBY-Boediono memilik tabiat yang tidak baik khususnya dalam membela kepentingan masyarakat kurang mampu.

“Kalau sudah berulang berarti tabiat pemerintah SBY Boediono seperti itu. Alternatifnya, begitu dia sudah jadi tersangka pemerintah sudah keluarkan red notice, harusnya gunakan uang Nazaruddin sendiri untuk pulang tidak lagi gunakan dana APBN,” katanya.

Donny menambahkan, pemerintah seharusnya bisa saja memakai pesawat komersial. Pasalnya, Nazaruddin bukanlah gembong narkoba yang berbahaya atau pun tersangka teroris. Nazaruddin masih berstatus tersangka dengan bukti-bukti yang belum bisa dipercaya kebenarannya.

“Ini semakin mengindikasikan ada kemungkinan kompromi. Perlakuan terhadap Nazaruddin semakin mengindikasikan kalau pemerintah dalam hal ini Partai Demokrat punya kepentingan terhadap Nazaruddin. Tim Demokrat sudah pernah bertemu Nazaruddin di Singapura kenapa tidak dibawa pulang saja. Saya kira pemulangan Nazaruddin bukan oleh negara tapi oleh kelompok politik yang punya kepentingan,” imbuhnya.

Lalu bagaimana nasib Anas Urbaningrum pasca kepulangan Nazaruddin? Donny menilai jika Anas masih kuat secara politik di Partai Demokrat maka kemungkinan Anas akan berani melawan kesaksian Nazaruddin. Namun, jika dukungan terhadap Anas lemah maka akan ada kemungkinan Anas akan mengalah. “Tapi kalau dia berkelit berarti dukungan terhadap Anas berkurang.

Dukungan HMI terhadap Anas saya kira juga merosot. Dengan kepulangan Nazaruddin ke Indonesia akan terlihat seperti apa posisi dukungan terhadap Anas. Diprediksi Anas akan bernegosiasi dengan SBY dengan pertimbangan usia masih muda sehingga perjalanan politiknya masih panjang,” pungkasnya.[]jpnn