HMINEWS – Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Akbar Tanjung meminta  kasus dugaan korupsi yang disebutkan mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazaruddin harus diungkapkan secara tuntas. Tak ada alasan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat.

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengungkap secara jelas  nama-nama yang sempat disebutkan Nazaruddin saat masih berada dalam pelariannya di luar negeri,” kata Akbar di Banda Aceh, Minggu (21/8).

Ia menyampaikan hal tersebut terkait proses  hukum yang harus dilakukan aparat penegak hukum terhadap Nazaruddin.

Menurut dia, Golkar bertekad untuk meminta aparat penegak hukum agar mengusut secara tuntas dan transparan  proses hukum yang dijalani Nazaruddin.

Dikatakannya, penegakan hukum yang dijatuhkan terhadap Nazaruddin harus berdasarkan proses dan bukti-bukti yang ada terkait berbagai tindakan yang dilakukan yang bersangkutan.

Permintaan Nazaruddin agar dirinya dihukum saja tentu tidak bisa karena putusan hukum harus didasarkan pada bukti-bukti dan proses hukum, katanya.

Pihaknya berharap aparat penegak hukum di Tanah Air ini dapat menuntaskan kasus tersebut dengan jelas sehingga berbagai opini yang berkembang di publik dapat terjawab.

Pihaknya optimistis penyelesaian kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu secara jelas akan membuka secara keseluruhan pelaku-pelaku yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.[]ant/ian