Oleh : Bambang Soesatyo*

KOMISI Pemberantasan  Korupsi (KPK) tidak akan pernah bisa kuat dan independen jika praktik penegakan hukum terlalu tunduk pada dominasi dan kehendak penguasa plus kekuatan politik. Dominasi penguasa dan kekuatan politik itulah muara kegagalan penegakan hukum, termasuk KPK di negara ini.

Kalau penguasa dan kekuatan politik ingin menunjukan kesungguhan dan konsistensi dalam penegakan hukum, harus ada kemauan politik mereduksi dominasi itu. Sebaliknya, jika dominasi itu terus dipertahankan, posisi seperti itu mencerminkan rendahnya komitmen penegakan hukum. Akibatnya, penegakan hukum akan tampak karut marut, inkonsisten dan sarat praktik tebang pilih sebagaimana yang terlihat sekarang ini.

Dominasi penguasa dan kekuatan politik terhadap institusi-institusi penegakan hukum tidak bisa tidak akan melahirkan ekses. Pertama, dominasi menyebabkan institusi penegak hukum terkooptasi. Demi langgengnya jabatan atau karier, unsur pimpinan di setiap institusi penegakan hukum dipaksa menghamba pada penguasa dan kekuatan politik.

Inkonsistensi akan menampakkan wujudnya manakala penguasa dan kekuatan politik punya kehendak atau kepentingan. Ketika institusi penegak hukum dipaksa mewujudkan kehendak penguasa dan kekuatan politik, pertimbangan salah atau benar menjadi tidak penting lagi. Apalagi jika pemaksaan itu disertai dengan ancaman penggantian pejabat atau rotasi penugasan.

Karena itu, untuk memimpin institusi penegakan hukum,sudah barang tentu penguasa dan kekuatan politik tidak akan memilih figur yang suka melawan atau membangkang. Demi mengamankan kepentingan ‘bersama’ minus kepentingan rakyat dan rasa keadilan, akan dipilih figur-figur yang taat apa pun perintah penguasa dan kekuatan politik. Figur-figur yang dengan kesadaran penuh menyatakan bersedia hak-haknya untuk membantah atau mendebat dicabut. Orang-orang yang tahu bahwa sekali-kali dia tidak boleh mempersoalkan benar salahnya perintah penguasa dan kekuatan politik. Sebab, dia sadar betul mengenai risiko. Bahwa sekali dia mendebat atau membantah, penguasa dan kekuatan politik akan merekayasa alasan untuk memberhentikannya dari jabatan sebagai pemimpin institusi penegak hukum.

Maka, tidak heran jika institusi penegakan hukum kita ibarat wadah ‘peternakan tikus’. Mereka menjadi ‘tikus’ karena merasa jabatan tinggi nan strategis itu menjadi tak bernilai karena dipaksa harus berbohong kepada rakyat. Mereka menjadi sekumpulan orang yang tahu persis perilaku menyimpang, sekaligus membuat daftar dosa oknum penguasa dan oknum dari unsur kekuatan politik.

Kemampuan manuver mereka harus melampaui kelincahan seekor kancil agar efektif menutup-nutupi daftar dosa oknum penguasa dan oknum politisi. Mereka harus jadi pendebat yang tangguh agar bisa mementahkan kecurigaan publik. Mereka pun harus tahan banting dan tak boleh malu karena setiap hari dihujat dan dikecam publik.

Mereka akhirnya harus mencari juga kompensasi. Bagi mereka, mencari kompensasi itu wajar karena merasa mereka sudah habis-habisan pasang badan melindungi dan menutup-nutupi dosa penguasa dan kekuatan-kekuatan politik. Kalau oknum penguasa dan oknum politisi boleh menggadaikan jabatan untuk uang suap, kenapa juga mereka tidak boleh? Pencarian kompensasi itu akhirnya melahirkan cerita bertema ‘Cicak versus Buaya’, serta memaksa KPK membentuk tim pemeriksa internal untuk mengendus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan unsur pimpinan KPK.

‘Nyanyian’ Muhammad Nazaruddin yang bertutur tentang upaya ‘membangun sinergi’ antara oknum politisi dan oknum penegak hukum –untuk memperkecil jumlah tersangka dalam kasus dugaan suap di proyek wisma atlet– menggambarkan bagaimana jalannya proses kooptasi institusi penegak hukum oleh kekuatan politik. Kalau sinergi itu terwujud, institusi penegak hukum itu pasti dikendalikan ‘para tikus’.

Apa yang bisa diharapkan dari institusi penegakan hukum seperti itu? Praktis tidak ada. Barangkali, itulah salah satu alasan mengapa proses hukum sejumlah kasus besar yang menjadi perhatian publik seperti skandal gila Bank Century tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kooptasi atau pelemahan secara sistematis atas fungsi, tugas dan peran institusi penegak hukum sudah tak terbantahkan. Sebagai masalah, pelemahan secara sistematis itu sudah menjadi pengetahuan publik. Menurut persepsi orang kebanyakan, Nunun tidak bisa dihadirkan karena sejak awal penegak hukum memang dipaksa untuk tidak menyergap Nunun. Kalau kemudian Nunun ditetapkan menjadi buronan interpol, penetapan itu ibarat sinetron yang tak menarik lagi untuk ditonton karena publik, paham inti ceritanya adalah kepura-puraan.

Begitu juga ketika Nazaruddin menyebut sejumlah nama ‘besar’ yang diindikasikan terlibat atau menerima aliran dana pada kasus dugaan suap wisma atlet di Palembang. Belum semuanya menjalani proses pemeriksaan oleh penegak hukum. Kecenderungan ini justru memperkuat keyakinan publik bahwa institusi penegak hukum memang sudah dikooptasi penguasan dan kekuatan publik.

Netralitas

Dalam Kesempatan terdahulu, saya sempat ikut sumbang saran mengenai urgensi mewujudkan KPK yang kuat dan independen. Bagaimana pun, Korupsi yang semakin merajalela mendesak kita segera mewujudkan KPK sebagai mesin perang yang tangguh, efektif dan independen. Prakarsa memperkuat rumusan tentang independensi KPK harus datang dari presiden dan DPR.

Dewasa ini, rakyat melihat dengan mata telanjang gelombang korupsi sistemis yang melanda birokrasi pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan serta institusi penegak hukum. Sikap politik rakyat sudah final bahwa korupsi harus diperangi, pelakunya diganjar hukuman seberat-beratnya, dan tidak boleh ada kompromi atau toleransi. Bukan hanya dibutuhkan KPK yang kuat dan independen, melainkan juga UU Tipikor yang tegas dan lugas.

Khusus mengenai penguatan dan menjaga independensi KPK serta  institusi penegak hukum lainnya, pemerintah dan DPR harus mengkaji ulang mekanisme penjaringan dan penetapan calon pimpinan institusi penegak hukum. Dominasi peran penentu yang melekat pada pemerintah dan DPR mulai terasa janggal dan tidak masuk akal.

Bagaimana tidak; pemerintah sendiri masih menyimpan persoalan sangat besar berkait dengan praktik korupsi, yang ditandai dengan semakin merajalelanya tindak korupsi di tubuh birokrasi pemerintah. DPR pun nyaris menyimpan persoalan yang sama.

Dengan fakta seperti itu, pemerintah dan DPR bukan hanya gagal memerangi korupsi, tetapi sudah menjadi bagian dari masalah korupsi itu sendiri. Lalu, dimana letak kelayakan pemerintah untuk mengajukan dan merekomendasikan kepada DPR figur calon pimpinan KPK? Dimana juga letak kelayakan DPR untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan serta menyetujui calon pimpinan KPK yang direkomendasikan pemerintah.

Karena itu, jika ingin menghadirkan KPK yang kuat dan independen, mekanisme pemilihan pimpinan KPK harus dikaji lagi. Sebab, sudah terbukti bahwa para calon pemimpin KPK yang direkomendasi birokrasi pemerintahan yang korup,  dan disetujui oleh DPR yang sudah dikendalikan kartel politik
justru memperlemah eksistensi KPK. Proses seperti itu jelas-jelas mengkooptasi KPK.

Seperti yang kita simak sebelumnya, dari revisi Undang-undang (UU) tentang KPK dan Revisi UU tentang Tipikor, sempat muncul kecenderungan yang aneh tapi tidak popular. Draft revisi UU No.No.30/2002 tentang KPK melahirkan tuduhan bahwa DPR ingin memperlemah peran KPK hanya karena revisi itu atas inisiatif DPR. Sebaliknya, draft revisi UU Tipikor justru memojokan pemerintah karena sarat dengan pasal yang kompromistis dan toleran terhadap koruptor. Akibatnya, publik menilai DPR dan Pemerintah punya kepentingan yang berbeda dalam agenda melawan korupsi.

Untuk mewujudkan netralitas peran para pihak dalam proses dan mekanisme pemilihan pimpinan institusi penegak hukum, khususnya KPK, pemerintah dan DPR harus memiliki kemauan politik mengakhiri dominasi kekuasaan atau peran penentu itu. Sebab, syarat utama dari sukses pekerjaan menegakan hukum adalah independensi penegak hukum itu sendiri. Para penegak hukum harus bebas dan bersih dari kepentingan penguasa dan kekuatan politik.

Sebagian kewenangan pemerintah dan DPR itu layak didistribusikan kepada lembaga tinggi negara lainnya yang membawahi aspek yudikatif, seperti Mahkamah Agung (MA) misalnya. Tentu saja MA-nya sendiri harus bersih dan independen juga.

Kalau pemerintah dan DPR bersikukuh menggenggam peran penentu itu, institusi penegak hukum kita tidak akan pernah kuat. KPK tidak akan pernah mendapatkan kelayakannya sebagai mesin perang melawan korupsi, karena para panglimanya digiring untuk berperilaku seperti tikus. Sehingga, perang melawan korupsi hanya indah dalam kata, namun praktik sesungguhnya hanyalah perang-perangan melawan korupsi.

*Anggota Komisi III DPR RI