HMINEWS – Tertangkapnya Nazarudin di Kolombia membawa kita memasuki babak baru pengusutan kasus korupsi . Kasus Nazarudin  adalah kasus super penting jika dilihat dari nilai potensi kerugian Negara, orang-orang  yang diduga terlibat dan instansi-instansi tempat dana tersebut dianggarkan.

Kasus ini merupakan tantangan terberat KPK untuk membuktikan bahwa KPK juga mampu mengusut kasus korupsi yang bersentuhan dengan pihak-pihak yang memegang kekuasaan politik.

Sejarah telah membuktikan bahwa instansi penegak hukum negeri ini termasuk KPK cenderung gagap ketika mengusut kasus-kasus sensitif yang bernuansa politis. Hampir semua kasus-kasus bernuansa politis tidak terusut sampai tuntas dan menyisakan kepingan masalah yang berlarut-larut.

Kita bisa melihat pengusutan Kasus Antazari, Kasus Cek Pelawat, Kasus Gayus Tambunan sebagai contoh. Pengusutan kasus-kasus tersebut hingga kini masih menyisakan Tanya di masyarakat karena mengandung banyak kejanggalan.

Kami tidak mau hal yang sama terjadi dengan kasus Nazarudin ini. Sebaliknya kami ingin agar kasus ini bisa terungkap dengan tuntas secara utuh dan transparan. Siapapun pihak yang bersalah , baik kader Partai Demokrat maupun bukan haruslah dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum.

Yang membuat kami ragu bahwa KPK bisa mengusut kasus ini secara tuntas adalah adanya dugaan pelanggaran Kode Etik pegawai KPK, yaitu kasus pertemuan Ade Raharja dengan NAzarudin dkk. Terus terang  fakta adanya pertemuan tersebut telah menggerus kepercayaan kami kepada KPK yang sebelumnya begitu besar.

Terlebih lagi hinga saat ini sikap petinggi KPK pada umumnya adalah tidak mempermasalahkan pertemuan tersebut. Padahal jelas-jelas pertemuan tersebut dilakukan ditempat yang tidak formal , dalam konteks yang juga tidak formal serta tidak diagendakan secara formal.

Masyarakat Harus Awasi Pimpinan KPK

Kami mengajak masyarakat untuk bersama –sama menunjukkan kepedulian pada KPK dan menjaga KPK agar terhindar dari praktek-praktek pelanggran etika. Walau bagaimanapun,  KPK   memang   harus   dipertahankan   demi   suksesnya  perjuangan

pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami tahu bahwa saat ini banyak pihak-pihak yang tidak nyaman dengan keberadaan KPK dan berniat menghancurkan KPK.

Namun, harus disadari, bahwa satu satunya senjata untuk mempertahankan KPK adalah menjaga kredibilitas KPK sendiri. Kredibilitas adalah mahkota yang paling berharga bagi KPK.

Kami ingin agar dalam menangani kasus Nazarudin, pimpinan KPK bisa benar-benar steril dari pertemuan-pertemuan dengan pihak –pihak yang berkepentingan dengan kasus ini.

Kami menghimbau agar masyarakat berperan aktif dalam mengawal kasus ini agar benar-benar bisa  diusut secara independen dan terlepas dari pengaruh politik apapun.

Kami perlu mengingatkan kepada masyarakat bahwa berdasarkan Kode Etik KPK, pegawai KPK dilarang melakukan kegiatan dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai pegawai komisi.

Oleh karena itu jika masyarakat melihat indikasi yang kuat tentang adanya pertemuan antara pimpinan KPK dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan kami himbau untuk menegur secara langsung dan melaporkan ke Komite Etik KPK.

Sementara SPR sendiri sedang mempertimbangkan untuk menyewa jasa detektif swasta atau penyedia jasa sejenis untuk dapat mengawasi satu-persatu pimpinan KPK paling tidak untuk jangka waktu 3 bulan ke depan.

Orang yang akan kami sewa  tersebut akan bekerja dalam koridor hukum dan tidak akan mengganggu privasi pihak yang diawasi sama sekali. Jika menemukan kejanggalan, mereka kan membuat laporan kepada kami untuk kemudian kami teruskan pada Komite Etik KPK.

Habiburokhman,SH, Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat