Oleh : Ubedilah Badrun

Ubedilah Badrun

Setelah SBY sebagai ketua Dewan Pembina melakukan konferensi Pers di Cikeas (11/7/2011) makin terang benderang bahwa problem Nazarudin ada korelasinya dengan pola politik Partai Demokrat yang miskin idealism, konvensional, cenderung kacau, dan kepemimpinan patron-klin. Hal ini terbukti dengan bergantungnya Partai Demokrat pada Ketua Dewan Pembina untuk mensikapi persoalan yang sebenarnya sejak awal bisa disikapi secara tegas oleh DPP Partai demokrat. Sehingga kasus ini seharusnya tidak sampai menjadi konsumsi publik berbulan-bulan.

Problemnya adalah mengapa terjadi kasus seperti Nazarudin? Mengapa Anas Urbaningrum tidak mampu mengatasi masalah Nazarudin? Mengapa SBY sampai turun tangan langsung melibatkan publik dalam mengatasi masalah internal Partai Demokrat?

Rekrutmen Non Ideoologis Ciptakan Relasi Bias Obyektifitas

Penulis mencermati bahwa kasus Nazarudin terjadi karena dua faktor yakni faktor karakteristik kader partai dan faktor relasi partai dengan sumber kapital struktural (kementrian). Karakteristik kader partai sangat dipengaruhi oleh pola rekrutmen partai untuk mendapatkan kader. Dalam kasus Nazarudin Partai Demokrat merekrutnya karena faktor kedekatannya dengan Anas Urbaningrum (rekrutmen non ideologis). Nazarudin cukup dekat dengan Anas karena jasa besarnya sebagai tim sukses Anas dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang kemudian menghantarkan Anas terpilih. Pola rekrutmen seperti ini sarat dengan bias obyektifitas, efeknya adalah hampir sulit membuka ruang kritis dan ruang rasionalitas relasi antara Anas dengan Nazarudin. Implikasinya adalah Anas sangat ewuh pakewuh (tidak enak atau segan) bersikap dalam kasus Nazarudin. Hal ini terlihat pada sikap Anas pada awal munculnya kasus ini yang cenderung melindungi Nazarudin. Pada sisi lain relasi partai dengan sumber kapital struktural (kementrian) pada model pemerintahan koalisi pragmatis saat ini sangat memungkinkan partai melakukan berbagai cara untuk memanfaatkan dana Kementrian. Inilah yang terjadi dalam kasus Partai Demokrat dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga. Relasi politik yang demikian membuka ruang kemungkinan tumbuh suburnya korupsi di Kementrian yang berasal dari partai politik. Suatu kolaborasi politilk yang koruptif.

Relasi yang bias obyektifitas juga menjadikan Anas tidak mampu mengatasi masalah Nazarudin. Terjadi semacam erosi idealism pada diri Anas. Efeknya adalah kebingungan antara menyelamatkan partai,menyelamatkan Nazarudin atau menyelamatkan kedua-duanya. Faktor lain yang membuat Anas mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah Nazarudin adalah implikasi lebih jauh dari relasi yang bias obyektifitas yakni enggan nya Anas membicarakan persoalan ini di rapat pimpinan DPP partai secara lebih terbuka.

Bertemunya Pola Politik Pencitraan dengan Pola Patrin-Klin Kepemimpinan

Sudah dikenal publik bahwa SBY sangat sering mempraktikan politik pencitraan ketimbang idealism politik dan kritisisme politik. Konferensi Pers yang dilakukan di Cikeas kemarin menunjukkan hal demikian. Bahwa citra Partai Demokrat yang sedang memburuk menjadi pukulan telak bagi SBY sehingga SBY membuat konferensi Pers khusus untuk menyelesaikan masalah internal partai tersebut dengan harapan citra politiknya kembali membaik. Mengumpulkan dewan Pembina dan pengurus DPP dirasa tidak cukup bagi SBY. Karenanya SBY membawa problem internal ini ke ranah publik demi pencitraan politik.

Pola politik pencitraan ini makin kuat kecenderungannya karena pola kepemimpinan di tubuh partai yang masih patron-klin sebuah pola kepemimpinan dimana seorang individu dengan status sosio-ekonom-politikinya yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnyanya lebih rendah (klien). Ini tergambar dari pengaruh SBY sebagai Presiden diberi ruang dominan dalam pola kemepimpinan Partai Demokrat. Akibatnya segala keputusan politik  selalu menunggu keputusan akhir Dewan Pembina. Keputusan kolektif DPP bisa dibatalkan oleh keputusan individual ketua dewan Pembina. Sikap politik kolektif DPP bisa berubah karena sikap politik ketua Dewan Pembina.

Evaluasi Mendasar Partai Demokrat

Pelajaran berharga dari kasus memburuknya citra Partai Demokrat seiring mencuatnya kasus Nazarudin adalah perlunya evaluasi mendasar pada tubuh partai ini. Evaluasi mendasar perlu dilakukan pada pola rekrutmen kader partai, pola kepemimpinan partai, dan pentingnya kosistensi Partai Demokrat pada janji-janji politiknya. Dalam kasus Nazarudin terkesan inkonsistensi Partai ini terhadap janji anti korupsinya. Problem ini juga sekaligus menjadi ujian terberat bagi pemerintah SBY apalagi kalau Nazarudin terus bernyanyi membongkar korupsi di tubuh Partai Demokrat ini yang berlapis-lapis. Apakah SBY akan serius menuntaskan korupsi di tubuh partainya sendiri?. Wallahu’alam. Nampaknya Evaluasi mendasar juga perlu untuk SBY!.

Ubedilah Badrun, Pengajar Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta(UNJ).