Oleh: Bambang Soesatyo*

KEPALA UKP4 KuntoroMangkusubroto memang harus mengatakan bahwa pemerintahan tetap berjalan. Namun,  refleksi kekecewaan presiden karena lebih dari 50 persen instruksinya tidak dijalankan tetap saja mengindikasikan adanya persoalan serius yang menyelimuti manajamen pemerintahan saat ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pantas kecewa atau marah karena sebagian besar instruksinya kepada para menteri tidak dilaksanakan.

Kenyataan itu sudah barang tentu merusakcitra pemerintahan saat ini, dan otomatis melahirkan pertanyaan mengenai  efektivitas kepemimpinan SBY dalam kapasitasnya sebagai Commander in Chief Kabinet Indonesia Bersatu-II. Wajar  jika berbagai kalangan menggunjingkan rendahnya efektivitas pemerintahan SBY-Boediono.  Bahkan, asumsi  lama tentang lemahnya kepemimpinan SBY seakan mendapatkan pembenaran.  Asumsi dan pergunjingan itu segera dinetralisir Kuntoro Mangkusubroto. ”Pemerintahan tetap berjalan. Itu hanya berarti beberapa menteri kurang rajin,”  kata Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) itu  kepada pers. Instruksi  apa saja yang tidak dijalankan para menteri memang tidak dirinci. Memang,  rIncian itu rasanya menjadi  tidak penting lagi.  Soalnya,  untuk mengkalkulasi  efektivitas pemerintahan saat ini, UKP4 dan masyarakat pada umumnya memiliki catatan dan alat ukurnya sendiri -sendiri.  Ibu rumah tangga yang kesulitan mendapatkan minyak tanah akan menilai  presiden dan para menteri  tidak bekerja dengan efektif. Warga di daerah terisolir pun akan memberi penilaian yang sama karenapemerintah tidak membangun infrastruktur jalan di daerah tempat  tinggalnya.  Sebaliknya, bagi para pebisnis yang berhasil mengembangkan usahanya,  mereka pasti menilai presiden dan para  menteri sudah bekerja dengan efektif.   Kekecewaan presiden itu kita maknai saja sebagai otokritikpemerintahan saat ini.

Memang, para menteri sering terlihat lamban dalam merespons beberapa masalah yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat.  Banyak orang pasti sulit untuk melupakan bagaimana lambannya para menteri meresponsrentetan peristiwa ledakan kompor gas sepanjang tahun 2010.   Presiden dan para menteri  pun tidak sigap untuk segera memberikan respons setiap kali terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok. Bahkan, ketika harga-harga sudah melonjak melampaui batas kewajaran seperti terjadi pada 2010, respon pemerintah masih saja minimalis.

Hari-hari  ini, misalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 sedang menghadapi tekanan cukup serius akibat membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM).  Konsumsi  BBM bersubsidi harus dikendalikan untuk mengurangitekanan terhadap APBN. Tetapi,  karena belum ada keberanian politik, pemerintah pun terperangkap dalam dilema.

Di sisi lain, pengelolaan anggaran pembangunan masihjauh dari efektif karena penyerapan anggaran masih sangat lamban. Kelambanan itu menunjukan tidak adanya progres menuju efektivitas pengelolaan anggaran. Belum lagi tumpukan masalah dalam bidang penegakan hukum.  Sejumlah kasus besar yang menjadiperhatian masyarakat belum dituntaskan.  Proses hukum kasus dugaan suap wisma atlet SeaGames di  Palembang semakin tak menentu setelah muncul  indikasi figur sentral dalam kasus ini menolak untuk kembali ke tanah air.

Selain itu,  Pemerintahan SBY dan KPK masih berutang janji untuk proses hukum skandal  Bank Century,  kasus mafia pajak dan  kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan deputi  Gubernur BI tahun 2004. Contoh-contoh  kasusini  adalah masalah yang cukup strategis, baik dalam konteks kepentingan rakyat, rasa keadilan maupun kepentingan keuangannegara. Kalau respons terhadap persoalan strategis seperti  itu saja sudah sangat lamban, persoalan lainyang bobot strategisnya lebih rendah  boleh jadi disepelekan para pembantu presiden.
Karenanya, wajar jika presiden menyuarakan kekecewaannya.

Monitor Progres

Tetapi,  belum tentu juga semua kesalahan harus dibebankan ke pundak para menteri.  Karena itu, setelah ‘mengecam’ para pembantunya, presiden pun sebaiknya melakukan instrospeksi tentang gaya dan efektivitas kepemimpinannya.  Mungkinsaja banyak perintah presiden tidak dilaksanakan karena mengeluarkan instruksi  tanpa pengarahan, tanpa pengawasan dan tanpa monitoring progres. Kalau presiden ingin agar semua perintahnya dilaksanakan, presiden harus menyiapkan pola atau mekansimenya sendiri agar bisa memonitor pelaksanaan instruksi plus progresnya. Faktor lain yang juga perlu diamati presiden adalah derajat harmoni di antara semua dan sesama pembantu terdekatnya.  Jangan remehkan hal  ini, karena disharmoni para staf sering kali menjadi faktor yang menggagalkan kemampuan menerjemahkan instruksi presiden dengan tepat dan benar.

Karena itu,  soliditas para staf di kantor presiden harus riil, dan tidak boleh dirusak oleh tarik menarik kepentingan.  Kewajiban presiden pula untuk menyimak hubungan menteri Sekretaris negara, Sekretaris kabinet dan para staf di kantor presiden dengan para menteri  koordinator dan  pejabat tinggi lain dari semua kementerian. Disharmoni di antara mereka bisa saja terjadi karena tarik menarik kepentingan. Apalagi,  anggota kabinet berasal dari beragam partai politik. Faktor mendahulukan atau menjaga kepentingan biasanya  menjadi  penyebab utama kegagalan pembantu presiden menerjemahkan instruksi presiden. Selain perlunya mengamati kemungkinan adanya disharmoni diantara para menteri maupun para pembantu terdekat lainnya,  presiden juga perlu memaksimalkan fungsi dan tugas para menteri koordinator (Menko).

Kalau saja pertanggungjawaban semua instruksi  itu dibebankan kepada menteri  koordinator sesuai bidang kerja, sebagian besar instruksi pasti dilaksanakan.  Karena itu,  Intensitas pertemuan atau rapat antara Presiden, Wapres dengan para Menko perlu ditingkatkan. Jangan sampai ada Menko kesulitan mendapatkan akses untuk sekadar melapor kepada presiden.

Sempat beredar cerita tentang seorang Menko yang mengeluh karena kesulitan untuk  menemui  atau melapor kepada presiden. Kalau muncul kesan presiden tidak respek pada para Menko,  kesan itu akan memengaruhi  tingkah laku para menteri. Para Menko akan diremehkan. Akibatnya, instruksi presiden pun diremehkan pula, karena  diasumsikan bahwa hanya Menko yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, bukan para menteri.  Dalam konteks menjaga keseimbangan APBN 2011, Menko Perekonomian mestinya bisa memadukan kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

Dalam beberapakesempatan, Kementerian Keuangan mendesak Kementerian ESDM segera mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.  Kalau sampai saat ini ada kebimbangan para menteri untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi, Presiden hendaknya segera menyuarakan posisi politiknya. Efektivitas kerja kabinet memang ditentukan oleh kehendak politik presiden dan soliditas anggota kabinet.

*Anggota DPR RI/Wakil Ketua Umum Kadin