HMINEWS – Pelacakan aset tersangka kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI Muhammad Nazaruddin saat ini masih dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi, hingga kini belum ada kesimpulan apakah ada dugaan aset tersebut berasal dari hasil pidana korupsi.

“KPK selalu melakukan pelacakan aset begitu seseorang ditetapkan menjadi tersangka kasus pidana korupsi,” ujar juru bicara KPK Johan Budi SP, tatkala dihubungi di Jakarta, Minggu (17/7).

Saat ditanya apakah pemblokiran aset Nazaruddin dapat membuat sang politikus Demokrat pulang, Johan menekankan itu bukan tujuan KPK.

Sebab, menurut dia, upaya pengembalian tersangka telah dilakukan KPK melalui pengajuan red notice kepada interpol dan pencabutan paspor.

“Bahwa ada efek yang bersangkutan pulang karena tidak punya sumber finansial, itu bisa saja. Tetapi itu bukan tujuan KPK,” tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, KPK disarankan menggunakan UU Pencucian Uang dan UU KPK sebagai akumulasi pelacakan keberadaan Nazaruddin yang kini diduga berada di luar negeri.

Adapun KPK bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih mengkaji 109 transaksi mencurigakan temuan PPATK beberapa waktu lalu.

Pada bagian lain, Johan menekankan pemblokiran aset tidak menjamin kepulangan Nazaruddin.

“Belum tentu juga dia pulang,” pungkas dia.[]ian/mi