HMINEWS – Konflik masyarakat lokal dengan Freeport sudah berlangsung lama. Sejak perusahaan tambang tembaga dan emas ini mulai diizinkan beroperasi pada tahun 1967. Budaya dan kepercayaan asli mereka juga berantakan, karena tidak pernah menjadi bagian yang diperhitungkan dalam kontrak karya. Kecuali soal laba eksploitasi tambang.

Namun, setiap kali masyarakat lokal berkeluh-kesah, tidak pernah digubris. Mereka malah dipersalahkan dan kembali mendapat perlakuan semena-mena dari aparat keamanan Freeport.

Pada tahun 1977, pipa saluran konsentrat Freeport dipotong oleh masyarakat yang marah. Aparat keamanan meresponsnya dengan melakukan penembakan yang mengakibatkan tewasnya sejumlah warga. Tapi protes warga tidak surut. Pada 1978 operasi militer digelar.

Pada 1996, warga sekitar Timika menyerang Freeport akibat tertabraknya penduduk setempat oleh kendaraan operasi perusahaan. Setahun kemudian, terjadi sejumlah kasus kekerasan oleh aparat militer berupa penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan, pembunuhan dan pemusanahan di sekitar kawasan Freeport.

Politik pecah belah tidak hanya bagian dari restorasi pemodal, tetapi juga pedang bagi kolonialisasi suatu wilayah. Dominasi antara modal dan birokrasi kolonial tidak bisa dibedakan antara pelaku dan agen dari usaha-usaha merubah tatanan rakyat setempat. Zaman sebelum dan sesudah globalisasi, negara kapan saja dan dimana pun dapat memindahkan secara paksa komunitas warga dari pusat konsentrasi negara yang dianggap penting.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai konflik di Papua disebabkan kesenjangan kesejahteraan. Kalla mengusulkan pendekatan pemerataan kesejahteraan untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Menurut Kalla, penyebab konflik di Papua hampir sama dengan di Aceh, Poso, dan Ambon. Konflik di tiga daerah itu dapat diselesaikan dengan pendekatan pemerataan kesejahteraan. “Kami belum menemukan formulasi mengatasi konflik di Papua sebelum arahnya jelas. Tapi masalahnya hampir sama, soal stabilitas dan kesejahteraan,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (5/7/2011).

Kalla mengaku baru mempelajari laporan pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM terkait konflik di Papua. Dia akan menginventarisasi seluruh data mendetail soal akar konflik di Papua. “Kami masih mempelajari masalah dan belajar dari pengalaman yang lalu,”ujar Kalla.

Jusuf Kalla berjanji tidak akan memanfaatkan posisinya sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), jika dilibatkan dalam menyelesaikan konflik Papua oleh Komnas HAM. Sebab, negosiator konflik harus bebas kepentingan. “Kita semua kan ingin damai dan keadilan harus dijaga. Tidak perlu ditanya asal dari mana,” katanya.

Komnas HAM menduga pemicu konflik Papua karena tidak adanya transparansi pembagian dana abadi ( trust fund) PT Freeport Indonesia, khususnya bagi suku Amungme dan Komoro. Warga menganggap bantuan itu sebagai dana kompensasi yang bersifat permanen, sedangkan Freeport mengucurkannya sebagai bantuan sukarela.

Suku Amungme sebagai pemegang hak ulayat tanah pertambangan PT Freeport mendapat 65 persen dari dana abadi 1 juta dolar AS. Sisanya diberikan kepada Suku Komoro yang menguasai sebagian tanah ulayat.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Papua, Matias Sarwa, mengakui pemalangan terhadap aktivitas PT Freeport itu masalah “perut”, karena masyarakat adat selama ini tidak diperhatikan secara baik.

Menurut Matias, PT Freeport harus mengakui tindakan yang dilakukan masyarakat adat di Tembagapura, Timika, karena selama ini mereka merasa kurang mendapat perhatian dalam hal kesejahteraan dari pihak perusahaan.

Keberadaan PT Freeport di Papua bagaikan seekor sapi, dan tambang yang dikeruk itu seperti susu, namun setelah mendapat susu yang banyak, lupa kepada pemiliknya.

Matias juga mengakui, masalah kecemburuan sosial antara masyarakat asli dan non asli yang bekerja di PT Freeport itu tidak sebanding, karena mulai dari tukang sapu hingga direktur berdasi, semuanya orang non Papua, sehingga selalu menimbulkan masalah.

Kondisi itu tidak pernah disadari dan diperhatikan secara baik oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Papua maupun pihak perusahan, akibatnya masalah yang timbul tidak dapat diredam, karena jumlah tenaga kerja orang Papua sangat sedikit bila dibandingkan dengan non Papua.

Keberpihakan terhadap orang asli Papua, khususnya tujuh suku pemilik hak adat itu, tidak nampak, terutama masalah kesejahteraan mereka tidak diperhatikan secara baik.

Oleh karena itu, tuntutan masyarakat tentang berapa persen yang akan diberikan pihak perusahan harus didengar dan digubris, sehingga tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan, karena dampaknya sangat besar, apabila PT Freeport ditutup.

Matias meminta kepada manajemen perusahan agar selalu membuka diri, untuk memberitahukan berapa besar tambang tembaga, emas, dan perak yang sudah dikeruk yang dibawah keluar negeri, bahkan ke depan, masyarakat pemilik hak adat juga harus dilibatkan dalam mengawasi aktivitas perusahan.

Komitmen perusahan dari awal melalui kontrak kerja harus dipegang, sehingga tidak melakukan penambangan di luar kontrak kerja tersebut, agar tidak menimbulkan masalah.

Karyawan yang bekerja juga harus memprioritaskan tenaga asli Papua, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial seperti yang selama ini terjadi.  Banyak sekali hasil tambang tembaga, emas, perak, nikel yang sudah dibawa keluar Papua, namun hasilnya tidak dinikmati secara merata bagi warga Papua.[]ian/Monitor