Rekam jejak Anas Urbaningrum ibarat kabut yang belum jelas. Anas dinilai tidak akan mampu membereskan prahara PD, kecuali SBY sendiri turun tangan. Kini mahasiswa dan masyarakat serta Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyorot kasus ini sampai jelas dan tuntas kebenarannya. Benarkah isu Anas ini? Ataukah Anas hanya jadi korban dari kasus ini?

Banyak keraguan ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ia dianggap tidak bakal mampu menyelesaikan kekisruhan di internal partai berlambang Mercy itu seperti yang ditugaskan SBY.

Bagaimana Anas mau bersih-bersih sementara ia juga ditengarai ‘tidak bersih’? Mantan Bendahara Umum DPP PD Muhammad Nazaruddin yang juga bekas pendukung Anas saat Kongres II PD di Bandung, membeberkan noda-noda hitam Anas.

Misalnya, melalui BlackBerry Messenger (BBM), Nazar kepada sejumlah wartawan menyebutkan adanya aliran dana Rp 9 miliar, yang juga menetes kepada Ketua Umum DPP PD itu.

Nazar mengatakan, uang senilai Rp 9 miliar yang berasal dari Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) diberikan kepada Paul. Paul lalu memberikan kepada politisi PDIP yang juga anggota Badan Anggaran DPR Wayan Koster. Selanjutnya bersama Angelina Sondakh, politisi PD yang juga koordinator anggaran Komisi Olahraga DPR, uang itu diserahkan kepada Mirwan Amir. Mirwan adalah Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat.

“Dari Mirwan uang diserahkan ke pimpinan Banggar langsung dan ketua Fraksi Demokrat dan Mirwan Amir. Kalau jatah Demokrat tidak diserahkan ke saya tetapi langsung ke ketua umum Demokrat Anas langsung,” ujar Nazar.

Nazar tidak hanya membeberkan soal uang Rp 9 miliar ke Anas. Ia juga mengungkap praktek money politic Anas dalam Kongres PD di Bandung. Juga kepemilikan saham Anas di PT Anak Negeri, perusahaan milik Nazaruddin yang tersandung dalam proyek pembangunan Wisma Atlet.

Tidak sampai ini saja, Anas juga disebut-sebut berada di balik kaburnya Nazar ke Singapura, serta mengendalikan uang haram pengusaha berusia 33 tahun itu.

Benarkah semua tudingan Nazar terhadap Anas? Sikap sejumlah elit PD berbeda-beda. Soal money politics, Ketua DPR, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie misalnya menyatakan sah-sah saja ada permainan uang dalam kongres saat itu.

“Kalau namanya kongres kan perlu uang. Sah-sah saja yang penting caranya halal, selama uangnya halal nggak negatif,” kata Marzuki.

Meski begitu, Marzuki enggan mengomentari terlalu jauh soal kemungkinan adanya dana Anas di Kongres dari M Nazaruddin. Bagi dia, tudingan Nazaruddin perlu dibuktikan lebih jauh. “Saya nggak tahu, saya nggak ngomentarin apa benar apa salah, dibuktiin saja lah nanti,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa menegaskan tidak ada permainan uang. Saan juga menampik semua tudingan yang dilancarkan Nazar selama ini melalui BBM yang terus disebarkan ke sejumlah media massa.

Saan pun menantang Nazar untuk membuktikan kebenaran tudingan itu dengan memenuhi panggilan KPK. “Ya menurut saya lebih baik. Kalau saudara Nazaruddin meyakini apa yang dia pegang lebih baik dia sampaikan ke aparat penegak hukum. Daripada disampaikan ke publik. Akan sangat bermakna dan berarti kalau itu disampaikan ke KPK,”terangnya. Tudingan Nazar dan bantahan elit PD tentu saja membingungkan. Siapa di antara kubu itu yang jujur dan yang berbohong. Tidak hanya publik, elit PD pun ikut dibuat bingung.

“Kita semua pun juga menjadi bingung dan memang tidak bisa berpegang hanya kepada semua yang dikatakan Nazaruddin melalui SMS atau BBM. Ini semua menjadi spekulasi,” kata seorang pendiri PD yang tidak mau disebut namanya.

Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah pun sepakat Nazar menjadi kunci masalah di PD. Maka itu buron Interpol itu harus keluar dari persembunyiannya di Singapura dan memberikan keterangan kepada KPK. Keterangannya di-BAP bisa jadi alat bukti kuat untuk menjerat pihak lain. Tapi apa Nazaruddin mau?

“Informasi itu investasi awal, akan lebih baik kalau Nazaruddin mau diperiksa KPK, jadi tidak asal sembarang lempar tudingan,” terang Febri kepada detikcom.

Keterangan Nazar nantinya akan penting untuk mengetahui aliran transaksi dan keterlibatan pihak-pihak lain. Namun bila Nazar memang tetap memilih bersembunyi, bisa juga dimulai dengan memeriksa nama-nama yang disebut Nazar.

Di lain sisi , KPK juga diminta tidak sungkan memeriksa politisi yang disebut Nazar dan Rosalina Manulang dalam percakapan keduanya lewat BlackBerry Messenger (BBM). Apalagi keduanya sudah menjadi tersangka kasus wisma atlet. Percakapan BBM bisa dijadikan informasi awal.

“Memang BBM tidak bisa jadi alat bukti KPK, tapi tidak cukup sampai di sana. KPK harus menyisir, siapa yang diduga terlibat dan mempunyai nilai secara hukum harus melalui proses pemeriksaan,” ungkapnya.

Kritikan pedas justru diungkapkan pengamat politik dari UI Arbi Sanit tentang penugasan Presiden SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD kepada Anas untuk membereskan semua persoalan yang saat ini tengah menjadi huru-hara di internal partai.

Anas dinilai akan kesulitan membersihkan partainya, apalagi memang rekam jejaknya juga tidak bersih murni.

“Kita juga lihat track recordnya selama ini. Dia dulu waktu menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiba-tiba loncat dan masuk partai politik. Saat itu, KPU tengah kena masalah korupsi, siapa yang jamin dia juga bersih? Dia ibarat kabut yang memang belum clear benar di KPU, kok tiba-tiba masuk partai,” jelas Arbi kepada detikcom.

Selain itu, menurut Arbi, dosa Anas juga ketika Hak Angket Century di DPR bergulir. Anas terang-terangan mendukungnya sejak awal.Padahal langkah ini salah, karena sudah dipastikan target dari Hak Angket Century itu adalah SBY dan PD. “Itulah track recordnya yang tidak jelas. Belum lagi kabut politik dalam kasus Nazaruddin. Jadi tidak ada jaminan dia juga bersih. Tidak ada kemampuan Anas untuk menyelesaikan konflik ini, kecuali SBY sendiri,” pungkasnya.

Keterlibatan Istri Anas dalam Bisnis

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan Athiyyah Laila pernah aktif di PT Dutasari Citralaras. Namun istrinya itu kini tidak lagi mengurusi perusahaan tersebut.

“Sudah mundur, sebelum saya menjadi anggota DPR pada 2009,” kata Anas melalui pesan pendek kepada Tempo beberapa waktu lalu. Ia tak mau menjawab lebih lanjut ketika ditanya bentuk kerja sama antara PT Dutasari dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. “Tolong tanya kepada orang yang tepat.”

Adapun Athiyyah mengaku tak pernah mendengar nama PT Dutasari. “Saya baru mendengar dari Anda,” ujarnya kepada Tempo di rumahnya di Duren Sawit, Jakarta, kemarin.

PT Dutasari memiliki tagihan puluhan miliar rupiah ke perusahaan di bawah naungan badan usaha milik negara itu. Berdasarkan laporan keuangan PT Adhi Karya, pada 2008 membukukan utang kepada PT Dutasari Rp 64,49 miliar. Tahun berikutnya Rp 20,13 miliar, dan pada 2010 Rp 3,9 miliar.

Berdasarkan dokumen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dimiliki Tempo, nama Athiyyah tertera sebagai komisaris PT Dutasari dengan menguasai 1.650 lembar saham pada 30 Januari 2008. Dalam perubahan akta terakhir, 10 Maret 2008, nama Athiyyah masih tercantum.

Machfud Suroso, yang tercatat sebagai pemegang saham mayoritas (2.200 lembar saham) PT Dutasari, mengatakan juga sudah tak bergabung dengan perusahaan itu. “Waktu itu mau bikin hotel di Jakarta, tapi enggak jadi,” katanya ketika dihubungi.

Ia kenal dengan Anas karena pernah menjadi adik kelasnya ketika sekolah. Machfud tak menjelaskan sekolah di mana. Adapun dengan Athiyyah, ia tidak begitu kenal. Menurut dia, PT Dutasari ditinggalkan pada 2009 ketika Anas baru terpilih menjadi anggota DPR.

Machfud lantas mendirikan perusahaan baru bernama PT Selaras Bangun Abadi. Perusahaannya ini berkantor di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. PT Selaras bergerak di bidang perumahan. “Saya tak main proyek.”

Dia menambahkan, perusahaan yang pertama kali didirikan adalah PT Dian Kartika Jaya. Pada 1993, PT Dian menggarap proyek dari PT Adhi Karya. “Ngerjain pembangunan gedung Puspiptek Tangerang,” katanya. Sejak proyek itu selesai, PT Dian tak pernah lagi bekerja sama dengan PT Adhi Karya.

Ketika Tempo mendatangi kantor PT Dutasari di B-06 Plaza 3 Pondok Indah, Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan, kondisinya sepi dan tak terawat dibanding ruangan kantor perusahaan lain di kanan-kirinya.

Petugas resepsionis mengakui Machfud sebagai direktur utama, tapi sedang di luar kantor. Tak sampai semenit kemudian, seorang pria berpakaian safari biru tua yang mengaku bernama Roy mengatakan atasannya bukan Machfud, melainkan Andi Hermansyah. Perusahaan itu bergerak di bidang perkapalan.[]dtk/tempo/LI