HMINEWS – Materi yang terkandung dalam RUU Intelejen dan RUU Keamanan Nasional sarat dengan paranoia pemerintah yang ketakutan kekuasaannya akan berakhir. Karena itu pemerintah berusaha menyusun seperangkat perundangan dan peraturan yang melegalkan segala tindakannya untuk mempertahankan kekuasaan, kendati tindakan tersebut menabrak nilai-nilai demokrasi dan HAM.

Demikian benang merah yang mencuat dalam Dialog Perubahan bertema “RUU Intelejen dan RUU Keamanan Nasional, Ancaman Demokrasi?” yang digelar Rumah Perubahan 2.0, Selasa (12/07). Hadir dalam dialog tersebut Anggota Komisi I DPR dari F-PKB Lily Wahid, Direktur Setara institute Hendardi, aktivis Kontras Usman Hamid, dan anggota Komisi III dari F-PAN Taslim Chaniago.

Menurut Lily, seharusnya kedua RUU itu menyepakati dulu dengan tegas apa yang dimaksud dengan keamanan nasional yang menjadi salah satu tujuan utama disusunnya kedua RUU tersebut. Selama definisi tentang keamanan nasional belum clear, maka pemerintah bisa dengan seenaknya menyusupkan pasal-pasal represif sebagai upaya melanggengkan kekuasaan semata.

“Yang paling penting pada RUU Intelejen dan RUU Kamnas adalah kesepakatan kita semua tentang keamanan nasional. Pada titik ini ada dua hal yang terkait. Yaitu,  kedaulatan Negara dan pengamanan sumber daya alam (SDA). Sayangnya soal ini ternyata tidak disinggung-singgung, apalagi SDA dalam kedua RUU tersebut,” ujar Lily.

Menurut Lily, setiap hari kekayaan alam Indonesia dicuri oleh asing, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Pencurian secara terang-terangan itu dibungkus dengan perjanjian-perjanjian kontrak karya atas pertambangan di dalam negeri. “Pencurian kekayaan alam ini jelas-jelas mengancam keamanan nasional kita. Mengapa soal ini sama sekali tidak disinggung-singgung? Kita tidak ingin seperti ayam mati kelaparan di lumbung padi. Bukankah ini juga sangat terkait dengan kedaulatan negara?”

Sehubungan dengan itu, lanjut dia, semua fraksi di Komisi I sudah sepakat untuk menolak dan mengembalikan RUU Keamanan Nasional kepada pemerintah untuk diperbaiki. Sedangkan untuk RUU Intelejen, pembahasan masih intensif dilakukan melalui Panja.

Keras Kepala
Sementara itu, mantan Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, RUU Intelejen dan RUU Kemanan Nasional menunjukkan sikap keras kepala pemerintah. Pasalnya, pemerintah sudah mengajukan kedua RUU ini sejak 2002 dengan perubahan dan koreksi di sana-sini. Namun setiap kali diajukan, kedua RUU tersebut selalu saja menuai penolakan dan kecaman. Meski demikian, pada 2010, untuk kesekian kalinya pemerintah kembali mengajukan keduanya.

Bagi Usman serta para aktivis demokrasi dan HAM, kedua RUU tersebut harus ditolak. Bukan sekadar ditunda atau revisi tambal sulam. Semangat yang ada dalam pasal-pasalnya keduanya jelas-jelas menunjukkan keinginan pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan dengan menabrak prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan kritik dan kecaman terhadap pasal-pasal di kedua RUU tersebut. Terutama pasal-pasal menyangkut penangkapan, penyadapan, dan pemblokiran rekening. Kewenangan Penangkapan 7 x 24 Jam oleh Intelijen Negara, misalnya, ini  bertentangan dengan asas dasar hukum formal pidana pasal 16 jo pasal 20 KUHAP bahwa intelijen negara bukan merupakan aparat hukum yang berwenang dalam melakukan penangkapan, penahanan (pro  justicia)  hal ini akan merusak mekanisme criminal justice system yang telah berlaku,” tutur Usman.

Sedangkan  Hendardi menyatakan, para aktivias HAM dan demokrasi telah membentuk Koalisi Advokasi RUU Intelijen untuk menolak rencana pengesahan RUU Intelijen Negara pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 15 Juli 2011 mendatang. RUU mengandung multitafsir sehingga mengancam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, setidaknya ada 30 pasal bermasalah dalam RUU Intelijen. Apalagi pembahasan RUU Intelijen di parlemen belakangan ini terkesan tertutup

Taslim berpendapat, pada dasarnya DPR sependapat bahwa intelejen kita harus diperkuat. Dengan intelejen yang kuat, professional, dan transpara  negara akan sagat diuntungkan. Meski demikian, penguatan intelejen itu harus dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.