HMINEWS – Tanpa harus berburuk sangka, dengan mata kepala sendiri kita bisa menyaksikan pemerintahan dibawah komando SBY-Budiono masing silang sengkarut dalam perangkap jebakan kepentingan elit dan tidak kunjung memberikan kita seberkas saja harapan untuk optimistis. Selama hampir dua tahun, gunungan problem tidak pernah bisa diselesaikan.

Mulai dari masalah kesejahteraan rakyat kecil yang tak terurus. Pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan hanya ilusi. Faktanya, hanya segelintir orang atau kelompok yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut dan bercokol dipuncak menara kemiskinan yang kian meresahkan.

Standar kemiskinan Badan Pusat Statistik yang selama digunakan pemerintah untuk melakukan propaganda dan penyesatan, ternyata sangat bias. Hingga kini pemerintah masih mengunakan standar kemiskinan di bawah 1 dollar AS, padahal negara tetangga seperti Malaysia telah menerapkan standar 2 dollar AS atau sesuai standar Bank Dunia (World bank).

Dengan standar penghasilan 1 dollar AS atau kurang lebih Rp.9.000 per hari dengan kurs Rp. 9.000/dollar, di tengah lonjakan harga yang tidak mampu dikendalikan oleh pemerintah, rakyat bisa beli apa? Sebuah marginalisasi angka yang kamuflase!

Hal ini tentu tidak lepas dari ketidak jujuran (kebohongan) pemerintah bahwa Indonesia masih memiliki penduduk miskin tidak kurang 59,4 juta orang, berdasarkan purchasing power parity World Bank. Bahkan sejumlah lembaga mencatat angka real kemiskinan Indonesia mencapai 117 juta orang. Maka tragedy Ruyati, TKI yang dihukum pancung di Arab Saudi adalah contoh kecil salah satu potret buram kemiskinan Indonesia dan kelalaian peerintah.

Sementara itu, dari sisi supremasi hukum, janji-janji pemerintahan bersih yang sering dikampanyekan SBY dari podium ke podium, hanya isapan jempol belaka. Berbagai kasus tidak pernah usai hingga kini. Mulai dari Skandal Century, Rekenig Gendut Polri, Mafia Pajak, Mafia Hukum dan kini Mafia Pemilu.

Tragisnya, partai yang didirikan SBY dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina, partai Demokrat menjadi bungker bagi sejumlah pelanggar hukum. Setidaknya tidak kurang dari 10 elit Demokrat dari tingkat DPP hingga DPD yang terlibat korupsi. Mulai dari As’ad Syam, Yusran Aspar, Sarjan Tahir, Moch Salim, Yusak Yaluwo, Amrun Daulay, Agusrin Maryono Najamudin, Nazaruddin, dan Murman Effendi.

Jika partai yang getol mengkampanyekan korupsi saja sudah menjadi rumah nyaman bagi koruptor, maka matilah harapan pemerintahan bersih yang selalu didengung-dengungkan itu.

Kinerja kabinet pragmatis yang dibentuk atas konsesi power sharing oleh SBY pun tidak menunjukkan kinerja positif. Bahkan rilis terakhir dari Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), menunjukkan, kondisi Indonesia makin terpuruk dan tak kunjung menunjukkan sinyal perbaikan kesejahteraan rakyat. 50 persen instruksi Presiden tidak dipatuhi oleh para menteri yang terdiri dari bebagai latar belakang parpol dan kepentingan. Reshuffle yang sering didengung-dengungkan, pun tidak akan mampu memperbaiki kinerja kabinet karena adanya tarik menarik kepentingan.

Selain eksekutif, saat ini legislative kita juga bermasalah. Hasil pemilu pada 2009 yang lalu dipertanyakan legitimasinya. Terungkapnya skandal “surat palsu” MK yang berakar dari kisruh di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ternyata menjadi tempat bercokolnya mafia pemilu mengindikasikan bahwa banyak kursi haram di DPR. Berdasarkan data, diduga tidak kurang dari 16 kursi haram yang ada disenayan berdasarkan pengaduan mereka yang dicurangi. Menurut kami, ini hanyalah gunung es, ada banyak kasus lain yang belum terungkap.

Jika pemilu yang merupakan satu-satunya instrument politik yang digunakan dalam proses sirkulasi kepemimpinan politik sudah dipenuhi kecurangan, maka dengan temuan temuan kecurangan tersebut, kepemimpinan hasil pemilu 2009 secara otomastis tidak lagi legitimate!

Maka rangkaian kebohongan-kebohongan dan janji-janji palsu Pemerintahan SBY dan permasalahan di legislatif sudah cukup menjadi alasan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menyerukan secara moral kepada seluruh rakyat Indonesia untuk :

  1. MENDESAK KEPADA PRESIDEN SBY YANG TELAH GAGAL MEMIMPIN INDONESIA UNTUK SEGERA MENGUNDURKAN DIRI DAN MEMBUBARKAN KABINET untuk kemudian dibentuk dewan rakyat sebagai bentuk peralihan pemerintahan.
  2. MENDESAK KEPADA PRESIDEN SBY, DPR UNTUK SEGERA MEMPERCEPAT PEMILU. Baik Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Anggota Legislatif. Reformasi Jilid II.

Dan untuk menyikapi kerisauan ini maka, seluruh pengurus KAMMI Se-Indonesia akan berkordinasi pada tanggal 18-22 Juli di Bandung. Demikian pernyataan sikap ini dibuat, semoga menjadi perhatian kita semua.

Muhammad Ilyas, Lc, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesi