Oleh: Bambang Soesatyo*

GADUH akibat kasus Nazaruddin dan kasus hukum lain jangan sampai membuat presiden dan para pembantunya lupa menangani sejumlah masalah strategis yang berkait langsung dengan kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Tekanan serius yang nyata-nyata sedang dialami APBN 2011 saat ini menuntut keberanian politik pemerintah untuk mengatasinya.

Ruang publik  sudah disulap menjadi  panggung hiburan tak lucu. Pun sangat bising karena sarat pernyataan bernuasa  saling tuduh, saling menyalahkan, penuh kebohongan,  kepura-puaran, intrik, perilaku tamak dan tidak manusiawi.  Pelakunya tak lain dari sejumlah orang yang mengaku sudah menggenggam amanah dari negara dan rakyat untuk mengelola segala sesuatu yang menjadi bidang tugas dan keahlian mereka.
Orang-orang itu menjadi bagian dari kreasi isu seputar mafia hukum, mafia pajak, mafia pemilu, kasus suap Pemilihan Gubernur Senior BI Miranda Gultom, skandal Bank Century sampai kasus suap wisma atlet Sea Games Palembang yang diduga melibatkan sejumlah politisi sebagai fokus sorotan.

Dari rangkaian kasus itu, rakyat disuguhi  beragam cerita tentang benturan dan pertarungan kepentingan para elit. Rakyatpun terperangkap menjadi penonton dan pendengar. Memang cukup mengasyikan, sebab tidak sedikit juga warga kebanyakan yang terpancing emosinya. Mudah-mudahan, rakyat  tidak lupa bahwa mereka yang sedang bertarung di panggung hiburan konyol itu mestinya lebih berkonsentrasi mengurus masalah negara dan masalah rakyat. Bukan sibuk membela diri, membela partai, atau mengatur pelarian dan persembunyian orang-orang yang bermasalah dengan hukum.

Merespons statusnya sebagai buronan Interpol, ada kemungkinan Nazaruddin mengeskalasi serangan  terhadap beberapa orang yang dinilainya berkhianat terhadap dirinya. Serangan itu  membuat suasana saling tuduh dan saling bantah makin marak dan panas. Apakah kasus ini akan ditangani dengan benar dan sebagaimana mestinya, wallahualam. Sambil terus menonton dan mendengarkan, kita semua dipaksa menunggu.

Sambil  menunggu di tengah kegaduhan itu, kita merasa perlu mengingatkan Presiden  Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan semua pembantu terdekatnya untuk tidak melupakan persoalan lain yang berkait langsung dengan kepentingan negara dan kepentingan rakyat.

Ada masalah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 akibat membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM), masalah penyerapan anggaran yang masih sangat  lamban, trend  kenaikan harga menjelang bulan puasa dan Idul Fitri 2011,  kegelisahan warga miskin atas masalah pendidikan anak-anak mereka menyongsong tahun ajaran baru, hingga nasib sejumlah tenaga kerja Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati di negara tempat mereka bekerja.

Catatan resmi menyebutkan, ada 228 TKI yang masih menghadapi ancaman hukuman mati;  27 TIKI di  Arab Saudi,  177 TKI di Malaysia, 22 TKI di China dan dua TKI di Singapura. Sudah dibentuk Satuan Tugas untuk menangani masalah ini. Namun, kepedulian dan campur tangan presiden masih sangat diperlukan. Bahkan, kontak antarkepala negara sering jaih lebih produktif dibanding sekadar  mengandalkan satuan tugas yang wewenang dan aksesnya memang sangat terbatas.

Selain masalah TKI, pemerintah juga  dituntut memberi perhatian ekstra pada masalah pendidikan. Isu ini memang kontekstual karena bertepatan dengan momentum tahun ajaran baru. Sudah barang tentu kita berharap presiden merespons keluh kesah jutaan keluarga  yang masih saja merasa kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Selain kesulitan mendapatkan sekolah, banyak keluarga mengeluh karena lembaga- lembaga pendidikan negeri maupun swasta menetapkan biaya pendaftaran yang sangat mahal bagi mereka. Alokasi anggaran pendidikan sampai 20 persen di APBN ternyata belum bisa mengatasi kesulitan jutaan keluarga itu.  Presiden sebaiknya meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari Menteri Pendidikan.

Keberanian Politik

Sejak pekan terakhir Juni 2011 hingga kini, pers telah memberitakan masalah kenaikan harga beras, sayur mayur dan harga aneka komoditi lauk pauk. Semua orang tahu bahwa kecenderungan itu sebagai gelagat para pedagang besar mulai mencuri start dalam menyonsong bulan suci Ramadhan (Puasa) yang akan dimulai akhir Juli 2011, dan perayaan Idul Fitri tahun ini.

Tidak pada tempatnya jika presiden dan para menteri pasif terhadap kecenderungan itu.  Kegelisahan pedagang pasar dan masyarakat sudah bergema selama dua pekan terakhir ini. Bagaimana pun, mekanisme itu tidak fair. Ibadah Puasanya saja baru dimulai sekitar satu bulan lagi, tetapi pasar
sudah bereaksi berlebihan, di luar batas kewajaran.

Merespons sesuatu yang tidak fair yang berakibat pada kerugian masyarakat banyak merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah yang berssifat melekat dan automatically. Sebab, pemerintah adalah regulator. Salah satu tugas regulator adalah melindungi masyarakat sebagai konsumen. Maka, pemerintah harus segera merespons masalah kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini.

Selain masalah kenaikan harga kebutuhan pokok, presiden dan para menteri ekonomi pun menjaga keseimbangan APBN 2011 yang saat ini menghadapi tekanan sangat serius. APBN 2011 mematok  ICP (Indonesia crude price) 80 dolar AS per barel. Namun, ICP cenderung naik, dan diperkirakan akhir 2011 bisa menjadi 95 dolar AS per barel. Menurut perhitungan pemerintah setiap kenaikan ICP 1 dollar AS per barrel  menaikkan anggaran subsidi BBM  Rp 2,62 triliun. Volume konsumsi premium dan biopremium diperkirakan membengkak dari rencana semula 23,1 juta kiloliter menjadi 24,5 juta kiloliter, sedangkan solar dan biosolar melonjak dari 13 juta kiloliter menjadi 14,1 juta kiloliter.

Presiden tampaknya belum punya kemauan politik untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Buktinya, sudah berkali, sudah berkali-kali para menteri ekonomi membuat pernyataan tetntang penundaan realisasi kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Semula, realisasi kebijakan itu pada Oktober 2010, kemudian digeser ke bulan April 2011. Setelah itu pemerintah kini menjajaki realisasi kebijakan itu usia Idul Fitri tahun ini.

Dalam beberapa kesempatan, kementerian keuangan terang-terangan mendesak kementerian ESDM untuk segera mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Hal ini mencerminkan beratnya tekanan yang dihadapi APBN 2011. Ujung-ujungnya, APBN akan menghadapi masalah kenaikan defisit. Kalau terjadi pembengkakan anggaran subsidi yang luar biasa sepanjang tahun ini,  defisit APBN-P 2011 diproyeksikan naik dari target 1,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,1 persen terhadap PDB.

Hanya keberanian politik Presiden yang bisa mengatasi masalah tekanan terhadap APBN 2011 saat ini. Presiden memang sudah mengatakan bahwa penetapan harga BBM bersubsidi tak semata-mata memperhitungkan aspek ekonomi. Tanpa harus menegaskan hal ini, banyak orang sudah tahu bahwa harga BBM bersubsidi memang bukan harga keekonomian. Sebab, di dalamnya ada ongkos politik. Hal ini wajar-wajar saja, karena begitulah hakikat politik subsidi.

Persoalannya bukan menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, melainkan perlunya dilakukan pembatasan. Tanpa pembatasan, aliran BBM bersubsidi akan terus salah sasaran. Kalau sudah begitu, sama artinya politik subsidi dipraktikan dengan sembrono.

Dalam periode pemerintahan sebelumnya, Presiden SBY memiliki keberanian politik untuk membatasi realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya untuk warga miskin. Mestinya keberanian politik yang sama juga diterapkan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Presiden SBY harus berani menetapkan BBM bersubsidi hanya untuk warga tak mampu, atau hanya untuk angkutan umum, nelayan dan pengendara sepeda motor. Kendaraan roda empat milik pribadi dilatang membeli BBM bersubsidi.

Dengan keberanian politik seperti itu,  tekanan terhadap APBN bisa diperkecil skalanya. Sebab, berkait dengan APBN, pemerintah pun masih memiliki masalah lain, yakni lambanya penyerapan anggaran. Sepanjang Semester pertama 2011,
penyerapan anggaran baru 24,5 persen. Masalah ini pun memerlukan pengarahan dan pengendalian oleh presiden, karena hal ini mencerminkan efektitvitas pemerintahan.

*Anggota DPR RI/Wakil Ketua Umum Kadin