HMINEWS.COM

 Breaking News

Jangan Campakan Hak Azasi TKI

July 03
11:39 2011

Oleh: Bambang  Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI

PENGAKUAN dan penghormatan terhadap hak azasi pekerja Indonesia di negeri lain adalah persoalan akut yang menjadi muara dari rangkaian tragedi tenaga kerja Indonesia (TKI). Ruyati binti Satubino tidak harus menjalani hukuman pancung jika hak azasi almarhumah mendapatkan perlindungaan hukum dari negara tidak dicampakkan begitu saja.

Kalau si majikan tewas karena perbuatan Ruyati, tentu bukan karena tanpa alasan Ruyati begitu saja menghabisi nyawa majikannya. Pasti ada motif. Persoalan motif inilah yang nyaris tidak pernah didalami, setiap kali TKI tersudutkan oleh persoalan hukum di negara penempatan. Ruyati ke Arab Saudi ingin bekerja, mendapatkan gaji dan menafkahi keluarganya. Bukan ingin membunuh warga lokal. Track record-nya pun terbilang bagus karena almarhumah tercatat tiga kali bolak-balik ke Arab Saudi sebagai TKI.

Hanya saja, pada perjalanannya yang ketiga, almarhumah harus menghadapi perilaku majikan yang mungkin saja sudah melampaui batas kewajaran. Ketika almarhumah harus melindungi dan membela dirinya sendiri dari ancaman kematian akibat perilaku majikan, tak ada niat Ruyati menghabisi nyawa majikan. Namun, dalam situasi serba terpojok, tragedi tewasnya si majikan tak bisa dicegah oleh Ruyati sendiri. Tanpa pembelaan maksimal dalam proses hukum kasus itu, sistem hukum Arab Saudi menyatakan Ruyati bersalah dan memvonisnya dengan hukum pancung.

Kita di Indonesia tidak yakin vonis itu layak untuk Ruyati. Banyak kalangan berasumsi, hukuman bagi Ruyati mestinya bisa lebih ringan karena almarhumah secara naluriah harus melindungi dirinya. Artinya, kalau saja hak azasi Ruyati binti Sabino diakui dan dihormati, proses hukum yang benar dan independen belum tentu memvonis almarhumah dengan hukuman mati.  Kalau pun dia terbukti bersalah karena apa yang dilakukannya menyebabkan tewasnya sang majikan, pengadilan yang independen tentu akan mengkaji motif Ruyati yang mungkin bisa meringankan hukumannya. Namun, tidak pernah ada upaya maksimal untuk mendapatkan keringanan hukuman bagi Ruyati. Sebagai WNI, hak azasi Ruyati untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara cq pemerintah telah dicampakkan begitu saja.

Dalam situasi serba tidak berdaya, wanita itu menjalani hukuman matinya di negeri lain nun jauh di sana, tanpa didampingi siapa pun; tidak keluarga, tidak juga unsur yang mewakili negara atau pemerintah. Kita menangis karena WNI itu lagi-lagi diperlakukan seperti seonggok daging tak bernilai. Padahal di kampung halamannya dan di mata kita semua, Ruyati itu wanita sekaligus ibu yang tangguh, tak gentar menghadapi risiko saat menjalankan panggilan tugas dan tanggungjawabnya sebagai ibu. Seperti juga jutaan ibu lain yang harus bekerja keras membanting tulang agar bisa menumbuhkembangkan anak-anak mereka, kita kenang Ruyati sebagai ibu yang memberi inspirasi tentang tanggungjawab dan semangat menjalani kehidupan walaupun hak azasinya tidak dihormati.

Aspek perlindungan hukum TKI terus saja karut marut, dan tragedi yang menimpa Ruyati menjadi bukti tentang ketidakmampuan atau kegagalan pemerintah melindungi WNi yang mencari nafkah di negara lain. Sebelum tragedi Ruyati, kita sudah membukukan banyak kisah tentang tragedi yang dialami para TKI, utamanya tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri.

Dengan begitu, tragedi Ruyati membuktikan bahwa dalam rentang waktu satu dekade terakhir, pemerintah sama sekali belum mencatat kemajuan sedikit pun dalam membangun mekanisme perlindungan hukum untuk TKI di negara penempatan, khususnya di Malaysia dan di kawasan Timur Tengah. Faktor yang membuat banyak kalangan kecewa dan marah adalah sikap pemerintah yang nyata-nyata menyederhanakan masalah perlindungan hukum bagi TKI. Padahal, pemerintah dan negara diuntungkan oleh keberanian angkatan kerja kita yang bekerja di luar negeri.

Karena sudah diuntungkan, pemerintah mestinya wajib memberi perlindungan hukum yang maksimal terhadap setiap TKI, di mana pun mereka ditempatkan. Perlindungan hukum Bagi TKI sejak mereka masih di dalam negeri dan selama mereka bekerja di negara penempatan masuk dalam area hak azasi TKI. Tidak pada tempatnya  semua masalah TKI di negara penempatan diserahkan kepada perusahaan pengerah tenaga kerja. Apalagi, kita sudah mengapresiasi para TKI sebagai pahlawan devisa bagi negara.

Minim Perlindungan

Pemerintah dan PJTKI mestinya memberi perhatian khusus pada aspek perlindungan hukum untuk penempatan TKI di negara-negara dengan sistem hukum yang spesifik. Sebutlah sistem hukum di Arab Saudi dan negara lain di kawasan Timur Tengah. Perhatian khusus itu relevan dan penting karena persentase TKI perempuan dari Indonesia cukup tinggi, sementara tradisi banyak negara di TimurTengah sangat berbeda dalam hal mengapresiasi kaum perempuan. Indonesia dan banyak negara sudah membekali perempuan pemahaman tentang hak azasi mereka, sedangkan  beberapa negara Arab belum mengadopsi pengakuan atas hak azasi perempuan.

Perbedaan cara pandang ini tentu saja berpotensi menempatkan TKI perempuan dalam risiko sangat tinggi. Ekstrimnya, TKI perempuan bisa diperlakukan seperti budak. Ikatan TKI dengan majikan serta keluarganya bisa saja keluar dari konteks hubungan majikan-pekerja. Ketika hal ini terjadi, kesemena-menaan terhadap TKI perempuan menjadi sangat mungkin. Akan menjadi sangat sulit untuk menghindari ekses yang lebih serius manakala TKI perempuan memberi perlawanan karena merasa keselamatan jiwanya terancam. Boleh jadi, skenario seperti inilah yang tak bisa dihindari almarhumah Ruyati.

Potensi ini bisa dhindari jika penempatan TKI di Arab Saudi dan negara lain di Timur Tengah berlandaskan atau dinaikan statusnya menjadi kesepakatan antarpemerintah. Inti kesepakatannya,  Indonesia bersedia mengirim dan menempatkan TKI sesuai permintaan, sementara pemerintah dan penegak hukum di negara tujuan penempatan wajib menjaga dan melindungi keselamatan TKI. Kalau pemerintahan dua negara bersepakat, tentu harus ada konsekuensi logisnya, termasuk konsekuensi hukum. Pemahamannya kurang lebih sama dengan kebutuhan para investor asing. Kita memberi jaminan kepastian hukum, maka investor akan datang menanamkan modalnya di sini.

Jika negara tujuan penempatan TKI menolak atau minimalis dalam melindungi keamanan dan keselamatan TKI, Indonesia pun harus berani menolak mengirim atau memberangkatkan TKI ke negara bersangkutan. Pendirian seperti ini tak boleh goyah sedikit pun sampai negara bersangkutan bersedia memenuhi persyaratan yang kita minta.

Memang, puluhan juta angkatan kerja Indonesia butuh lapangan kerja. Tetapi, Malaysia dan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah juga butuh TKI. Kalau sudah begitu, posisi Indonesia dan negara-negara itu mestinya berimbang, dan karenanya harus ada kemauan untuk saling respek.

Jika pemerintah Indonesia bisa ‘menekan dan memaksa’ negara-negara itu menjamin keamanan dan keselamatan TKI dari kebiadaban tindak-tanduk para majikan mereka di negara penempatan, itu menjadi bentuk paling nyata dari pengakuan dan penghormatan pemerintah RI terhadap hak azasi TKI. Sebaliknya, jika pemerintah terus menyederhanakan masalah perlindungan hukum TKI di negara penempatan, itu juga menjadi bentuk paling nyata pengingkaran pemerintah RI atas hak azasi TKI.

Kita tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa tak sedikit TKI yang sukses. Tetapi kisah sukses itu tidak boleh membuat kita lupa akan penderitaan TKI lainnya. Tidak sedikit kisah tentang pengingkaran hak azasi TKI sejak mereka dalam proses perekrutan di kampung halamannya dan selama berada di negara penempatan.

Selama menjalani proses rekrutmen,  oknum dari sejumlah institusi mengeksploitasi keawaman calon TKI dalam hal pemenuhan persyaratan, dan menjadikan program rekrutemn TKi sebagai ladang bisnis. Penyimpangan dalam program rekrutmrn berlarut-larut karena pengawasan pemerintah amat minim.. Area rekrutmen itu kini sudah dikuasai mafia dengan jaringan yang luas hingga ke desa-desa Untuk mendapatkan untung besar dari masyarakat desa, para mafia itu mempraktikan beragam modus. Paling menonjol adalah modus penipuan dan penempatan serta jenis pekerjaaan yang tidak sesuai perjanjian,
Selain itu, mafia TKI  juga menutup akses bagi masyarakat desa untuk mendapatkan informasi tentang rekrutmen TKI. Warga desa yang ingin tahu informasi rekrutmen TKI harus berhubungan dengan jaringan mafia TKI. Tentu saja informasi itu menjadi tidak gratis lagi.

Belum lagi kisah tentang pemerasan dan pungutan liar terhadap TKI. Sejumlah TKI di Malaysia pernah harus membayar biaya pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di KBRI lebih mahal dari ketentuan resmi, agar prosesnya lebih lancar. Begitu para TKI tiba di tanah air, para calo sudah mengintai mereka di terminal pemulangan. Di terminal ini, beragam bentuk kejahatan terjadi pada TKI. Dari pemerasan, penipuan, pungutan liar hingga pencurian. Beberapa TKI bahkan dirampok dalam perjalanan menuju kampung halaman.

Kesimpulannya, baik di negeri sendiri maupun di negara penempatan, hak azasi TKI untuk mendapatkan perlindungan hukum belum dipenuhi.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.