HMINEWS – Berbagai persoalan hukum yang menimpa pengurus teras DPP Partai Demokrat merupakan salah satu indikator untuk mempertimbangkan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB).

KLB dilakukan untuk menjaga citra dan wibawa partai sehingga tidak ditinggalkan para konstituen pada Pemilu Tahun 2014.

”Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat Indonesia, saat ini ada lima pengurus teras DPP PD yang terlibat praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), belum lagi sejumlah pengurus di tingkat DPD dan DPC ,” kata Wakil Ketua DPD PD Sulut Herdie Togas di Manado, Kamis (30/6).

Togas menyatakan kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Anas Urbaningrum gagal, karena baru setahun sudah bermasalah. Yang memalukan, pelaku praktek yang mencoreng citra dan wibawa partai adalah orang dekat Ketua Umum DPP PD itu sendiri.

”Apalagi yang bisa dibanggakan dari seorang Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum kalau pengurus yang terlibat KKN itu sampai bernyanyi ketika dalam proses hukum,” ujarnya.[]MI/ian