HMINEWS – Demokrasi sejatinya menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat. Namun di Indonesia demokrasi selalu hanya menyejahterakan segelintir elit politik yang berkuasa. Hitung-hitungan untung rugi dalam kancah perpolitikan Indonesia seperti sudah berurat akar di negeri. Politik ‘balik modal’ dianggap telah menjadi bagian yang tak terelakkan dari praktek demokrasi kita yang kian menjauh dari substansinya. Tak mengherankan jika sejumlah pengamat menjuluki demokrasi kita ini sebagai demokrasi ijon, yang selalu berkutat pada untung rugi secara materi.

Peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Diasma Sandi Swandaru, bahkan mengatakan, demokrasi yang berkembang di Indonesia selama ini sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bangsa dan negara.

“Demokrasi yang ada di Indonesia dianggap liberal dan kebablasan. Mekanisme demokrasi di Indonesia dipertanyakan banyak kalangan karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” katanya di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, praktik demokrasi menjadi perdebatan seru di Indonesia karena selama ini demokrasi memang menjadi isu yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling baik di antara sistem yang ada.

“Yogyakarta saat ini sedang mengalami gempuran politik demokrasi modern. Hal tersebut terkait dengan tarik-ulur susbtansi RUU Keistimewaan (RUUK) DIY antara pemerintah pusat dengan masyarakat Yogyakarta,” katanya.

Dalam hal ini, menurut dia, pemerintah pusat berkeinginan menerapkan pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur DIY, sedangkan mayoritas masyarakat Yogyakarta tetap berkehendak adanya penetapan posisi tersebut.

“Jika pemaksaan atas nama demokrasi dengan pilihan langsung, maka diperkirakan akan terjadi `genocide of democracy`, yakni demokrasi yang membunuh anak kandungnya sendiri,” katanya.

Ia mengatakan, demokrasi tanpa kebijaksanaan pasti mendatangkan bencana bagi rakyatnya. Kebijaksanaan dalam ini lebih mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan.

“Pemimpin kebijaksanaan tidak lain adalah asas trias politica dengan puncaknya Pancasila. Akibatnya, tanpa kebijaksanaan akan menimbulkan anarkisme atas demokrasi yang dipaksakan,” katanya.

Menurut dia, proses demokrasi Yogyakarta justru memiliki kekuatan dan nilai-nilai lokalitas yang berperan penting dalam kevakuman regional dan kultural dalam teori demokrasi.

“Demokrasi yang terjadi bukan hanya untuk `menang-menang`-an atau suara terbanyak. Namun, ada hal lain yang lebih fundamental yakni kesejahteraan dan keadilan sosial,” katanya.

Ia mengatakan, di Yogyakarta, masyarakat cukup puas dengan kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Semua proses demokrasi sudah dilaksanakan, mulai dari aspirasi rakyat, dukungan, elemen masyarakat, “civil society”, dan DPRD di kabupaten/kota mendukung kepemimpinan yang mereka kehendaki yakni demokrasi terpimpin, di mana Sultan sekaligus sebagai gubernur DIY.

“Jangan lupakan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan dalam sebuah kebijaksanaan. Demokrasi tanpa kebijaksanaan tentu hanya akan mendatangkan bencana,” katanya.

SBY Tersandera Partai Politik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sangat tersandera partai politik. Setiap kali hendak memutuskan sesuatu, Presiden lebih banyak mempertimbangkan hitung-hitungan politik daripada urgensinya bagi masyarakat. Akhirnya kepentingan rakyat tak terurus. SBY pun gagal tota dalam membangun bangsa ini.

“Sistem terlanjur dijajah parpol. Kabinet politik sebenarnya tak ada dalam sistem presidensiil. Sejak zaman Gus Dur porsi orang politik sudah ada 34 persen, tapi paling besar porsi politik di kabinet SBY, sampai 59 persen. Jadi jangan heran kalau ada instruksi tidak dilaksanakan, reshuffle susah dilakukan,” kata pengamat politik Yunarto Wijaya di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/7/2011).

Yunarto menambahkan, hal ini terbukti dari hasil evaluasi terbaru terhadap kinerja para menteri. Presiden sendiri mengatakan 50 persen instruksinya tidak dijalankan para menteri. Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, pun mendefinisikan bahwa ada 50 persen kementerian yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik.

Menurut Yunarto, seharusnya Presiden bisa segera mengambil langkah tegas terhadap para menteri yang kinerjanya buruk. Apalagi, yang diketahui masih buruk sejak evaluasi sebelumnya. Namun, sayang, Presiden terganjal kewenangan partai politik dalam sistem pemerintahannya.

“Susahnya bertindak ya itu. Jadi, karena ketika dulu kabinet diketok bersama-sama dengan ketua parpol lain, maka tak mudah reshuffle dengan keputusan sendiri,” ungkapnya.

Yunarto menegaskan, itu merupakan masalah serius kepemimpinan dalam sistem presidensiil. Pasalnya, Presiden SBY sendiri yang dinilai melembagakan kewenangan parpol itu untuk menyandera pemerintahannya. “Yang terjadi, dia malah melembagakan sistem yang menyandera dirinya sendiri. Dia mengangkat ketua partai besar untuk memimpin wadah namanya Setgab, lalu dia menjatuhkan dirinya dengan ikut rapat berkala dengan orang politik. Dia sendiri melembagakan itu. Semuanya malah membuat runyam,” tandas Yunarto.

Oleh karena itu, sistem tersebut harus diubah dalam UU Paket Politik mendatang. Sistem politik tidak boleh lagi terjajah oleh partai politik seperti yang selama ini sudah terjadi.[]ant/kmps