Bangsa besar adalah bangsa yang maju secara pendidikan. Pendapat itu agaknya sulit terbantahkan mengingat pendidikan sebagai fondasi dasar pembangunan. Keinginan mengembangkan potensi SDM banyak diwarnai kebijakan pendidikan. Tidak heran, banyak negara di dunia memprioritaskan anggaran pendidikan lebih besar dibandingkan sektor lainnya.

Kepedulian terhadap pendidikan memang layak diapresiasi tinggi. Kita sudah melihat bagaimana kemiskinan, kebodohan dan kriminalitas dilahirkan akibat terpinggirkan kualitas pendidikan. Lemahnya pengawasan (control) terhadap dunia pendidikan berbanding lurus kehancuran suatu bangsa.

Tepat rasanya kita mengambil teladan dari bangsa Jepang.  Pasca kekalahan telak Perang Dunia, Jepang secepatnya membenahi dunia pendidikan. Secara massif pemerintah Jepang meningkatkan kualitas guru dan melakukan ekspansi besar – besar penerjemahan buku. Sehingga pelan terjadi kebangkitan pendidikan, ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Jepang.

Indonesia sebagai sebuah bangsa sendiri tidak sepantasnya tertinggal dari Jepang. Sebab pendidikan Indonesia mengandung banyak potensi keunggulan seperti sudah dilegalkan konstitusi, jumlah penduduk yang melimpah dan menjamurnya universitas. Mengutip Paulo Freire “ pendidikan adalah alat mencerdaskan manusia” Jadi misi mencerdaskan kehidupan bangsa seharusnya dapat dilaksanakan.

Ironisnya dalam percaturan pendidikan dunia, kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal jauh. Berdasarkan data Global Competitive Country, pendidikan Indonesia menempati peringkat 50 dunia. Tertinggal jauh dari Malaysia (peringkat 26) dan Thailand (peringkat 30).

Dalam kesempatan lain, UNESCO dalam Education Development Index menyatakan bahwa, tingkat perkembangan pendidikan Indonesia terletak pada peringkat 102 dunia. Tidak kalah mengerikan, bebas buta aksara masyarakat indonesia berada pada peringkat 95 sebesar 87,9%.

Kenyataan itu tentu meninggalkan keprihatinan mendalam, sebab pemerintah masih kurang serius membenahi dunia pendidikan nasional. Malaysia dulu banyak mengirimkan pelajar ke Indonesia agar pembangunan Malaysia meningkat. Kondisi sekarang terbalik, banyak pelajar Indonesia justru bangga belajar di Malaysia.

Selain faktor lemahnya daya saing, kelemahan politik anggaran pendidikan dituding mengakibatkan kegagalan pendidikan Indonesia. Amanat konstitusi agar pemerintah memberikan suplai 20% anggaran negara tidak pernah tercapai. Konsekuensinya, pendidikan menjadi mahal dan hanya dapat dinikmati kalangan mampu.

Repotnya, pemerintah tidak mau sadar diri dan bertindak angkuh. Presiden SBY misalnya mengatakan sudah memenuhi 20% anggaran pendidikan. Salah satunya menaikkan gaji guru dalam mata anggaran pendidikan nasional. Kalangan eksekutif berharap, kenaikan gaji meningkatkan kualitas pengajaran dan membungkam suara kritis kaum Oemar Bakri.

Tapi fakta lapangan membuktikan lain. Kesuksesan menaikkan kesejahteraan guru akhir – akhir ini menjadi bumerang. Sebab pencairan gaji guru berjalan terlambat akibat tarik menarik kepentingan penguasa. Tidak heran, banyak organisasi profesi guru memprotes penundaan gaji. Sekali lagi, pemerintah melanggar janjinya dan kebijakan yang dilahirkan hanya politik citra.

Kebijakan pendidikan setengah hati menandakan matinya nurani penguasa. Tidak heran, wajah pendidikan Indonesia semakin buram. Guru hanya dieksploitasi julukan manis pahlawan tanda tanda jasa. Ironis jasanya tidak terbayar, kesejahteraanya terus dirampas.

Inggar Saputra, Mahasiswa PLS FIP UNJ