HMINEWS, Pekanbaru – Tak ada amandemen konstitusi dalam Kongres XXVIII HMI di Pekanbaru. Kongres sepakat mengesahkan kembali AD-ART hasil Kongres XXVI 2007, Depok yang juga disahkan dalam Kongres XXVII 2009 Yogyakarta.

Menurut MSO demisioner, Roni Hidayat, pengajuan draft amandemen oleh TPK (Tim Pekerja Kongres) tak ideal dari segi waktu yang terlalu mepet. Karenanya, pembahasan amandemen tidak dengan mekanisme pasal per pasal. Akan tetapi diharapkan tiap cabang menyoroti poin-poin penting dan mendesak untuk diamandemen.

Awalnya mayoritas cabang sepakat kontitusi ditetapkan tanpa amandemen. Meski begitu, bukan berarti tak ada pembahasan atau usaha amandemen. Cabang Yogyakarta menyoroti ART Pasal 24 huruf b mengenai kader yang direkrut menjadi pengurus besar HMI. “Pengurus besar adalah anggota HMI yang pernah menjadi pengurus cabang, dan telah lulus Latihan Kader II dan Senior Course.”

Cabang Yogyakarta mengusulkan, berdasar pengalaman lalu, kader HMI yang akan ditarik menjadi pengurus besar HMI harus mendapat persetujuan atau rekomendasi cabang bersangkutan. Poin tersebut menjadi perdebatan panjang dan alot, hingga akhirnya diputuskan 9 cabang bermusyawarah menentukan redaksi untuk hal tersebut. Namun setelah pembahasan hingga pukul 22.30, sepakat tak ada amandemen dan kongres berlanjut sidang pleno.

Dalam sidang pleno, Komisi A membahas perkaderan, Komisi B pedoman keanggotaan dan pedoman struktur organisasi, Komisi C kesekretariatan dan pendanaan dan Komisi D membahas PKN (Program Kerja Nasional). pembahasan berlanjut hingga pukul 02.00 dan pemaparan tiap komisi terhadap hasil pleno masing-masing dilaksanakan esok.