Oleh: Ahmad Suaedy*

Jakarta – Di Yogyakarta, sebuah pusat kebudayaan di Pulau Jawa, Gubernur Sultan Hamengkubuwono X, telah memberi sebuah preseden menarik dengan menolak melarang Ahmadiyah, sebuah aliran yang didirikan oleh tokoh agama India abad ke-19, Mirza Ghulam Ahmad, yang mengaku sebagai al-Masih yang telah dikabarkan kedatangannya oleh Nabi Muhammad. Meskipun orang-orang Ahmadiyah menganggap diri mereka Muslim, umat Muslim arus utama tidak sepakat dengan keyakinan bahwa al-Masih sudah kembali dan karenanya menganggap ajaran-ajaran mereka sebagai penistaan agama.

Hak akan kebebasan berekspresi dan berserikat di Indonesia, yang mulai dinikmati sejak 1998, telah memicu kemunculan berbagai macam kelompok masyarakat sipil. Sayangnya, tidak semua kelompok itu mencerminkan aspirasi positif masyarakat Indonesia dan ada beberapa kelompok, yang tidak banyak tetapi signifikan, yang memilih kekerasan sebagai cara untuk membuat tuntutan mereka didengar.

Warga Ahmadiyah telah menjadi sasaran dari kekerasan ini dalam beberapa bulan belakangan, yang sering kali dilakukan oleh kelompok keagamaan ekstremis minoritas yang meyakini bahwa keyakinan Ahmadiyah menyimpang.

Sebagai upaya untuk menghindari konfrontasi dan kekerasan di berbagai daerah dengan menenangkan kelompok-kelompok militan, gubernur Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur, serta beberapa bupati dan walikota, telah mengeluarkan keputusan yang melarang praktik iman Ahmadiyah demi mencegah berlanjutnya kekerasan. Ini berarti, alih-alih melindungi warga Ahmadiyah, pemerintah justru melimpahkan kesalahan atas terjadinya kekerasan dan ketidaktertiban kepada para korban kekerasan itu.

Yogyakarta adalah sebuah provinsi yang mewarisi sebuah pemerintahan tradisional yang efektif. Selain menjadi gubernur, Sri Sultan juga merupakan seorang raja tradisional yang, meski tidak dipilih, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan rakyatnya. Sri Sultan yang sebelumnya juga mempunyai peranan penting dalam pendirian Republik Indonesia, dan karenanya, jabatan ini masih dihormati oleh pemerintah pusat, dan tindakan-tindakannya sering kali dianggap penting secara nasional, dan menjadi contoh informal bagi para pejabat pemerintah dan pemimpin daerah lainnya.

Sultan terus mempertahankan tradisi toleransi setempat terhadap kebudayaan-kebudayaan yang muncul dengan memberi kesempatan bagi kelompok-kelompok baru untuk tumbuh, terlepas dari ideologi mereka, selama mereka tidak menyerang dan membahayakan kelompok lain. Ia memberi contoh kepada warganya, dan menunjukkan bahwa mereka harus mengesampingkan perbedaan, dalam agama ataupun lainnya, dan hidup berdampingan secara damai.

Karena Sultan menghormati rakyatnya dan perbedaan mereka, mayoritas rakyat pun menghormatinya. Hubungan unik seperti itu membuat Sultan berani menyuarakan penolakan untuk melarang pengamalan iman Ahmadiyah, meski ada tentangan dari, atau ada kebutuhan untuk memuaskan, kelompok-kelompok minoritas yang mendukung pelarangan itu, bahkan mereka yang kadang menggunakan kekerasan.

Teladan Sultan menunjukkan bagaimana politik yang memecah belah dan berpotensi kekerasan tidaklah bisa dipertahankan. Meski kebijakan-kebijakan intoleran boleh jadi populer di kalangan minoritas vokal, itu hanya akan mengurangi popularitas para penguasa di kalangan mayoritas pendukung mereka, dan bahkan berlawanan dengan ikatan kepemimpinan tradisional – untuk memperlakukan semua kelompok setara – yang masih dihormati oleh mayoritas orang Indonesia.

Para tokoh politik formal Indonesia seharusnya memandang teladan Sultan Yogyakarta sebagai sebuah kesempatan untuk menjalin kembali hubungan kultural dengan warga, dengan menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi warga dari ancaman kekerasan tanpa pandang bulu, dan untuk menjunjung tinggi hak-hak semua warga untuk berserikat dan mengamalkan keyakinan mereka. Selain itu, mereka harus memimpin rakyat dengan teladan, alih-alih hanya mengejar tujuan politik jangka pendek.

Para pemimpin informal, khususnya para pemimpin agama, juga bisa berperan sebagai otoritas moral yang bisa mendorong persatuan, dan bukannya perpecahan, serta bertindak sebagai juru bicara nalar. Mereka bisa mendidik komunitas mereka dengan pesan-pesan toleransi dan koeksistensi damai, dan memberi bimbingan dan dorongan moral yang diperlukan agar pemerintah melaksanakan tugasnya.

Meski suara-suara yang mendukung kekerasan dan cara-cara negatif untuk menjauhi konflik, seperti pelarangan kelompok-kelompok yang kadang justru menjadi sasaran kekerasan, sering kali cukup besar gaungnya, penting untuk menyoroti kekuatan diam dari mereka yang justru memilih jalan yang lebih senyap dan sering kali lebih sulit untuk mewujudkan toleransi dan perdamaian.

###

* Ahmad Suaedy ialah Direktur Eksekutif the Wahid Institute dan anggota Dewan Kebijakan Fahmina Institute. Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews)