Belakangan ini usaha pemerintah untuk memasyarakatkan Pancasila ke tengah-tengah kehidupan warga tampak sangat gencar. Dengan melalui berbagai saluran, pemerintah dan institusi negara semacam MPR, terus merevitalisasi Pancasila untuk dapat menjadi pedoman bermasyarakat, bernegara dan berbangsa secara aktual. Di antara bentuk revitalisasi Pancasila itu terbaca pada kebijakan pendidikan nasional dengan cara menjadikan Pancasila sebagai ruh utama dalam kurikulum pendidikan nasional melalui strategi penginduksian Pendidikan Karakter di sekolah-sekolah. Bahkan oleh Balitbang Kemendiknas, Pancasila direncanakan akan menjadikan bidang studi tersendiri yang kembali diajarkan di sekolah-sekolah.

Bagaikan sebuah rangkaian agenda maha penting yang selalu mempunyai upacara awal dan penutup, peringatan kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni 2011 yang lalu, tampak sebagai upacara agung pembuka Revitalisasi Pancasila. Upacara peringatan kelahiran Pancasila yang digagas MPR pimpinan Taufik Kiemas tersebut berhasil menghimpun tokoh-tokoh nasional, baik formal seperti Presiden dan jajarannya juga para mantan Presiden dan Wakil Presiden, maupun tokoh-tokoh informal negeri ini. Sudah terbaca bahwa ujung dari semua itu adalah pembentukan konsensus nasional untuk mereaktualisasikan Pancasila.

Pada saat yang sama, media massa kita selalu dihiasi berita-berita tindak korupsi yang tidak pernah usai. Ditampilkan bahwa tindak korupsi tersebut selalu melibatkan para pejabat lintas birokrasi. Sebutlah misalnya, kepolisian, kejaksaan agung, Direktorat Jenderal Pajak, hingga yang teranyar, Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Pertanyaan yang mengusik kita adalah bukankah para koruptor tersebut yang nota bene sebagai pegawai negeri mengerti dan hapal ideologi Pancasila, tetapi kenapa melakukan tindakan keji yang jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila yang mereka anut tersebut? Pertanyaan ini membawa kita kepada pertanyaan berikutnya: apakah internalisasi dan implementasi ideologi oleh para aparat negara tersebut telah gagal? Apakah penanaman ideologi Pancasila dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dalam setiap birokrasi tersebut tidak membekas sama sekali? Apa yang salah?

Sepatutnya hal ini memberi pelajaran sengit bagi para perancang pendidikan dan pelatihan (diklat) di lingkungan birokrasi maupun Kemendiknas bahwa implementasi Pancasila mendapatkan tantangan yang serius. Hendaknya dilakukan evaluasi yang menyeluruh mulai dari sistem rekruitmennya, kurikulum, muatan, hingga pemilihan instruktur.

Respon yang yang lucu dari sebagaian pengambil kebijakan seumpama Kementerian Keuangan bahwa persoalan korupsi dipandang akibat gaji yang kecil sehingga muncul kebijakan renumerasi. Tetapi nyatanya, masih saja para aparat tersebut tidak menghentikan aksi korupsinya, seperti Gayus Tambunan hingga Wafid Muharram.

Menurut hemat saya, persoalan korupsi di level birokrasi atau pejabat publik pada umumnya, lebih disebabkan kegagalan internalisasi dan implementasi ideologi Pancasila. Barangkali telah terjadi dekulturisasi ideologi Pancasila pada para aparat negara. Sebetulnya Pancasila mengajarkan ketuhanan, keadilan dan kemanusian, tetapi mereka justru melakukan nilai-nilai yang sebaliknya. Sudah jelas, korupsi bertentangan dengan ketuhanan, keadilan dan kemanusiaan.

Nah, pertanyaan yang paling menarik dari semua itu adalah mengapa terjadi kegagalan internalisasi dan implementasi ideologi Pancasila pada para aparat negara? Apakah hal ini terletak pada Pancasilanya sendiri atau pada aparat negara sebagai pihak penyerap makna dan penafsir? Jika letaknya ada pada Pancasila itu sendiri, lalu dimana? Tetapi jika letaknya ada pada pihak penyerap makna dan penafsir, lalu bagaimana hal itu bisa terjadi?

Ini memang pertanyaan sensitif dan radikal, tetapi sangat bodoh apabila pertanyaan ini kita lewatkan, jika kita memang sungguh-sungguh beritikad baik bagi pembenahan negeri ini. Oleh karena itu, meletakkan asumsi bahwa tantangan Pancasila hanya terbatas pada ancaman persatuan dan kemajemukan bangsa, agaknya belum lengkap jika tidak mengangkat isu korupsi dalam kaitannya dengan revitalisasi Pancasila. Sebab korupsi inilah sesungguhnya biangkeladi dari persoalan mengapa Pancasila dianggap remeh oleh khalayak umum. Pancasila hanya bermakna dan mempesona jika Indonesia bebas korupsi.

*Oleh: Syahrul Efendi D (Mantan Ketum PB HMI)