HMINEWS – Pemerintah akhirnya menyerahkan draft RUU Keamanan Nasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya Presiden mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) untuk memulai pembahasan RUU Keamanan Nasional kepada Parlemen. Hal itu sejalan dengan agenda Prolegnas pada 2011 yang memprioritaskan pembahasan RUU Kamnas.

Imparsial menilau RUU Keamanan Nasional memiliki banyak permasalahn yang dapat mengancam HAM, penegkan hukum dan demokrasi. Hal ini terlihat dari pengaturan antara lain:

1. Penangkapan dan Penyadapan (54 huruf e jo pasal 20)

Pemberian kewenanangan khusus bagi TNI dan BIN untuk melakukan pemeriksaan dan penangkapan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 54 huruf e jo pasal 20 RUU Keamanan Nasional mengancam penegakkan hukum, HAM dan demokrasi itu sendiri.

Penjelasan Pasal 54 huruf e:

“Kuasa khusus yang dimiliki oleh unsur keamanan nasional berupa hak menyadap, memeriksa, menangkap dan melakukan tindakan paksa ………..”

Pasal 20 :

Unsur Keamanan Nasional tingkat pusat meliputi :

“TNI, BIN, BNPT dan Polisi……..”

Keinginan untuk meminta kewenangan menangkap itu sesungguhnya pengulangan dari kewenangan yang diminta dalam RUU Intelijen. Hal ini menunjukkan adanya rencana yang terselubung dan terencana dari pemerintah dalam membuat RUU bidang pertahanan dan keamanan (RUU Keamanan Nasional dan RUU Intelijen) dengan tujuan yang politis yakni berkeinginan  mengembalikan posisi dan peran aktor keamanan (TNI dan BIN) seperti pada format politik orde baru yakni meletakkan kedua institusi itu sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Hal ini merupakan langkah mundur dalam reformasi sector keamanan.

Sikap pemerintah yang berkeinginan memberikan kewenangan menangkap kepada BIN dan TNI bukan hanya akan merusak mekanisme criminal justice system tetapi juga akan membajak sistem penegakkan hukum itu sendiri. Sebagai lembaga yang bukan menjadi bagian dari aparat penegak hukum, pemberian kewenangan menangkap BIN dan TNI sama saja melegalisasi kewenangan penculikan di dalam RUU Keamanan nasional maupun RUU Intelijen mengingat proses yang dilakukan tanpa di damping pengacara, tidak diketahui keluarga ataupun pihak lain yang terkait sebagaimana di atur dalam KUHAP.

Penting untuk diingat bahawa kewenangan penangkapan sebagai bentuk upaya paksa dalam proses penegakan hukum hanya bisa dan boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam konteks itu, BIN maupun TNI bukanlah bagian dari aparat penegak hukum sehingga adalah salah dan keliru apabila mereka diberikan kewenangan menangkap.

Lebih dari itu, pemberian kewenangan penangkapan kepada lembaga intelejen akan menimbulkan tumpang tindih kerja antar aktor keamanan khususnya antara BIN, TNI dengan institusi kepolisian.  Hal ini akan menimbulkan kerumitan dalam tata kelola sistem keamanan nasional dan menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam pelaksanaaanya.

2. Penyadapan (54 huruf e jo pasal 20)

Pemberian kewenanangan khusus bagi TNI dan BIN untuk melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 54 huruf e jo pasal 20 RUU Keamanan Nasional mengancam mengancam hak-hak privasi warga negara dan kebebasan pers. Keinginan untuk meminta kewenangan menyadap itu sesungguhnya pengulangan dari kewenangan yang diminta dalam RUU Intelijen. Bedanya di dalam RUU Kamnas ini tidak diatur mengenai mekanisme penyadapan apakah perlu melalui ijin pengadilan atau tidak. Sedangkan dalam RUU Intelijen, mekanisme penyadapan tidak perlu melalui ijin pengadilan. Itu artinya RUU Kamnas memberikan cek kosong bagi TNI dan BIN untuk melakukan penyadapan.

Adalah suatu hal yang sangat berbahaya apabila mekanisme penyadapan tidak diatur secara rinci dalam perundang-undangan. Pengaturan yang tidak rinci akan sangat mudah disalahgunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi kekuasaan (abuse of power). Mekanisme penyadapan itu bisa digunakan oleh penguasa untuk kepentingan menghadapi lawan-lawan politiknya.

3. Paradigma/Dasar Mengingat

Paradigma/dasar mengingat RUU Kamnas belum menjadikan tata nilai HAM sebagai salah satu dasar paradigma di dalam RUU. Hal itu dapat dilihat dari tidak dimasukkannya pasal-pasal tentang HAM dalam Kostitusi (pasal 28 A sampai Pasal 28 I) dalam dasar mengingat RUU. Padahal perlindungan terhadap HAM adalah inti dari keamanan. Hal ini dapat menimbulkan persoalan pada penegakkan HAM.

4. Ruang lingkup, identifikasi ancaman dan unsur keamanan nasional

Ruang lingkup keamanan nasional, identifikasi ancaman dan unsur keamanan nasional yang diatur dalam RUU ini terlalu luas sehingga menimbulkan ruang dan peluang terjadinya tumpang tindih kerja dan fungsi antar aktor keamanan. Hal itu dapat dilihat dari Pasal 5 jo Pasal 9 point a huruf 4 jo Pasal 1 ayat 12 jo pasal 17 jo Pasal 20.

Meskipun ancaman yang berkembang semakin kompleks dan aktor keamanan yang menghadapinya semakin beragam namun ruang lingkup UU keamanan nasional sebaiknya lebih dominan membahas dan mengatur tentang manajemen keamanan naional yakni mengatur tentang manajemen aktor-aktor keamanan yang memiliki penggunaan kewenangan koersif/kekerasan meliputi TNI, Polisi dan Intelijen dan hubungannya dengan Presiden, DPR dan kementerian.

5. Status Keadaan Keamanan Nasional

Pengaturan status keadaan keamanan nasional  yang meliputi tertib sipil, darurat sipil, darurat militer dan darurat perang (pasal 10-Pasal 15 jo Pasal 34) tidak diatur secara lebih rinci. Hal ini lagi lagi dapat membuka kerancuan tanggungjawab dan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antar aktor keamanan dalam setiap status keadaan keamanan nasional yang ada. Lebih dari itu, Indonesia sebenarnya telah memiliki UU darurat no 23/1959 dan seharusnya UU itu yang direvisi.

Sementara itu di RUU kamnas tidak disebutkan apakah dengan adanya RUU kamnas itu artinya UU 23/1959 tidak diberlakukan kembali. Dengan demikian Indonesia memiliki dua peraturan tentang kondisi darurat yang berbeda dengan substansi yang berbeda.

Selain itu RUU Kamnas menimbulkan ketidakjelasan kewenangan antara Penguasa Darurat baik Sipil dan Militer, Koordinator Intelijen Nasional dan Forum Koordinasi Keamanan Nasional di daerah menyebabkan kesimpangsiuran dalam pertanggungjawaban pengambilan keputusan (Pasal 46 dan Pasal 48). Ditambah lagi RUU Keamanan Nasional tidak secara tegas memberlakukan atau menghapuskan keberadaan UU Prp No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang kemudian menimbulkan dualism dalam pemberlakuan keadaan darurat.

6. Militer dan Tertib sipil

Pengaturan tentang pengerahan TNI pada status tertib sipil bias sekuritisasi dan bias dominasi militer sebagaimana dapat dilihat pada pasal 12 jo Pasal 34 ayat 2 RUU kamnas.

Selain itu apakah “tertib sipil” merupakan keadaan yang terjadi setelah dicabutnya status keadaan darurat atau “keadaan tiadanya ancaman terhadap keamanan nasional” (keadaan normal). Kalau yang pertama yang dimaksud, seharusnya cukup hanya pengaturan tentang pemberlakukan dan pencabutan keadaan darurat; kalau yang kedua yang dimaksud akan terasa janggal mengapa sebuah UU yang mengatur ketidaknormalan tatalaksana diberlakukan untuk keadaan yang hanya memerlukan tatalaksana normal. Sudah semestinya status tertib sipil tidak termasuk dalam status keamanan nasional. Selain itu kondisi tertib sipil juga tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan lain berkait dengan hukum tata negara.

7.      Legalisasi Kelompok Sipil Bersenjata atau Milisi

RUU Kamnas berupaya untuk melegalisasi satuan-satuan sipil bersenjata atau milisi dalam darurat militer dalam RUU melalui Pasal 47(4). Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara haruslah diatur secara jelas baik bentuk dan sarananya namun penjelasan pasal tersebut sangat luas dan multitafsir sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi militer untuk menggunakan pasal ini membentuk satuan-satuan sipil bersenjata atau milisi selama darurat militer.

8. Pembentukan KCPN dengan Keputusan Presiden

Pembahasan RUU KCPN yang mendapatkan tantangan luas dari masyakarat ternyata masih dilanjutkan dalam RUU Kamnas. Pasal 35(6) jo. Pasal 36(1) hingga(4) RUU Kamnas menyatakan penentuan unsusr utama dan unsur pendukung ditetapkan oleh presiden.

Pengaturan KCPN melalui penetapan presiden akan membuka ruang bagi digunakannya komponen cadangan untuk kepentingan-kepentingan politik presiden ke depan. RUU Kamnas melihat pelibatan masyarakat sebagai komponen cadangan tidak hanya untuk menghadapi ancaman dari luar namun termasuk menghadapi ancaman dari dalam. Selain itu, pelibatan masyarakat sudah seharusnya menjamin HAM sebagai hak konstitusi wargan negara namun dalam RUU Kamnas tidak diatur sama sekali soal conscientious objection dalam penerapan wajib militer

9.      Penyelenggara Keamanan nasional

Mengapa penyelenggara keamanan nasional hanya dilakukan oleh lembaga intelijen sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 jo Pasal 23? Usaha menempatkan penyelenggara keamanan nasional hanya pada satu aktor yakni intelejin adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan dan merupakan bentuk sekuritisasi. Sudah seharusnya penyelenggara keamanan nasional terkait dengan actor-aktor keamanan negara meliputi Polisi, TNI dan Intelijen sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah ditegaskan dalam UU TNI maupun UU polisi dan UU Intelijen yang akan dibentuk.

10. Dewan Keamanan Nasional

Kewenangan dewan keamanan nasional terlalu luas yakni sampai memiliki kewenangan untuk  menetapkan kondisi keamanan nasional sesuai dengan eskalasi ancaman sebagaimana diatur dalam pasal 25 point b RUU kamnas. Sudah seharusnya penetapan itu menjadi kewenangan Presiden sedangkan dewan keamanan nasional hanya memberikan pandangan dan masukan meski Presiden juga sebagai ketua DKN akan tetapi keputusan terakhir penetapan itu tetap ada di Presiden.

11. Sekjen Dewan Keamanan nasional

Seharusnya tidak perlu ada Sekjen dewan keamanan nasional sebagaimana diatur dalam pasal 26 mengingat telah ada Mengkopolhukam yang bertanggugnjawab atas persoalan bidang keamanan. Sebaikanya pelaksana harian DKN dilakukan oleh kantor mengkopolhukam.

12. Struktur, kedudukan dan kewenangan Polisi dan Intelijen

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan intelijen memiliki kewenangan yang luas yakni sebagai institusi yang membuat kebijakan dan juga pelaksana kebijakan (Pasal 30 ayat 2 jo Pasal 30 ayat 3). Sudah seharusnya polisi dan intelijen hanya  sebagai pelaksana kebijakan  dan bukan pembuat kebijakan. Hal ini untuk memisahkan akuntabilitas antara aktor penanggungjawab atas kebijakan dan aktor yang bertanggungjawab secara operasional. Dengan demikian pertanggungjawabannya menjadi jelas. Hal ini merupakan prasyarat demokrasi yang mensyaratkan perlunya diferensiasi fungsi dan kerja antar actor pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Meski masih memiliki kelemahan dan belum cukup tegas pengaturan tentang struktur dan kedudukan antara departemen pertahanan dengan Panglima TNI di dalam UU pertahanan akan tetapi paling tidak pengaturan tentang struktur dan kedudukan mereka dalam undang-undang petahanan bisa menjadi salah satu contoh dalam mengatur struktur dan kedudukan Polri dengan departemen. Pasal 16 dan pasal 18 UU pertahanan menyebutkan:

(1)Menteri memimpin Departemen Pertahanan.

(2)Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.

(3)Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.

(4)Menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.

(5) Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.

(6) Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.

Pasal 18

(1) Panglima memimpin Tentara Nasional Indonesia.

(2) Panglima menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional.

(3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang.

(4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.

13. Forum koordinasi keamanan nasional daerah

Karena fungsi pertahanan dan keamanan adalah bersifat terpusat dan tidak didesentralisasikan maka tidak diperlukan forum koordinasi keamanan nasional daerah (Pasal 33). Dengan demikian seluruh pasal yang mengatur tentang forum itu sebaiknya dihapus. Kehadiran forum ini tak ubahnya seperti “Bakorinda” yang pernah dibentuk masa orde baru dan di masa reformasi telah dibubarkan

14. Pemerintah daerah

Usaha melibatkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebijakan keamanan nasional seharunya tidak diperlukan sebagaimana dimaksud pasal 31. Karena fungsi pertahanan dan keamanan adalah bersifat terpusat dan tidak didesentralisasikan maka Pasal 31 ini sebaiknya dihapus.

15. Penanggulangan Ancaman Keamanan di Laut (TNI AL)

Pasal 42 sebaiknya dihapus karena RUU Kamnas ini terkesan hanya membahas dan mengistimewakan TNI AL.

16.  Tugas Perbantuan

Karena tujuan utama RUU ini adalah untuk sinkronisasi kerja antar aktor keamanan maka seharusnya pengaturan tentang tugas perbantuan tidak hanya terkait dengan tugas perbantuan internaional sebagaimana diatur dalam pasal 43. Seharusnya tugas perbantuan yang perlu diatur dalam RUU ini adalah pengaturan tentang tugas perbantuan TNI kepada Polisi yakni mengatur tentang batas-batas dan prinsip-prinsip tentang tugas perbantuan itu.

Secara empiris, sebenarnya selama ini TNI sudah dilibatkan untuk membantu kepolisian di dalam menghadapi ancaman dalam negeri semisal dalam penanganan konflik Ambon dan Konflik Poso. Mekanisme pelibatan itu berpijak pada Protap (Prosedur tetap) yang dimiliki oleh polisi maupun oleh TNI itu sendiri. Masalahnya adalah Protap bukanlah bagian dari tata peraturan perundang-undangan sehingga status hukumnya lemah dan tidak memiliki kekuatan mengikat (legaly binding). Dalam praktiknya, kadangkala justru terjadi rivalitas dan kurangnya koordinasi akibat kelemahan pengaturan tentang tugas perbantuan itu.

Rencana pengaturan tugas perbantuan TNI ke polisi dalam kerangka operasi militer selain perang sudah sepantasnya memperhatikan beberapa prasayarat berikut ini yakni tugas perbantuan  baru bisa dilakukan apabila: pertama adanya ancaman nyata dan tingkat eskalasinya telah meningkat tajam; kedua adanya kondisi dimana aparat kepolisian sudah tidak bisa lagi menanggulanginya secara sendiri; ketiga adanya permintaan aparat kepolisian ke otoritas sipil untuk meminta perbantuan dari TNI; keempat, adanya penilaian dari otoritas sipil atas permintaan itu: kelima, adanya keputusan dari otoritas sipil untuk melibatkan TNI membantu kepolisian maupun dalam menghentikan tugas perbantuan itu sendiri; keenam, kendali pasukan TNI yang diperbantukan dilapangan harus tetap berada di bawah kendali pimpinan kepolisian kecuali dalam situasi darurat militer; ketujuh, memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam pengerahan kekuatan TNI; kedelapan,perbantuan itu sifatnya sementara dan tidak permanen; kesembilan,pelibatan TNI merupakan alternatif terakhir; kesepuluh; adanya pembagian tugas yang jelas diantara keduanya guna menghindari tumpang tindih kerja; Kesebelas memperhatikan tata nilai HAM dalam tugas perbantuan, keduabelas; adanya pengawasan dan evaluasi dari otoritas sipil dari pelaksanaan tugas perbantuan itu.

17.  Pembiayaan (anggaran)

Pasal 55 dan pasal 56 sebaiknya dihapus karena membuka ruang adanya pembiayaan kepada aktor keamanan selain dari APBN. Karena fungsi pertahanan dan keamanan adalah terpusat dan tidak didesentralisasikan maka pembiayaan untuk aktor keamanan hanya diperbolehkan melalui APBN.

Ruang lingkup pengaturan RUU Kamnas terlalu luas, belum terfokus dan belum      terstruktur secara sistematis. Secara Umum RUU ini masih memiliki banyak kelemahan dan perlu pembahasan lebih    dalam serta perlu sosialisasi ke masyarakat.

Poengky Indarti, Direktur Eksekutif