HMINEWS – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tidak asal memeriksa Muhammad Nasir hanya karena desas-desus.

“Harus ada fakta dan data yang melandasi kenapa dia harus dipanggil,” katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa 14 Juni 2011 kemarin.

Menurut dia, partainya belum memperbincangkan dugaan keterlibatan Nasir dalam sejumlah kasus dugaan korupsi yang disebut-sebut juga terkait dengan bekas Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin. “Keterlibatannya seperti apa, belum jelas,” ucapnya.

Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR ini juga menyatakan tak mengetahui kasus dugaan korupsi dalam proyek di Kementerian Pendidikan Nasional. “Kami tak tahu. Yang kami tahu hanya soal wisma atlet itu,” ujar Saan.

Namun fraksinya mempersilakan KPK memeriksa Nasir, yang juga anggota Badan Anggaran dan Komisi Hukum DPR. Saan menginginkan KPK menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. “Kami berharap itu tak hanya berdasarkan desakan, tapi ada fakta yang jelas,” katanya.

Saan menanggapi desakan sejumlah pegiat antikorupsi yang menginginkan KPK memeriksa Nasir, adik Nazaruddin, dalam kasus suap proyek wisma atlet di Palembang atau dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan. “Siapa pun yang dianggap mengetahui atau dekat harus diperiksa,” kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar, dua hari lalu.

Nasir menolak mengomentari dugaan keterkaitannya dengan kasus Nazaruddin. “Saya no comment,” kata politikus dari daerah pemilihan Riau ini.

Nasir pernah menjadi komisaris dan pemilik saham PT Mahkota Negara dan PT Anugrah Nusantara Jaya, dua perusahaan pemenang tender proyek senilai Rp 142 miliar itu. Nazaruddin-Nasir juga pendiri, pemegang saham, dan pengurus PT Anak Negeri, PT Mahkota Negara, serta PT Anugrah Nusantara.[]Tempo/ian