HMINEWS – Busyro Muqqodas akhirnya bisa menjabat selama empat tahun setelah majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas pengujian UU No30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan UUD 45 sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan KPK baik yang diangkat secara bersamaan ataupun pengganti Pimpinan yang berhenti, memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali selama satu kali masa jabatan,” kata Ketua MK Moh Mahfud MD membacakan amar putusan atas perkara bernomor registrasi 5/PUU-IX/2011 dalam sidang pleno yang ia pimpin di Gedung MK, Jakarta, Senin (20/6).

Pengujian UU ini diajukan oleh LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah tokoh yaitu Sekjen Transparency International Indonesia Teten Masduki, dosen Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar, pegiat LBH Padang Ardisal, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari.

ICW dkk menguji menguji Pasal 33 dan 34 UU KPK yang menetapkan masa jabatan pimpinan KPK empat tahun. Mereka menganggap aturan itu ditafsirkan keliru oleh Komisi Hukum DPR dengan menetapkan jabatan Busyro Muqoddas hanya satu tahun.

Mereka pun menilai penetapan jabatan Busyro selaku Ketua KPK hanya setahun dinilai mubazir karena proses seleksi pengganti pimpinan KPK memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Tiga ahli yang diajukan oleh pemohon pengujian pasal 33 dan 34 UU 30/2002 itu adalah pakar hukum tata negara Universitas Andalas Saldi Isra, mantan Wakil Ketua KPK periode 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas, dan pengacara senior Todung Mulya Lubis.[]ian/MI