HMINEWS – Patriot Muda Demokrat mencurigai mandeknya perkembangan kasus PT Semen Baturaja yang melibatkan Ketua DPR Marzuki Alie. Ketua Umum Partai Muda Demokrat, Andar Situmorangn juga menilai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Kejaksaan Agung terhadap kasus ini syarat dengan keganjilan.

“Mengapa kasusnya terhenti, kami heran ada apa ini? Kasus ini di SP3 pada tahun 2009, jangan-jangan di SP3 untuk merujuk Marzuki melangkah ke DPR,” tegas Andar kepada www.today.co.id, Selasa (7/6/2011)

Pihaknya juga mengaku heran mengapa kasus yang pada waktu itu Marzuki menjabat sebagai Direktur Komersil PT Semen Baturaja (persero) tiba-rtiba di SP3, padahal jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera sudah melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. “Harus perkara ini disidangkan tiba-tiba hilang dan langsung di SP3 kan,”imbuhnya.

Pada kesempatan ini Andar juga menjelaskan praperadilan yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukanlah untuk menggugat Marzuki Alie, namun hendak memeriksa apakah SP3 yang dikeluarkan Kejagung terkait kasus tersebut sah atau tidak. “Jika SP3 ini tidak sah oleh pengadilan maka lanjutkanlah pemeriksaan, jadi bukan saya ke Marzuki, bukan begitu,”pungkasnya.

Sekedar diketahui, kasus ini bermula ketika itu Marzuki Alie menjabat sebagai Direktur Komersil PT Semen Baturaja (Persero), dimana berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Nomor: 09/Auditama V/ATT/03/2006 tanggal 13 Maret 2006, ditemukan adanya penyimpangan dan potensi kerugian negara sesuai kegiatan produksi, penjualan dan investasi tahun buku 2004/2005 (semester I).

Kegiatan investasi diketahui merupakan tanggung jawab Marzuki Alie selaku Direktur Komersil. Dan berdasarkan temuan BPK, pengadaan reducer gear type SHN 086/17 untuk pabrik panjang senilai Rp1.022.281.200 dilakukan dengan cara penunjukan langsung, pembangunan sarana fly ash tidak didukung analisa kelayakan yang memadai, harga pembangunan alat transport debu klinker unloading sebesar Rp490 miliar, tidak dapat diyakini kewajarannya dan pembayaran atas pengadaan chain element senilai Rp257 miliar tidak didukung dengan laporan penerimaan yang benar.[]today/ian