HMINEWS – Setelah gagal usut tuntas Skandal gila Bank Century yang diduga melibatkan penguasa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mandul ketika berhadapan dengan Partai penguasa. Lihat saja,  Muhammad Nazaruddin, Mantan bendahara Umum Partai Demokrat yang diduga terlibat kasus suap wisma atlet di Palembang sudah dicekal sejak 11 hari lalu. Akan tetapi, hingga kini, KPK tak kunjung mengagendakan pemeriksaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. KPK pun dituding loyo jika berhadapan dengan kader partai penguasa, dasar ember.

Padahal, Ketua KPK Busyro Muqoddas sudah memastikan bahwa Nazaruddin akan diperiksa pekan ini. “Penyidik KPK belum melayangkan surat pemanggilan,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua KPK lainnya, M Jasin, menambahkan bahwa pihaknya masih mengumpulkan informasi sedalam-dalamnya terlebih dahulu sebelum melakukan pemanggilan. “Bukan asal panggil saja hasilnya kosong, kan, tidak bagus,” kilahnya.

Nazaruddin, anggota komisi energi DPR yang sebelumnya duduk di komisi hukum, disebut-sebut terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet untuk SEA Games di Palembang. Ia juga disebut oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pernah memberi uang 120 ribu dolar Singapura (Rp830 juta) kepada Sekjen MK Janedjri M Gaffar.

Persoalan yang melilit Nazaruddin itulah yang mendorong Dewan Kehormatan Partai Demokrat pada 23 Mei mencopotnya dari jabatan bendahara umum partai. Pada hari itu pula Nazaruddin diam-diam berangkat ke Singapura dan keesokannya, 24 Mei, KPK mencekalnya.

Sikap loyo KPK terhadap kader partai berkuasa menuai kritik. Pakar hukum dari Universitas Andalas Padang, Saldi Isra, mengatakan bahwa pertimbangan politik masih mewarnai penegakan hukum oleh KPK.

Gagal bujuk

Sejauh ini KPK tidak berani menyentuh kader Demokrat yang disebut-sebut tersangkut kasus hukum seperti Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Johnny Allen Marbun dalam kasus pembangunan fasilitas laut dan bandara kawasan timur Indonesia, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua dalam kasus pengadaan alat kesehatan, dan kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial yang menyeret kader Demokrat Amrun Daulay sebagai tersangka, tetapi tak pernah ditahan. “KPK harus mampu hadapi partai berkuasa,” tandas Saldi.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar menyarankan agar KPK lebih kreatif bila menghadapi kasus yang menyeret politisi. “Tepatnya KPK harus lebih gencar dan kreatif. Caranya dengan menambah stamina,” katanya.

Sesungguhnya Partai Demokrat tidak tinggal diam. Tim Demokrat yang dipimpin Sutan Bhatoegana ditugaskan untuk menjemput Nazaruddin. Namun, tim itu gagal membujuk yang bersangkutan kembali ke Tanah Air.

Max Sopacua menjelaskan bahwa tim itu sudah diberangkatkan pada Rabu (1/6). “Belum ada informasi kapan tim kembali,” katanya.[]ian/MI