HMINEWS – Aktivis Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengembangkan pemeriksaan ke sejumlah orang terdekat M. Nazaruddin yang diduga ikut terlibat dalam beberapa kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki KPK. Termasuk M. Nasir, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang juga tercatat pernah mendirikan perusahaan bersama mantan bendahara umum Partai Demokrat itu.

“KPK memang harus fokus ke Nazaruddin, tapi KPK juga harus serius menyisir kemungkinan pihak lain, rekan separtai atau yang lainnya,” kata dia kepada Tempo, Senin 13 Juni 2011.

Menurut Febri, KPK saat ini memang masih dalam tahap penyelidikan baik dugaan keterlibatan Nazaruddin dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang ataupun kasus korupsi pengadaan barang di Kementerian Pendidikan Nasional. Pada  kasus korupsi Kemendiknas ini , posisi Nazaruddin belum jelas benar keterlibatannya. Namun yang terpenting adalah orang-orang yang diduga terlibat dalam pengambilan keputusan proses korupsi itu tentu harus diperiksa KPK.

“Ketika Nazaruddin dipanggil dan belum datang, orang-orang disekitarnya itu harus juga bisa diperiksa KPK untuk melengkapi informasi mengenai kasus tersebut,”ujarnya.

Febri menambahkan, sekecil apapun informasinya harus tetap ditelusuri KPK. “Salah satunya proses pemeriksaan dan pemanggilan. Kemungkinan ada banyak pihak diperiksa,”kata koordinator divisi hukum dan peradilan ICW ini.

Nama M. Nasir tercatat dalam beberapa perusahaan milik M. Nazaruddin. Ia bersama Nazaruddin dan seorang rekannya tahun 2003 mendirikan PT. Mahkota Negara dan menjadi salah satu komisaris utama. Di perusahaan itu ia pernah memiliki saham sebanyak 120 ribu lembar atau senilai Rp 120 miliar, sebelum akhirnya dijual ke koleganya pada tahun 2009.

Sebelumnya, mereka berdua juga mendirikan perusahaan PT. Anugrah Nusantara ditahun 1999. Lalu diawal tahun 2006 baik M. Nazaruddin maupun M. Nasir sama-sama mengundurkan diri baik sebagai pendiri, pemegang saham ataupun anggota direksi dan komisaris perusahaan tersebut.

Dua perusahaan ini merupakan dua dari empat pemenang tender proyek pengadaan barang di Kementerian Pendidikan Nasional pada 2007 yang saat ini kasus korupsinya sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[]tmpo