HMINEWS – Reformasi nasional kurang lebih telah berjalan selama 13 tahun. Namun demikian, dinamika reformasi yang berjalan ini nampaknya tidak sepenuhnya berkorelasi secara maksimal dan signifikan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparat kepolisian RI.

Melalui pengamatan yang ada, pencapaian yang diraih oleh aparat kepolisian RI saat ini cenderung memperlihatkan situasi yang paradoks. Pada satu sisi, kendati diakui menunjukkan adanya beberapa langkah dan sejumlah prestasi kinerja yang positif khususnya dalam pemberantasan aksi terorisme, namun pada sisi lain, jalannya reformasi Kepolisian selama ini juga masih memperlihatkan kelemahan.

Harus diakui, bahwa polisi terlihat berhasil dalam menanggulangi dan memburu gembong-gembong teroris di Indonesia. Terbukti bahwa polisi berhasil membongkar jaringan Noordin M Top dan gembong teroris dr. Azhari. Namun dalam praktek dilapagan, polisi masih cendrung melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengabaikan hak-hak tersangka. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Kepolisian dalam memburu tersangka terorisme di Indonesia.

Hak asasi manusia harus menjadi pijakan dasar bagi pemerintah dalam menanggulangi aksi-aksi terorisme di Indonesia. Penanggulangan masalah terorisme harus dilakukan secara komprehensif dan seimbang antara kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional (national security) dan jaminan terhadap kebebasan masyarakat sipil (civil liberties). Saat ini telah muncul Draft Rancangan (perubahan) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang digagas oleh pemerintah. Sayangnya Rancangan (Perubahan) UU Terorisme ini tidak menjaga keseimbangan tersebut, melainkan memperkuat dan memperjelas ketidak-seimbangan antara kebutuhan untuk menjaga national security dan jaminan terhadap civil liberties.

Beberapa ketentuan yang bermasalah dalam RUU perubahan ini bahkan masih sama dengan UU sebelumnya, UU No 15 tahun 2003. Adapun ketentuan yang cenderung bermasalah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam Rancangan (Perubahan) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini adalah: Pertama, Ketentuan tindak pidana yang kabur (obscure). Kedua, Defenisi “Tindak Pidana Terorisme” yang masih terlalu luas. Ketiga, Laporan Intelijen dijadikan sebagai bukti permulaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor, berencana menyelenggarakan diskusi publik dengan tema: “Kontroversi Revisi UU Terorisme dan Problematika Polisi dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia”, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal   : Rabu, 15 Juni 2011
Tempat            : Kantor Imparsial, Jl. Slamet Riyadi Raya No. 19, Matraman, Jakarta 13150
Waktu             : Pukul 14.00.WIB

Pembicara    : Tubagus Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR-RI), Ifhdal Kasim (Ketua Komnas HAM), Noor Huda Ismail (DirekturYayasan Prasasti Perdamaian), Al Araf (Direktur Program Imparsial)