HMINEWS – Koalisi HATI (Hapus Hukuman Mati) menyatakan duka dan keprihatinan mendalam atas kematian Ruyati, seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang telah dihukum mati karena kejahatan yang tak dapat dikurangi bentuk hukumannya. Kami juga sangat kecewa pada aparat negara karena Indonesia gagal menjalankan amanat konstitusi yang melindungi hak hidup. Kematian Ruyati adalah bukti kegamangan Indonesia dalam menghapus hukuman mati, karena faktanya Indonesia masih konsisten memberlakukan hukuman mati.

Kematian Ruyati pada Minggu 18 Juni 2011 merupakan salah satu bukti betapa lemahnya argumen dan pembelaan negara terhadap WNI yang mengalami vonis hukuman mati. Para pejabat sebelumnya berjanji untuk memberikan pendampingan hukum agar Ruyati tak dijatuhi sanksi hukuman mati. Dengan alasan rigiditas hukum negara lain, seperti disebutkan pejabat Indonesia, maka Indonesia sebenarnya memperpanjang sikap toleransi terhadap hukuman mati terhadap warganya. Hal ini dapat menunjukkan dua sikap utama Indonesia:

Pertama, bahwa praktik hukuman mati memang diakui di Indonesia sehingga negara-negara lain pun dalam komunitas internasional, termasuk Arab Saudi, tidak memandang perlu mendengarkan permintaan Indonesia untuk mengurangi hukuman seperti yang dialami Ruyati. Permintaan Indonesia dapat dipandang sebagai hipokrit karena faktanya Indonesia tetap menjalankan hukuman mati.

Kedua, walaupun Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Internasional Hak Sipil Politik  yang melindungi hak hidup (rights to life), namun dalam praktik kenegaraan masih banyak UU termasuk Hukum Pidana yang melegalkan hukuman mati. Dengan demikian praktik kenegaraan juga sebenarnya masih mendukung eksekusi mati bagi warganya sendiri.

Keprihatinan Koalisi semakin mendalam, karena masih ada ratusan nyawa yang mendapat daftar tunggu eksekusi hukuman mati di berbagai negeri. Pada saat yang sama, ratusan orang yang menunggu eksekusi mati berdasarkan putusan pengadilan di dalam negeri. Sampai 2009, misalnya, sudah 21 kasus eksekusi mati di Indonesia  pada masa reformasi. Mereka yang dieksekusi di wilayah yurisdiksi terdiri dari warga negara Indonesia dan Warga negara Asing.  Data vonis dan eksekusi mati di Indonesia tak urung menunjukkan kegagalan menyetop eksekusi mati di dalam dan luar negeri. Karena itu, perlu ada langkah tegas bagi indonesia untuk menyetop eksekusi mati bagi semua warga negara.

Berdasarkan pertimbagan di atas, Koalisi menegaskan beberapa hal:

  1. Mendesak negara untuk dalam tempo sesingkat-singatnya memberikan pendampingan hukum yang sangat seksama bagi warga negara Indonesia di dalam maupun luar negeri agar tidak mendapatkan vonis dan eksekusi hukuman mati, atau sekuat mungkin melakukan upaya diplomasi agar proses hukum dapat dilakukan di Indonesia.
  2. Memperbaiki konsistensi dalam menjalankan amanat konsitutsi dan perjanjian international (Konvensi Hak Sipil dan Politik) yang telah melindungi hak hidup dengan melakukan: pertama, menghapus seluruh ketentuan hukuman mati denganmengganti dengan hkuman seumur hidup serta, kedua, segera melaksanakan moratorium (penghentian sementara) hukuman mati bagi seluruh warga yang mendapat daftar tunggu eksekusi mati di Indonesia.

Atas nama Koalisi Hapus Hukuman Mati

Koalisi HATI: Kontras, Imparsial, Infid, Elsam, YLBHI, PBHI, HRWG, IKOHI, LSPP, Kalyanamitra, Todung Mulya Lubis, Harry Wibowo, Komunitas Saint Edigio Indonesia, Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI, Migrant Care, LBH Masyarakat