HMINEWS – Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz menegaskan sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo yang memengungkit kepemilikan daerah atas saham PT Newmont  Nusa Tenggara (NNT) sebanyak 24 persen dan bersikukuh membeli sisa divestasi saham sebanyak 7 persen, berpotensi memecah-belah bangsa Indonesia.

“Apa tujuan sebenarnya dari pembelian 7 persen kalau bukan untuk mengurangi saham mayoritas dan mau mengacak-acak saham 24 persen milik daerah yang sudah tidak ada persoalan. Itu bukan hak Menkeu. Itu artinya mengadu domba antara daerah, investor swasta di daerah, pemerintah pusat, dan Newmont,” kata Harry Azhar Aziz, di Jakarta, Minggu (5/6).

Karena dia yakini sikap Menkeu itu tidak kondusif lagi, maka politisi partai Golkar itu menyangkal seluruh argumen Menkeu yang mengasumsikan jika Pemerintah Pusat membeli 7 persen akan lebih memperkuat kepemilikan saham nasional.

Menurut dia, apa artinya saham sebanyak 7 persen. “Ini kan hanya jadi swing foters saja, dan yang diuntungkan dalam pembelian oleh Pusat adalah Newmont sendiri, karena seluruh divestasi dan ditambah saham milik Fukuaku, tidak akan menjadi mayoritas,” tegasnya.

Dikemukakannya, dalam rapat terakhir dengan Komisi XI pada Rabu (1/6) Menkeu memang secara ekplisit mengungkapkan niatnya membawa persoalan pembelian saham 7 persen ke MK dan mempertanyakan kepemilikan 24 persen oleh Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Padahal, lanjutnya, substansi masalah adalah sumber pembelian 7 persen saham Newmont dengan dana Pusat Investasi Pemeritah (PIP) tanpa meminta persetujuan DPR. Itu telah melanggar UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU APBN. “Dana PIP diperuntukan bagi infrastruktur, bukan membeli saham,” imbuhnya.

Pandangan senada dikemukakan anggota Komisi VII bidang energi DPR, Satya Wirayudha. Dia mengingatkan, jangan sampai sikap Menkeu yang ngotot membeli saham 7 persen itu menjadi akal-akalan Newmont, agar saham terbesar dapat dimiliki Newmont.

“Saya juga curiga, mengapa urusan 7 persen belum selesai, malah mau mengacak-acak 24 persen kepemilikan daerah. Jangan sampai langkah Menkeu ditunggangi kepentingan asing. Logikanya, jika 7 persen dimiliki Pemerintah Pusat, maka berarti komposisi saham milik Newmont yang terbesar.” ujarnya.

Dengan komposisi seperti itu, imbuh Satya, semestinya daerah diberi kesempatan untuk menambah kepemilikan saham sehingga bisa lebih optimal memperoleh keuntungan bagi pembangunan daerah.[]ian/jpnn