HMINEWS – Hakim Syarifuddin Umar, tertangkap tangan menerima uang Rp250 juta, yang diduga suap, dari kurator Puguh Wirawan. Sebelum terjerat kasus suap, Syarifuddin tercatat pernah membebaskan 39 terdakwa kasus korupsi.

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch, kasus korupsi terakhir yang diputus bebas Syarifuddin adalah kasus yang melibatkan Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin pada 25 Mei 2011.

Berikut kasus korupsi lainnya yang dibebaskan hakim Syarifudin:

  1. Kasus korupsi “Voice Over Internet Protovol (VOIP)” senilai Rp 44,9 miliar. Kasus ini diputuskan PN Makassar pada 29 Januari 2008 dengan vonis bebas. Terdakwanya, Koesprawoto (mantan Kepala Devisi Regional VII PT Telkom), R Heru Suyanto (mantan Ketua Koperasi Karyawan Siporennu) dan Eddy Sarwono (mantan Deputi Kadivre VII). Ketiganya dituntut hukuman enam tahun penjara
  2. Kasus korupsi kredit fiktif BNI Rp 27 miliar. Terdakwa yang dibebaskan yakni Basri Adbah (Direktur PT A Tiga) dan H. Tajang. Putusan dikeluarkan PN Makassar pada pertengahan Februari 2009.
  3. Kasus korupsi pengadaan pupuk sebanyak 12 ribu ton. Putusan PN Makassar pada Februari 2009 menyatakan terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukuman 2 tahun penjara yang diajukan jaksa. Terdakwa kasus ini yakni mantan Direktur Pemasaran PTPN XIV, Damayanto Sutedjo.
  4. Kasus korupsi dana APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2003-2004 senilai Rp 630 juta. Mantan Wakil Bupati Tanah Toraja LC Palimbong selaku terdakwa divonis bebas oleh PN Makassar pada September 2008 setelah dituntut hukuman enam tahun penjara.
  5. Kasus korupsi penyimpangan dana nasabah BRI senilai Rp 3,6 miliar. Mantan teller BRI Sombaopu, Darmawan Darabba selaku terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukuman lima tahun penjara. Pegawai bank berplat merah itu divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang diketuai oleh Syarifuddin pada 28 Januari 2009.
  6. Kasus korupsi dana APBD Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tahun 2004 yang merugikan negara senilai Rp10,5 miliar. Sebanyak 29 mantan anggota DPRD Luwu termasuk Wakil Bupati Luwu, Syukur Bijak divonis bebas oleh PN Makassar pada Maret 2009. Padahal seluruh terdakwa dituntut hukuman dua tahun penjara.
  7. Kasus korupsi dana pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan senilai Rp22, 5 miliar. Gubernur non aktif Bengkulu Agusrin M Najamuddin yang menjadi terdakwa divonis bebas oleh PN Jakpus pada 25 Mei 2011.[]jpnn/ian