HMINEWS – Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara menilai pembahasan RUU Intelijen Negara oleh DPR memasuki Juni 2011 cenderung semakin tertutup dan memunculkan spekulasi dan kecurigaan terkait kesungguhan DPR untuk mewujudkan UU Inteljien Negara yang demokratis, mendorong reformasi intelijen serta tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Karenanya kami meminta DPR dan Pemerintah untuk menyelengarakan pembahasan RUU yang bersifat terbuka dan akomodatif terhadap usulan perubahan atau perbaikan dari masyarakat, serta tidak mengabaikan tujuan utama dari penyusunan regulasi ini, yaitu mendorong reformasi intelijen yang konsisten dengan demokratisasi, penegakan hukum dan HAM, serta efektif dan efisien dalam mewujudkan keamanan Negara dan warga Negara.

Kecenderungan ketertutupan pembahasan oleh DPR terlihat dari seringnya perubahan jadwal pembahasan di Komisi I, percepatan pembahasan oleh Komisi I yang kemudian ditindaklanjuti pada tingkat Panitia Kerja (Panja) RUU Tentang Intelijen Negara, serta terbatasnya akses informasi terhadap dinamika dan hasil pembahasan Panja.

Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara sejak awal menegaskan bahwa RUU Intelijen Negara yang menjadi inisiatif DPR sarat dengan masalah, mulai dari dasar filisofis, sisologis dan yuridis yang tidak bersinergi dengan nilai-nilai demokrasi, lemahnya akomodasi prinsip-prinsip penyelenggaran intelijen yang professional, akuntabel serta tidak bertentangan dengan hukum dan HAM, serta potensi ancaman  hilangnya kebebasan sipil dan pelanggaran HAM. Karenanya Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara sejak awal meminta DPR untuk meninjau ulang RUU Intelijen Negara yang mereka inisiasi.

Alih-alih memenuhi tuntutan Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara, Komisi I DPR justru mempercepat pembahasan RUU bersama pemerintah dan meningkatkan pembahasan ke tingkat terbatas oleh Panja RUU Tentang Intelijen Negara, yang sampai dengan saat ini sangat terbatas informasinya bagi publik.

Dalam situasi pembahasan yang demikian, Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara mencatat beberapa aktivitas pembahasan yang menciderai prinsip-prinsip legislasi yang demokratis dan partisipatoris, antara lain:

1.    Percepatan pembahasan oleh Komisi I mengasumsikan bahwa masalah-masalah krusial RUU Intelijen Negara yang diajukan oleh masyarakat sipil sudah selesai diperbaiki/diubah/dihilangkan. Pembahasan di level Panja adalah untuk melakukan singkronisasi antara DPR dan pemerintah (yang mengajukan DIM). Padahal sejauh ini, masalah-masalah krusial (semisal ketidakjelasan konsep intelijen Negara sampai dengan luasnya wewenang badan-badan intelijen) yang digugat Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara belum diubah samasekali. Ini sama artinya dengan pengabaian kritik dan keberatan publik atas RUU inisiatif DPR tersebut.

2.    Proses singkronisasi antara DPR dan Pemerintah melalui Panja yang cenderung tertutup memunculkan spekulasi adanya upaya untuk ‘memotong’ jalur akuntabilitas di mekanisme komisi (yang lebih terbuka), dimana Panja DPR dan Pemerintah dapat mengabil keputusan yang bersifat tertutup, terutama terkait akomodasi atas usulan pemerintah. Beberapa usulan pemerintah yang dikhawatirkan masuk antara lain adalah kewenangan pemeriksaan intensif, pengawasan parlemen yang minim serta duplikasi peran intelijen strategis-intelijen penegakan hukum. Bagi Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara, usulan-usulan dalam DIM ini jelas merupakan masalah, selain masalah yang dikandung dalam RUU usulan DPR. Pembahasan tertutup dengan pelbagai justifikasi memunculkan ‘kesan’ kebenaran motif terselubung percepatan pembahasan RUU ini, yaitu kepentingan pemerintah (yang bisa bertentangan dengan demokrasi, hukum dan HAM).

3.    Keterbatasan ruang komunikasi antara DPR-Pemerintah dan publik semakin menegaskan kekhawatiran akan lahirnya RUU Intelijen yang kontra-produktif dengan semangat demokratisasi dan reformasi intelijen. Terlebih sejauh ini pelbagai keberatan dan tuntutan perubahan dan perbaikan oleh masyarakat terkesan diabaikan, dimana pembahasan terus berlangsung.

Mengingat penting dan strategisnya pembahasan RUU Intelijen Negara ini, sekali lagi Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara meminta DPR dan Pemerintah untuk menyelengarakan pembahasan RUU yang bersifat terbuka dan akomodatif terhadap usulan perubahan atau perbaikan dari masyarakat, dengan harapan adanya UU yang pro reformasi intelijen, pro penegakan hukum dan HAM, serta efektif dan efisien dalam mewujudkan keamanan Negara dan warga Negara.

Tanpa keterbukaan dan akomodasi atas aspirasi publik, maka waktu dan biaya yang telah dicurahkan oleh DPR dan Pemerintah akan menjadi sia-sia karena akan melahirkan UU yang cacat, tidak mampu memperbaiki penyelenggaraan intelijen Negara, serta mendapat reaksi gugatan dan penolakan publik yang meluas.

Koalisi Masyarakat Sipil:

Imparsial, KontraS, IDSPS, Elsam, Ridep Institute, Lesperssi, Setara Institute, LBH Masyarakat, ICW, YLBHI, Lbh Jakarta, HRWG, Perkumpulan Praxis, INFID, Yayasan SET, KRHN, LEIP, IKOHI, Foker Papua, PSHK, MAPPi, MediaLink, AJMI, HAPSARI, LBH Pers Surabaya, KontraS Sulawesi, LDP