HMINEWS – Fuad Bawazier, Ketua DPP Partai Hanura menilai UU Pemilu di Indonesia tidak ubahnya seperti kondom, yang sekali pakai kemudian dibuang. Apalagi DPR saat ini memang tengah melakukan revisi paket UU Pemilu.

“Apa bedanya UU Pemilu kita dengan kondom. Kan kondom begitu sekali pakai, kemudian di buang. UU Pemilu kita sama, cuma sekali dipergunakan saja, sementara untuk pelaksaan pemilu berikutnya, direvisi dan dibahas kembali pemerintah dengan DPR,” ujar Fuad usai menghadiri deklarasi Srikandi Hanura di Jakarta, Minggu (5/6).

Menurut Fuad, kondisi itu melahirkan peluang dan praktek politik dagang sapi. Karena setiap pelaksanaan revisi UU Pemilu, melahirkan kompromi yang berbelit dan rumit misalnya terkait syarat parpol dan ambang batas perolehan suara. Praktik-praktik itulah yang dinilai hanya menguntungkan kaum elit saja.

“Praktik (revisi UU Pemilu) itu jelas sangat merugikan bagi keuangan negera. Karena setiap pembahasan UU kan mesti keluar anggaran. Begitu pula pesta pemilu, negara keluar anggaran besar. Kenapa sih UU Pemilu selalu diubah-ubah terus. Kenapa tidak ditetapkan, misalnya untuk diberlakukan selama 50 tahun,” ketus mantan Menkeu di era Presiden Soeharto ini.

Fuad menambahkan, praktik mengubah-ubah UU Pemilu yang berlangsung setiap saat ini menunjukkan bahwa kulitas penyelenggaraan pemilu di negeri ini masih rendah, karena tidak ubahnya satu level dengan penyelenggaraan muktamar partai. Dimana setiap saat tata tertib di ubah untuk menentukan kandidat bursa ketua umum partai.

“Lalau apa bedanya penyelengaraan pemilu kita dengan muktamar partai. Yang setiap saat tatib dapat di ubah untuk tujuan fleksibilitas bagi diloloskannya calon ketum partai, iya kan?” pungkasnya.[]Jupar/ach