HMINEWS – Ada 3 Anggota DPR mendapat kavling tanah secara cuma-cuma di Parung, Bogor dari Sesmenko Kesra, Soetedjo Yuwono. 3 Anak Soetedjo juga mendapat kavling tanah serupa di kawasan itu.

Hal ini disampaikan Ngatiyo Ngayoko, Kabiro Umum Kemenko Kesra saat diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (14/6/2011).

“Disuruh Pak Ses (Sesmenko Kesra) untuk beli tanah,” ujar Ngatiyo.

Tiga anggota Dewan yang dimaksud adalah Iman Supardi, Hafidz Yawawi dan Rudianto Chen. Mereka diberikan kavling tanah seluas sekitar 500-1500 meter persegi.

Sedangkan ketiga anak Sutedjo yang juga mendapat jatah kavling adalah Yonky Suryanto, Novita Purbasari dan Baskoro Yunanto. Mereka masing-masing mendapat tanah seluas 200-300 meter persegi.

“Dananya dari pribadi (Sutedjo),” ujar Ngatiyo.

Saat menceritakan pembelian tanah, Ngatiyo sempat berbelit-belit. Ketua Majelis, Hakim Tjokorda Rae Suamba bahkan beberapa kali menunjukkan kekesalannya.

Ngatiyo awalnya menyebut pembelian kavling tanah itu untuk pegawai Kesra. Namun karena lokasinya yang jauh, membuat kavling ini tidak diminati.

“(Kavling tanah) diberikan kepada seseorang,” kata Ngatiyo.

“Siapa seseorang itu?” tanya Tjokorda.

“Pak Iman Supardi, Hafidz Yawawi dan Rudianto,” jawabnya.

Ngatiyo tidak mengetahui mengapa hanya tiga anggota Dewan itu yang diberikan. Ia juga tak tahu asal muasal dananya.

Sutedjo adalah Sesmenko Kesra era Aburizal Bakrie. Oleh jaksa, Sutedjo didakwa melakukan korupsi dalam proyek pengadaan alat kesehatan untuk penanggulangan flu burung tahun 2006.

Soetedjo telah memenangkan PT Bersaudara sebagai pelaksana proyek pengadaan dengan metode penunjukan langsung. Proyek pengadaan alat kesehatan senilai Rp 98,6 miliar itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 36,2 miliar. Kerugian itu berasal dari penggelembungan harga alat-alat kesehatan yang dibeli Kemenko Kesra.

Presiden Lumbung Informasi Rakyat (Lira), Jusuf Rizal mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical, terkait dugaan korupsi alat kesehatan di Kemetenrian Koordinator Kesra pada 2006 senilai Rp36,2 miliar.

“KPK harus berani memeriksa Ical agar kasus korupsi alkes itu menjadi `terang benderang`,” katanya  di Surabaya, Minggu (12/6/2011).

Ia menegaskan pemeriksaan tersebut tidak bisa ditawar-tawar lagi karena berdasarkan kesaksian ketua panitia lelang alkes, Henni Setiawati, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta mengungkapkan keterlibatan Ical.

Orang nomor satu di Partai Golkar itu melakukan penunjukan langsung kepada PT Bersaudara untuk melakukan pengadaan alkes saat masih menjabat Menko Kesra pada 2006.

Jusuf mengemukakan bahwa pengadaan alkes untuk mengatasi wabah flu burung itu juga melibatkan Sesmenko Kesra, Soetedjo Yuwono.

Soetedjo dalam sidang di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu dituntut dengan hukuman penjara selama 20 tahun.

Dalam sidang tersebut, Henni Setiawati, yang memberikan kesaksikan mengungkapkan adanya memo dari Ical untuk menunjuk langsung PT Bersaudara.

Penunjukan langsung itu dianggap melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Jusuf meminta KPK proaktif menindaklanjuti keterangan saksi di Pengaditan Tipikor itu. “Biasanya jika terjadi korupsi di sebuah departemen, selalu yang dikorbankan adalah bawahan,” kata mantan Direktur Blora Center yang mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden pada 2004 itu.

Terkait, GBN, dia menjelaskan bahwa gerakan itu untuk menumbuhkan mental spiritual masyarakat agar selalu cinta Tanah Air.

“GBN akan membantu KPK dan instansi penegak hukum lainnya dalam mendorong transparansi pengelolaan negara yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),” katanya.[]tribun/rima