Setiap tahun terus berganti, berbagai peristiwa besar menghampiri kita. Uniknya, setiap momentum pergantian kepempinan selalu mengundang kontroversi publik. Baik bergerak ke arah negatif atau positif. Satu yang pasti, pergantian pemimpin menandakan tidak ada keabadian jabatan. Selalu ada penyegaran baik tenaga, gagasan, pikiran oleh setiap individu yang dipercayakan memimpin.

Dalam wilayah kampus, pergantian pemimpin dapat diartikan sebuah kesempatan mahasiswa menaruh harapan. Sebab umumnya, perjalanan pemimpin sebelumnya dapat terbaca dan terukur keberhasilannya. Dengan kemampuan membaca gejala pemimpin itu, dapat melahirkan sebuah sikap meneruskan atau menghentikan jejak rekam pemimpin incumbent.

Fenomena itu, jika mau jujur adalah sebuah gejala terstruktur. Dari level negara, misalnya pergantian presiden dimaknai pergantian kebijakan. Artinya dibutuhkan laporan apa yang sudah dilakukan pejabat selama memegang amanahnya. Bergerak ke arah perbaikan, atau sebaliknya menuju jurang kebobrokan. Tidak heran, sikap “mengkomparansikan (membandingkan)” sering berjalan subyektif. Perkembangan terbaru, kita dapat melihat bagaimana misalnya respon publik yang menyenangi zaman Soeharto dibandingkan SBY. Sebab mereka merasa, perbaikan pasca reformasi yang diharapkan tidak kunjung datang. Justru sebaliknya reformasi menghasilkan demokrasi yang kebablasan.

Kondisi serupa terjadi di level kampus yang notabene laboratorium intelektual muda. Pergantian pemimpin kampus misalnya, dapat menjadi sebuah momentum penting. Sebab dapat dimaknai mahasiswa, sudah sejauhmana pencapaian keberhasilan seorang pemimpin. Sikap memandang kritis dapat ditumbuhkan, baik dalam melihat kepemimpinan, perbaikan fasilitas kampus atau kebijakan konkret pemimpin lainnya.

Kita dapat melihat dalam kehidupan sehari – hari  di kampus, betapa ringkihnya kepemimpinan seorang pemimpin kampus. Banyak pemimpin kampus dan dosen, misalnya lebih sibuk mengurus proyek daripada memperhatikan kebutuhan belajar mahasiswa. Berburu lembaran rupiah demi mengukuhkan eksistensi diri sehingga tercapai kesejahteraan pribadi. Akhirnya, aktivitas mengajar sebagai implementasi tri dharma perguruan tinggi tercampakkan. Kebebasan menjalankan proyek diprioritaskan, mahasiswa dibiarkan berjalan sendiri. Ketika hujatan mengalir, jawaban cuek terlontar “ Kalian bukan siswa lagi, jadi mahasiswa harus belajar mandiri”.

Perkataan itu tidak salah, tapi konteksnya kurang tepat. Coba tanyakan kepada hati nurani anda sebagai pendidik. Apa tugas seorang pendidik, mencari proyek atau mengajar mahasiswa yang haus ilmu? Titik inilah menempatkan mahasiswa, tidak ubahnya obyek mati dan bergerak seperti robot. Mereka dipaksa menutup mata, hidung dan telinga atas berbagai hak yang tidak tertunaikan. Bayaran terus jalan dan mahal, tapi dapat apa?

Ironisnya pemimpin jenis ini tahu dalam ketidaktahuannya. Ketulian sudah membutakan mata hati, sehingga bersikap acuh terhadap masukan dan keluhan. Repotnya, mereka bebas melenggang sebab dianggapnya kontrol mahasiswa sudah lemah. Kita tidak menemukan kembali fungsi mahasiswa sebagai ikon kontrol sosial, agen perubahan dan cadangan masa depan. Stiuasi akan semakin runyam, jika di masa mendatang kampus diberikan otonomi sehingga melahirkan raja kecil sebagai eksekutif tanpa batas.

Tidak heran, stabilitas kampus cenderung terjaga tapi selalu gagal mengatasi masalah lemahnya transparansi, akuntabilitas dan moralitas. Perlu diingat, sampai sekarang tidak ada satupun kampus transparan memberikan laporan keuangan. Sikap tidak transparan memicu kebebasan korupsi menjangkiti wilayah kampus. Menghadapi kondisi menyedihkan, kita semakin sedih melihat sikap kritis mahasiswa terbungkam. Kita hanya dapat terkejut, melihat pihak birokrat “sembunyi-sembunyi” melemparkan tanggung jawab keuangan kepada mahasiswa baru.

Entah mengapa, penulis berpikir mahasiswa sekarang mengalami degradasi intelektual. Daya kritisnya rapuh akibat mengurangnya kebiasaan ilmiah seperti membaca, menulis dan diskusi. Kelemahan mendasar, kita tidak membiasakan diri kembali berdialog masalah – masalah krusial dan menyangkut kehidupan civitas akademika khususnya mahasiswa sendiri. Mengulang kejayaan NKK/BKK, mahasiswa terjebak kebingungan merumuskan blue print masa depan kampus. Lembaga legislatif dan eksekutif mandul melawan kediktatoran birokrasi sehingga jangan salahkan jika disebut kredibilitas mereka rendah di mata public.

Nilai terpenting, mahasiswa mulai menjauhkan diri dari kejaran masalah itu sendiri. Advokasi kemahasiswaan terbungkam membludaknya hingar binger politik nasional. Arogansi politik kampus memang menguat, tapi tidak dilengkapi data ilmiah. Pertanyaan mendasar, mengapa SPP naik? Apa bukti, (data dan fakta) SPP naik? Ke mana saja uang itu dibelanjakan kampus? Sudah menghilang daya tamping kritis konstruktif kita.

Jika mau jujur, ajaklah diri kita berefleksi apakah pembangunan kampus menyejahterakan mahasiswa. Sebab hampir dalam setiap aktivitas pembangunan kampus, mahasiswa tidak mendapatkan keterwakilan. Bagaikan keledai dungu, mahasiswa dipaksa menerima kebijakan yang bertentangan dengan hati nuraninya.

Seharusnya, berpikirlah mengikuti gerakan opini dan propaganda gerakan masyarakat sipil. LSM Anggaran seperti Fitra, ICW misalnya melemparkan isu pembangunan gedung baru DPR melalui wacana public. Mereka menolak dan menyebarkan gagasan melalui media massa. Bola panas penolakan bergulir deras, masyarakat merespons dengan ikut – ikutan menolak. Sehingga setelah proses panjang digulirkan, pembangunan gedung baru DPR dapat dihentikan.

Artinya mahasiswa harus menyatukan kekuatan mengalahkan rezim korup dan otoriter. Mereka (kaum birokrat) juga manusia tidak lepas salah dan lupa. Posisi itu menempatkan kita sebagai pengontrol kebijakan mereka. Jika ada penyimpangan, gerakan penolakan adalah solusi demi terciptanya kebijakan pro mahasiswa.

Sebagai penutup, perlu rasanya mahasiswa kembali menegaskan sikapnya. Penting sekali pemimpin baru merespons keinginan public. Pertama menuntut keterlibatan mahasiswa dalam pemilihan pemimpin. Kedua, setiap calon pemimpin harus berani mendebatkan gagasan besarnya untuk kemajuan kampus. Tentunya, setiap pemimpin masa mendatang tidak berkuping tipis. Lontaran keluhan, masukan dan kritik pedas mahasiswa dianggap bentuk kewajaran dan kepedulian. Terakhir demi perbaikan kampus, para pemimpin hendaknya berani bertransparansi dalam masalah keuangan. Di kemanakan saja dana mahasiswa, buat kepentingan apa dan apakah tercapai keseimbangan pengeluaran kampus dibandingkan manfaat dan hasil yang diperoleh

Inggar Saputra, Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan analisis Institute for Sustainable Reform (Insure)