Seakan tak pernah jera atau menjadi pelajaran, kabar tentang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tak pernah berhenti mengalir. Ironisnya, setiap minggu selalu ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Umumnya, terjeratnya para kepala daerah itu terkait erat dengan proses Pilkada yang sudah menelan biaya cukup banyak.

Pernyataan yang mengejutkan tersebut diucapkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dihadapan para peserta Rapat Kerja dengan Komite I DPD di Gedung DPD RI, Senayan, pertengahan Januari lalu. “Setiap minggu selalu saja ada tersangka baru. Dari 155 kepala daerah yang jadi tersangka korupsi, 74 orang di antaranya gubernur,” papar Gamawan.

Gamawan menuding pelaksanaan Pilkada sebagai akar permasalahannya. Dimana seseorang yang berminat untuk maju sebagai calon bupati, calon walikota ataupun calon gubernur harus siap menanggung pendanaan (materi) selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Dalam sekali proses pemilihan mulai dari kampanye, kunjungan ke daerah-daerah hingga pembuatan atribut kampanye diperkirakan menghabiskan dana Rp 60 sampai 100 miliar. Lantas dari mana dana itu berasal, bisa dari hasil menjual barang-barang pribadinya atau meminjam dari kanan-kiri.

Berdasarkan hitung-hitungan Mendagri, untuk menjadi gubernur, seorang calon membutuhkan dana antara Rp 60-100 miliar. Bila terpilih, rata-rata gaji gubernur sekitar Rp 8,6 juta per bulan. Jika mendapatkan insentif lain-lain, maka bisa mencapai maksimal Rp 90 juta per bulan, atau minimal Rp 34 juta per bulan.

Atau, menurutnya, mengikuti perhitungan gaji Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang diperkirakan mendapat penghasilan Rp100 juta per bulan, yakni dari gaji plus tambahan, maka dalam waktu setahun baru terkumpul Rp1,2 miliar. “Dalam lima tahun periode pemerintahannya, maksimal hanya terkumpul Rp6 miliar,” ungkap Gamawan.

Sementara, andaikan dana yang dihabiskan sebesar Rp 60 miliar yang diperoleh dari pinjaman bank atau ada pengusaha yang menjadi sponsor, maka dana yang harus dikumpulkan oleh gubernur terpilih setiap bulannya sekitar Rp 1 miliar.

“Andaikata terpilih menjadi gubernur dan ia harus mengganti dana yang ia keluarkan selama proses sampai terpilih sebesar Rp 60 miliar, coba dari mana uang itu harus dikembalikan, minimal Rp 1 miliar sebulannya? Padahal, gajinya hanya Rp 8,7 juta saja?” ujar Gamawan balik bertanya.

Atau bisa saja seorang calon mengumpulkan dana dari cara-cara yang tidak sah atau melanggar hukum. Kalau ini yang terjadi, menurut Mendagri, tidak tertutup kemungkinan calon terpilih harus siap menanggung konsekuensinya di kemudian hari.

Saat ini saja tercatat 17 gubernur yang terjerat kasus korupsi. Dari 17 gubernur tersebut, hanya tinggal tiga gubernur yang masih menjabat, yakni Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin (terdakwa korupsi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah), Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (tersangka korupsi dana pengelolaan dana bagi hasil penjualan saham PT Kaltim Prima Coal) dan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin (tersangka korupsi pengembalian dan pemanfaatan lahan bekas pabrik kertas Martapura).

Sedangkan total kepala daerah yang tersangkut masalah hukum ada 155 kepala daerah yang berstatus tersangka atau terdakwa dan tersebar hamipr di semua propinsi. Sebagian besar kepala daerah terjerat kasus korupsi yang terkait penyimpangan APBD, terutama pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penyaluran bantuan sosial. Dalam evaluasi APBD provinsi,

”Kesalahan bisa terjadi dalam pengadaan barang dan jasa yang seharusnya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu juga pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah, perjalanan dinas, dan bantuan sosial,” ungkap Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Temenggung.

Terkait dana hibah, ada temuan yang menarik dan lucu. Hal ini terkaikt dengan penyusunan keuangan daerah yang sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Mungkin karena saking berkuasanya, penyusunan anggaran dapat masuk ke area yang sebenarnya tidak terkait dengan pembangunan daerah, baik langsung maupun tidak langsung, yakni anggaran untuk hibah kepada persatuan golf dan anggaran kendaraan untuk anggota DPRD. “Khusus anggaran hibah untuk persatuan golf, setelah ditelusuri, ternyata ketuanya gubernur atau sekretaris daerah,” ujar Direktur Anggaran Daerah Kemdagri Hamdani yang mempertanyakan, “Apa hubungan pemerintah daerah dengan golf?”

Lantas adakah jalan keluarnya? Satu-satunya jalan menurut Gamawan, sudah waktunya partai politik untuk tidak lagi meminta bayaran dari para calon yang akan diusungnya, yang juga menyebabkan beban tanggungan materi yang harus dipikul oleh calon.

Parpol, menurut mantan Gubernur Sumatera Barat, ini harus mengubah sikap dan orientasinya untuk meminta materi atau bayaran dari calon. Ke depan justru parpol yang seharusnya membiayai calonnya yang dianggap berkualitas dan didukung oleh masyarakat.

Tak hanya dalam urusan pendanaan, parpol juga harus selektif dalam memutuskan siapa calon yang layak dan pantas untuk di dukung. Ukurannya sederhana saja, apakah seseorang yang akan dicalonkan tersebut tersangkut kasus hokum atau tidak. Kalau ternyata tersangkut kasus hukum, parpol memiliki kuasa untuk menggugurkan pencalonannya.

“Kalau dia memaksa ikut dan menang, dengan dasar cacat moral yang disandangnya karena sudah berstatus hukum terdakwa itu, ia bisa dianulir,” ujarnya.

Agaknya Gamawan hendak menjadikan kasus Wali Kota Tomohon Bone Bolango, Gorontalo, dan Bupati Boven Digul sebagai sebuah pelajaran yang mahal. “Yang dua sudah menang dalam pilkada dan yang satu menunggu pilkada,” kata Gamawan.

Begitu juga dengan masyarakat, menurut Gamawan, sudah harus memiliki kerelaan dan ketulusan jika memang mendukung calonnya yang dianggap berkualitas dan bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerahnya.

“Calon kepala daerah itu bukan hartawan dan miliarder yang pasti dan harus memberikan imbalan atau uang yang berlebihan untuk sekadar ongkos mendukungnya,” ungkap Gamawan.

Paradigm tersebut harus dibalik oleh masyarakat, justru jika masyarakat merasa bahwa calonnya merupakan orang yang tepat untuk memimpin daerahnya, maka masyarakat yang secara suka rela mengeluarkan dana atau bergabung dengan kelompok masyarakat lain untuk mencari pendanaannya.

Misalnya, membuat malam dana, malam dukungan, atau semacamnya agar masyarakat kelompok pendukung calon, seperti organisasi atau partai politik memiliki dana untuk menjual calonnya.

Harga yang teramat mahal untuk sebuah pesta demokrasi. []adi