Oleh: Sunardi Panjaitan

Secara hampir bersamaan, sedikitnya dua Negara dibagian utara benua Afrika mengalami krisis dan perubahan politik yang luar biasa. Mesir dan Tunisia bergolak dengan diawali oleh krisis pangan. Beberapa pekan sebelumnya, Sudah terbelah karena demokrasi yang belum mapan. Sejak saat itu, hampir semua Negara di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah dilanda gelombang badai krisis yang tak berkesudahan. Suriah dan Yaman saat ini terus bergolak dan hampir setiap hari terjadi kerusuhan. Lebih tragis lagi, Libya bahkan terjerembab dalam perang sudara yang melibatkan pihak ketiga, yakni Amerika Serikat bersama Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Entah siapa yang memulai memantik api pemberontakan rakyat Timur Tengah. Namun yang pasti, pemberontakan ini diawali oleh aksi bakar diri Mohamed Bouazizi, seorang sarjana di Tunisia pada tanggal 17 Desember 2010 di Kota Sidi Bouzid, sebagai aksi protes atas tindakan brutal polisi yang menyita grobak sayurnya. Aksi ini tidak saja mampu menggulingkan Presiden Ben Ali dari posisinya yang berkuasa selama hampir 24 tahun di Tunisia, namun juga menjadi awal dari gelombang badai demokrasi yang melanda hampir seluruh tanah Arab. Selain Presiden Ben Ali, Husni Mubarok yang memimpin Mesir selama 30 tahun, juga harus meninggalkan jabatannya dan bahkan kini sedang menghadapi tuntutan pengadilan atas dirinya.

Hingga saat ini, gelombang badai demokrasi sudah mengorban ribuan orang di Timur Tengah dan Afrika Utara dan hingga kini belum ada tanda untuk berhenti. Suriah dan Yaman hingga kini terus bergolak, menuntut perubahan sistem bernegara kearah yang lebih demokratis. Namun sepertinya, demokrasi yang berkembang di Timur Tengah dan Afrika Utara seperti tanpa arah dan tujuan, melainkan hanya bertujuan untuk menjatuhkan penguasa yang sedang berkuasa.

Hal ini memungkinkan terjadinya intervensi pihak asing. Amerika Serikat dan Eropa adalah dua kelompok yang sangat berkeinginan untuk mendorong lahirnya sistem demokrasi yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Bahkan keduanya siap melakukan intervensi terhadap pemerintah berkuasa di Timur Tengah dan Afrika Utara jika pemerintah tersebut melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran. Libya adalah contoh nyata bagaimana intervensi Amerika Serikat dan Eropa terhadap gejolak yang terjadi di Negara tersebut.

Meskipun demikian, demokrasi yang dianggap sebagai sistem yang terbaik oleh Amerika Serikat dan Eropa akan mereka tolak jika menguntungkan pihak-pihak yang berlawanan dengan keinginan mereka. Lihatlah bagaimana Amerika Serikat dan Eropa tidak mengakui kemenangan Hamas pada pemilu di Palestina beberapa tahun lalu hanya karena mereka menganggap Hamas adalah kelompok yang menentang keberadaan Israel. Padahal pemilu dilaksanakan secara demokratis.

Bahkan ironisnya, sejak kemenangan Hamas dalam pemilu tersebut semakin meningkatkan serangan Israel terhadap Palestina atas dukungan Amerika Serikat. Keberadaan Negara Palestina bahkan semakin terpuruk sejak dilakukannya pemilu yang demokratis tersebut.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi kita, demokrasi seperti yang diinginkan oleh Amerika Serikat? Bukankah demokrasi itu harus sesuai dengan keinginan rakyat? Lantas, apakah tuntutan demokrasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang terjadi saat ini, sudah sesuai dengan keinginan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat gelombang demokrasi yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara saat ini, merupakan demokrasi yang belum mempunyai arah. Demokrasi tidak hanya bertujuan untuk menggulingkan pemerintah berkuasa, namun demokrasi harus dijadikan alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Tuntutan demokrasi di Tanah Arab harusnya semakin memperkuat posisi dan daya tawar Negara-negara Arab terhadap Amerika Serikat dan Israel untuk membebaskan Negara Palestina dari cengkraman Israel. Serta demokrasi yang semakin memperkuat persatuan kawasan Arab sehingga kawasan Arab kembali hadir menjadi pusat peradaban dunia seperti yang terjadi pada masa-sama lampau.[]