Badan Eksekuif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa UGM terancam  dibekukan setelah aksi mereka menolak Kartu Identitas Kendaraan (KIK), Rabu (30/3) lalu.  Rektorat mengancam akan membekukan BEM KM UGM dan menindak mahasiswa yang terlibat aksi.ksi.

“Rektorat meminta 110 nama peserta aksi KIK saat itu. Selama BEM KM tidak menyerahkan nama- nama tersebut, BEM KM UGM akan dibekukan”, kata Nunik Novia, Menteri Media BEM KM UGM.

Lima hari setelah BEM se-UGM berdemonstrasi menolak KIK, Direktur Kemahasiswaan UGM Haryanto , menerima sepucuk surat. Surat bernomor 2111/P/Set.R/2011 tersebut berisi instruksi: Ketua BEM KM UGM, Luthfi Hamzah Husin wajib menyerahkan daftar peserta aksi hari Rabu, 30 Maret 2011, sejumlah 110 mahasiswa.

Surat itu juga menyebut dukungan rektorat terhadap BEM KM 2011 ditunda sebelum 110 nama diserahkan.  “Ini ancaman,” ujar Luthfi menanggapi isi surat itu.

Luthfi Hamzah Husin, Presiden BEM KM UGM menegaskan pihaknya tidak akan menyerahkan nama 110 mahasiswa yang diminta rektorat. “Istana negara saja tak pernah minta daftar nama demonstran,” tutur Luthfi yang beberapa kali berdemo di depan istana negara. Ia menganggap sanksi terhadap BEM KM merupakan bentuk pembekuan secara politik dan pencederaan kebebasan berpendapat di UGM.

Sementara itu, menurut Haryanto, yang dipermasalahkan rektorat bukan demonstrasinya, melainkan caranya. “Kok bicara sama orang tua seperti itu, seperti bukan didikan kami saja,” ujar Haryanto. Haryanto menjelaskan, 110 mahasiswa yang terkumpul dalam daftar akan diikutkan pencerahan lewat kuliah umum. “Tidak ada sanksi akademis apalagi drop out,” kata Haryanto. Ia pun melanjutkan, sanksi terhadap BEM KM dengan menghentikan dukungan dana itu biasa. “Wajar kan kalau ada anak nakal lalu tidak diberi uang saku oleh orang tuanya,” ujar Haryanto.

Luthfi menegaskan pihaknya akan mencoba mencari jalan penyelesaian terkait persoalan ini. “Secara politik, dana dan izin untuk mengadakan kegiatan di luar rektorat akan dicabut. Kita akan jajaki pendekatan ke rektorat untuk mencari jalan penyelesaian”, kata Luthfi.

Rapat Pengurus Harian BEM KM UGM sendiri menegaskan bahwa mereka akan tetap fokus mengawal isu KIK dengan melanjutkan tim ad hoc peninjau kebijakan yang disepakati mahasiswa dan rektorat.

Selain itu, BEM KM UGM juga menyatakan bahwa pencabutan dana serta izin kegiatan dari rektorat adalah bentuk pencideraan terhadap kebebasan berpendapat. Pencabutan tersebut tidak relevan dengan substansi aspirasi yang diajukan ketika aksi.

Respons kekecewaan atas tindakan rektorat ini juga disampaikan beberapa mahasiswa. “Harusnya bisa dibedakan kebencian terhadap orang-seorang dengan kebencian terhadap lembaga. Hal ini menunjukkan watak kekuasan yang anti-kritik”, kata Wisnu, mahasiswa FISIPOL, dalam twitter-nya.

Hal senada juga diungkapkan Ridwan Affan, mahasiswa FH UGM. “Rektorat UGM kembali represif, wacana NKK/BKK mengembang”, tulis Ketua Dema Justicia ini dalam facebook-nya.

Alumni BEM KM UGM juga menyesalkan tindakan ini. “Tradisi demokrasi di kampus tdk boleh dirobohkan”, kata Hanta Yuda, pengamat politik yang juga pernah menjabat Presiden BEM KM UGM.

Rektorat hingga kini tetap mengultimatum BEM KM UGM untuk menyerahkan daftar mahasiswa. Masih belum jelas apakah tindakan ini terkait dengan pemilihan rektor atau tidak. Ini yang masih perlu dinantikan.

Sumber : BEMKM UGM, Balairung,