Mesir di Bawah Kendali Dewan Jenderal

HMINEWS- Perjuangan rakyat Mesir selama 3 jumat atau 18 hari untuk menuntut mundurnya Presiden Husni Mubarak akhirnya membuahkan hasil. Perjuangan itu tercapai berkat aksi massa yang mencapai hingga satu juta demonstrans,  meski memakan martir 300 orang tewas selama aksi menuntut mundur Husni Mubarak, yang berkumpul di Thahrir Square hingga Istana Presiden Heliopolis, dan stasiun televisi pemerintah.

Rakyat Mesir menyebut keberhasilan menggulingkan kekuasaan Husni Mubarak dengan sebutan Jumatul Ghadhab atau Revolusi Jumat. Mengapa disebut Revolusi Jumat? Sebab aksi massa yang terkoordinir dan tanpa melalui sms, facebook, dan twitter, karena jaringan sosial itu diblokir oleh pemerintah, terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat bagi ummat Islam adalah hari di mana mereka berbondong-bondong menuju suatu tempat untuk melaksanakan sholat berjamaah wajib, sholat jumat.

Rakyat Mesir menggunakan sholat Jumat yang bertempat di Thahrir Square untuk berkumpul dan selanjutnya memperjuangkan keinginan mereka, yakni menuntut Husni Mubarak mundur. Jumat pertama, 28 Januari disebut dengan Jumat kemarahan. Jumat kedua, 4 Februari disebut dengan Jumat batas waktu pengunduran diri. Dan, Jumat ketiga, 11 Februari, disebut sebagai Jumat mundurnya Husni Mubarak.

Dengan mundurnya Husni Mubarak maka di negeri itu berada dalam masa transisi. Di masa inilah yang tidak kalah pentingnya dengan masa-masa revolusi. Bila dalam masa ini tidak menghasilkan sesuatu yang baru dalam berdemokrasi dan berkonstitusi, maka Mesir di bawah pemerintah yang otoriter bisa terjadi lagi.

Dalam masa-masa inilah, rakyat Mesir dan dunia internasional harus mengawasi jalannya masa transisi. Dunia internasional (Barat) harus komitmen tetap untuk mendorong demokratisasi di Mesir. Sikap Barat yang berusaha untuk menempatkan kepentingannya di Mesir harus dihindari.

Dalam masa-masa transisi ini yang perlu dicermati adalah. Pertama, mencegah dwi fungsi militer Mesir. Militer Mesir untuk melakukan dwi fungsi, militer sebagai alat pertahanan dan sebagai kekuatan politik, itu sangat mungkin terjadi sebab peralihan kekuasaan di masa transisi diserahkan kepada Dewan Jenderal bukan kepada Wakil Presiden Omar Suleiman. Anggota Dewan Jenderal itu adalah Menteri Pertahanan Marsekal Mohamed Hussein Tantawi, Letnan Jenderal Sami Hafez Anan (Kasad), Marsekal Reda Mahmoud Hafez Mohamed (Kasau), Laksaman Madya Mohab Mamish (Kasal), Abd el-Azis Seif-Eldeen (Komandan Pertahanan Udara), dan Hasan al-Roueni (Pangdam Kairo)

Dalam masa-masa inilah Dewan Jenderal bisa memaksakan kehendaknya. Banyak jenderal dan perwira tinggi militer Mesir yang mempunyai ambisi untuk duduk dalam kekuasaan. Para militer yang sepertinya berambisi untuk duduk dalam kekuasaan itu seperti Mohamed Hussein Tantawi. Disebut dalam sebuah media, Mohamed Hussein Tantawi adalah petinggi militer pertama yang mengunjungi Thahris Square, pada 4 Februari 2010, di mana ia berniat mengambil hati para demonstran anti Husni Mubarak.

Selain Tantawi, adalah Reda Hafez Mohamed dan Sami Hafez Anan. Sami Hafez Anan adalah komandan pasukan dengan jumlah tentara sebanyak 468 ribu personel. Ia dianggap mempunyai peran penting dalam mengkoordinasi militer menghadapi demonstran. Ketika awal Revolusi Jumat, disebut ia berada di Washington, Amerika Serikat. Disebut pula Amerika Serikat mendorong ia mengambil peran sebagai mediator.

Kedekatan Sami Hafes Anan dengan Washington inilah yang menyebabkan Dewan Jenderal bisa menjalankan dwi fungsi. Apalagi Presiden Amerika Serikat Barack Obama meminta militer Dewan Jenderal mengawal proses transisi sebelum adanya pemilihan untuk pemerintahan yang baru. ‘Atas restu’ Amerika Serikat dan atas nama konstitusi, Dewan Jenderal bisa membawa negara itu seperti Turki di masa Kemal Ataturk dan Indonesia di masa Soeharto.

Selama militerisme di Turki, para jenderal selain mengekang kebebasan masyarakat dalam berpolitik, mereka juga sering melakukan kudeta kepada pihak-pihak yang memenangi pemilu dengan dalih menyelamatkan konstitusi dan ideologi negara (sekularisme). Tercatat para tentara telah melakukan 4 kali kudeta, yakni tahun 1960, 1971, 1980, dan 1977.

Para tentara itu tidak hanya melakukan kudeta, namun juga menguatkan kekuasaannya dengan menyusun konstitusi yang mengesahkan dan melindungi peran para tentara dalam dunia politik. Pada tahun 1982 para tentara yang dipimpin oleh jenderal Kenan Evren menyusun sebuah konstitusi yang menyatakan miiter mempunyai legalitas menguasai lembaga-lembaga negara dan adanya kekebalan hukum bagi militer ketika melakukan kudeta.

Kedua, dalam masa-masa transisi ini adalah perlunya amandemen UUD Mesir. Kalau kita cermati UUD Mesir seperti UUD Tahun 1945, yakni excecutive heavy, kekuasaan bertumpu pada executive (presiden). Exceutive heavy UUD Mesir itu seperti pada Pasal 76, 77, 88, 93, 179, dan 189. Pasal 76, pasal yang mengatur Presiden Threshold ini memberatkan partai oposisi untuk mencalonkan presiden melalui parlemen. Sebab pasal itu mengatakan bahwa partai politik bisa mengajukan  calon presiden bila memiliki tiga persen di parlemen. Sebab pemilu tidak demokratis dan adanya pelarangan partai maka hanya partainya Husni Mubarak, PDN (Partai Demokratik Nasional) yang bisa mencalonkan presiden.

Kemudian pasal 77 yang menyatakan jabatan presiden yang tak terbatas. Demikian juga pasal 88 yang memuat aturan pengawasan pemilu yang berada di bawah kontrol presiden (Husni Mubarak). Akibat pasal ini, sejak Husni Mubarak berkuasa, KPU Mesir menolak 63 partai. Meski pada tahun 2005 tercatat ada 19 partai politik namun semua didominasi oleh PDN, sementara Partai Tajammu, Partai Wafd, Partai Nasserist, dan Partai Buruh, tak ubahnya seperti PPP dan PDI di masa Orde Baru.

Akibat dari undang-undang dasar tersebut maka partisipasi politik rakyat Mesir menjadi terbelenggu. Ikhwanul Muslimin sebab organisasi yang besar, karena menjadi kelompok yang kritis, tidak diberi ruang oleh pemerintah, sehingga kader-kadernya banyak yang memilih jalur independent untuk berpolitik. Hal itu dilakukan oleh anggota Ikhwanul Muslimin seperti Dr. Hoda Ghania (perempuan) dan Mohsen Radi. Saking traumanya yang dialami oleh aktivis, Mohsen Radi mengatakan, tujuannya bukan untuk memenangi pemilu dan mereformasi regim. Slogan baru Mohsen Radi adalah, (sekadar) partisipasi, bukan kemenangan. (Time, November 29, 2010).

Dalam masa transisi inilah maka Dewan Jenderal harus membentuk Komisi Konstitusi yang bertujuan untuk melakukan amandemen undang-undang dasar sesuai dengan azas-azas demokrasi, pluralisme, dan kemesiran.

Ketiga, Dewan Jenderal harus membebaskan para tahanan politik dan merehabilitasi kelompok-kelompok yang dicap ektsremis, terlarang, atau gerakan makar. Semasa Husni Mubarak berkuasa, banyak kelompok-kelompok oposisi, terutama Ikhwanul Muslimin, aktivisnya ditangkap, disiksa, dan dipenjara tanpa pengadilan. Saat ini masih ada ratusan anggota Ikhwanul Muslimin yang dipenjara oleh pemerintah.

Ardi Winangun