Protes Bahrain

Oleh : Sana’ Mohammad Bou Hamoud

Manama – Walaupun masih tiga tahun lagi ke depan, pemilu parlemen Kerajaan Bahrain 2014 telah dibicarakan sebagai sebuah peluang bagi perempuan Bahrain untuk memperkuat kehadiran mereka dalam perpolitikan. Dalam pemilihan umum 2010, perempuan maju menjadi calon anggota parlemen dan dewan daerah, dan meraih beberapa hasil positif. Tetapi untuk melanjutkan tren ini, siapa pun pemerintah Bahrain harus secara aktif mendukung keterlibatan politik-dan-kewargaan dari para perempuan sebelum pemilu 2014 berlangsung.

Mariam Al-Ruwai, Presiden Persatuan Perempuan Bahrain, sebuah lembaga yang mewakili 12 organisasi yang berupaya memajukan perempuan, juga tengah berencana untuk maju dalam pemilu 2014 meski tidak mendapat suara yang cukup untuk melewati putaran pertama dalam pemilu parlemen tahun lalu.

Perempuan Bahrain telah membuat kemajuan besar dalam waktu singkat, apalagi mengingat kalau mereka telah dipinggirkan hampir sepanjang sejarah negara ini. Setahun setelah kemerdekaan Bahrain dari Inggris pada 1971, laki-laki Bahrain diberi hak untuk memilih dan terwakili dalam parlemen. Namun, perempuan tidak diberi hak untuk memilih atau maju menjadi kandidat.

Karenanya, organisasi-organisasi perempuan melancarkan upaya-upaya bersama untuk membantu perempuan mendapatkan hak-hak politik mereka. Sebuah komite-bersama organisasi-organisasi perempuan dibentuk pada 1972 untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Keadilan dan Urusan Islam guna mengkaji masalah partisipasi perempuan dalam politik. Pada tahun yang sama, para aktivis perempuan juga membentuk komite untuk menyerahkan petisi kepada Raja Bahrain Isa bin Salman Al-Khalifah tentang hak-hak politik perempuan. Para aktivis organisasi perempuan menghadiri suatu pertemuan dengan dewan pendiri negara untuk mendiskusikan pasal pertama draf konstitusi, yang menyatakan bahwa “warganegara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah publik dan menggunakan hak-hak politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih.” Tetapi partisipasi perempuan ditunda hingga konstitusi kedua Bahrain resmi diundangkan pada 2002.

Pada 2002, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah meluncurkan sebuah proyek pembaruan yang memberi perempuan hak untuk ikut serta dalam pemilu dewan daerah dan parlemen. Tiga puluh satu perempuan dan 306 laki-laki maju dalam pemilu daerah, tetapi tidak satu pun kandidat perempuan yang terpilih. Namun, dua di antara mereka, berhasil maju ke putaran kedua.

Lalu pemilu parlemen dilangsungkan pada 24 Oktober 2002, yang punya arti penting karena inilah pemilu nasional pertama yang digelar di Bahrain dalam lebih dari 30 tahun, lantaran lamanya masa hukum darurat yang diberlakukan dari 1975 hingga 2002. Pemilu ini jugalah pemilu nasional pertama di mana perempuan bisa maju sebagai calon sekaligus bisa memilih.

Dalam pemilu daerah dan parlemen pada 2006, Latifa Al-Uqoud, seorang direktur di Kementerian Keuangan, menang karena tidak ada lawan di distrik Hiwar. Ia pun menjadi perempuan pertama di Teluk Arab yang terpilih menjadi anggota parlemen negaranya.

Pada 2010, 18 perempuan maju menjadi calon anggota parlemen, dan lima perempuan maju memperebutkan kursi di dewan daerah. Fatima Salman, yang waktu itu bekerja di Bulan Sabit Merah, merebut satu kursi di dewan daerah setelah 35 tahun melayani masyarakat lewat kerja-kerja amal dan kerelawanan. Ia menjadi perempuan pertama yang meraih kursi dewan daerah dan mematahkan dominasi laki-laki di dewan daerah. Ini sebuah kemenangan bersejarah bagi perempuan Bahrain.

Perempuan Bahrain tidak boleh melupakan tujuan-tujuan mereka di tengah kekisruhan yang terjadi sekarang ini. Mereka justru harus menggunakan kesempatan ini untuk bersiap-siap merebut kursi parlemen pada 2014. Pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah untuk mendorong terpilihnya perempuan dengan menentukan kuota jumlah perempuan di parlemen. Dukungan langkah-langkah khusus untuk membantu perempuan maju sebagai kandidat diberikan oleh Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang juga diadopsi oleh banyak negara Arab. Langkah-langkah seperti ini diperlukan mengingat adanya penolakan dari banyak organisasi politik dan keagamaan untuk mendukung kandidat perempuan dan adanya keputusan mereka untuk membagi-bagi kursi parlemen di antara mereka sendiri.

Solusi terbaiknya adalah memperkenankan organisasi masyarakat sipil mendukung calon perempuan secara finansial, dan memberikan dorongan yang diperlukan untuk pemberdayaan politik perempuan.

Pemerintah juga harus mendukung organisasi politik perempuan, seperti Awal yang menjalankan kampanye kesadaran tentang hak-hak perempuan dan menyerukan dipilihnya para perempuan untuk posisi-posisi pemegang kebijakan di semua bidang pemerintahan dan masyarakat sipil. Ada pula Fatat Al-Reef, sebuah organisasi yang berupaya mengubah citra perempuan di media, agar menjauh dari citra-citra stereotipe tentang perempuan, dan berusaha mengubah pemikiran bahwa karir dalam dunia politik hanyalah untuk laki-laki.

Mendukung proyek-proyek perempuan, dan menyetujui kuota khusus perempuan di parlemen adalah dua langkah dasar untuk memajukan hak-hak perempuan di Bahrain. Baru setelah itu akan ada harapan bahwa Mariam Al-Ruwai – dan yang lainnya – bisa menang dalam pemilu. Kehadirannya dalam panggung politik tahun lalu sudah merupakan sebuah keberhasilan. Kemenangan Al-Ruwai dan lainnya dalam pemilu 2014 akan menjadi kemenangan berarti bagi seluruh perempuan Bahrain.

###

* Sana’ Mohammad Bou Hamoud ialah seorang pengacara dan aktivis hak-hak perempuan di Kerajaan Bahrain.  Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews) dan HMInews.com.