Bambang Soesatyo, Anggota Badan Anggaran DPR-FPG/Wakil Ketua Umun Kadin

Oleh : Bambang Soesatyo, Anggota Badan Anggaran DPR-FPG/Wakil Ketua Umun Kadin

SUDAH terbentuk opini bahwa kemampuan pemerintah mengendalikan stabilitas keamanan dan ketertiban umum tidak efektif lagi. Apalagi, potensi instabilitas negara pun tereskalasi karena ancaman krisis pangan akan menjadi menu masalah baru.

Kegagalan mencegah kerusuhan berdarah berlatarbelakang SARA yang terjadi akhir-akhir ini otomatis membentuk opini tentang hilangnya peran dan fungsi pemerintah melindungi rakyat. Opini seperti itu relevan karena fakta bahwa selisih waktu tragedi Cikeusik dan Temanggung hanya dalam hitungan jam. Muncul pertanyaan yang mengusik: apakah pemerintahan ini tidak memiliki intelijen?

Pemerintah juga dinilai tidak all out menjaga ketertiban umum, karena membiarkan sekelompok orang bertindak anarkis, bahkan membunuh. Bukan sekali, tetapi sudah berulangkali. Publik pun sudah lama mencatat bahwa hukum maupun peraturan-peraturan tentang ketertiban umum sudah dirusak atau diskriminatif. Hampir semua elemen masyarakat merasa prihatin sekaligus malu karena baik pemerintah maupun penegak hukum tidak memberi respons apa pun ketika ada yang mengancam akan melancarkan revolusi dan menggulingkan presiden.

Kalau pemerintah dan penegak hukum diam saja ketika wibawa pemerintah dan negara dilecehkan sedemikian rupa, sangat beralasan jika rakyat kebanyakan pun takut dan gelisah. Siapa yang akan melindungi jika mereka pun diancam atau dilecehkan? Penegakan hukum sudah menjadi ugkapan tanpa makna.

Opini publik seperti itu menjadi faktor pelengkap ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Bagi pemerintah sendiri, akan sangat sulit untuk memulihkan citra atau meraih lagi kepercayaan rakyat. Bahkan, upaya pemerintah meyakinkan publik dengan aneka macam argumentasi pun sudah tak didengar lagi. Kalau pun didengar, respons yang diberikaan publik adalah mencibir. Akhir-akhir ini, setiap kali mengomentari argumen pemerintah, penggunaan kata ‘bohong’ sangat popular di ruang publik.

Pada bidang apa pun, publik merasa tidak mempunyai alasan yang masuk akal untuk memberi apresiasi kepada pemerintah. Pada bidang ekonomi, pemerintah dikecam karena kualitas pertumbuhan yang buruk. Kelompok-kelompok di akar rumput malah mengumpat karena harga bahan pangan yang sangat tinggi. Apalagi di bidang hukum. Selain menguatnya kesan tebang pilih penegakan hukum, pemerintah pun dianggap banyak bersandiwara. Akibatnya, muncul anggapan pemerintah dan penegak hukum (yang dikontrol presiden) takut membongkar skandal Bank Century dan mafia pajak.

Karut marut hukum dan birokrasi negara, serta buruknya kualitas pertumbuhan ekonomi nasional rupanya belum cukup sebagai alasan bagi presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengubah gaya kepemimpinannya. Akibatnya, muncul keberanian sekelompok orang untuk mencabik-cabik potret demokrasi Indonesia. Tragedi Cikeusik dan Temanggung, berikut penanganan masalah pasca dua tragedi itu membuat perasaan banyak orang campur aduk. Marah, takut, dan prihatin. Sebab, situasinya tampak makin tak terkendali.

Tanpa disadari, Persoalan kenegaraan sudah terakumulasi sedemikian rupa dan rumit karena skala kerusakannya parah dan terjadi pada semua aspek Komunitas agamis terbelah dalam suasana yang cukup emosional dan sensitif. Rakyat melihat negara seperti sedang menggenggam benang kusut, tetapi pemerintah yang diberi amanah tak tahu bagaimana mengurai kekusutan itu.

Kendali tetap berada di tangan pemerintah. Pertanyaannya, apakah pemerintah masih mampu mengendalikan semua aspek hidup kenegaraan dan kebangsaan kita? Apakah pemerintah memiliki keberanian dan kemauan politik untuk segera memulai perbaikan terhadap semua kerusakan yang terjadi sekarang ini? Kemampuan, keberanian dan kemauan politik pemerintah menjadi faktor kunci.
Sebaliknya, jika pemerintah terus berdiri area abu-abu, itu sebuah perjudian yang sangat berbahaya. Negara harus dikelola dengan kepastian, bukan perjudian atau spekulasi.

Tekanan publik kepada pemerintah akan semakin kuat lagi jika isu krisis pangan global melahirkan dampak buruk di dalam negeri. Kalau pemerintah tidak responsif, persoalan ekonomi rakyat akan tereskalasi, dari buruknya kualitas pertumbuhan menjadi persoalan ketercukupan bahan pangan.

Politik Pangan

Bagaimana pun, masyarakat  tak mau terperangkap ancaman krisis pangan. Jika Presiden SBY ingin stabilitas  keamanan  dan politik  tetap  terjaga,  pemerintahannya harus mampu membebaskan negara dan rakyat dari krisis pangan.

Potensi  krisis pangan telah menimbulkan  ketakutan  global.  Ketakutan  itu memaksa para menteri keuangan  anggota  G-20, dalam  pertemuan mereka di Paris minggu lalu,  mengagendakan pembahasan  isu  harga dan komoditas  pangan  serta  inflasi global. Sudah cukup lama Badan Pangan Dunia (FAO) mengingatkan  ancaman krisis pangan global. Cuaca ekstrim dan  krisis politik di berbagai belahan dunia menjadi faktor yang memicu kenaikan harga beras, jagung, kedelai, serta gandum.  Sepanjang  tahun 2010, harga aneka bahan pangan di  pasar  global rata-rata  melonjak lebih dari 30 persen.  Rakyat  Indonesia pun  sudah  merasakan hal itu, karena sepanjang  2010  lalu, harga  beras  di  pasar dalam negeri  naik  rata-rata  30,90 persen.

Kecenderungan  itulah  yang  mendorong Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak menyederhanakan  ancaman  atau  potensi krisis  pangan  di  dalam negeri.  FPG  menyajikan catatan  FAO tentang  indeks  harga pangan  bulanan  yang  naik 3,4 persen  dari Desember 2010 hingga Januari  2011.  Indikator itu  akan  berdampak  pada naiknya harga di pasar dalam negeri, karena masih  tingginya  ketergantungan  Indonesia akan bahan pangan impor. Apalagi, ada catatan baru yang menempatkan Indonesia saat ini sebagai empat besar negara pengimpor beras.

Maka, Demi stabilitas keamanan dan stabilitas  politik, FPG  DPR mendesak Pemerintahan Presiden SBY  segera  bekerja ekstra  keras  agar Indonesia lolos  dari  perangkap  krisis pangan.  Saran  dan kritik tentang isu yang satu  ini  harus digemakan  terus agar presiden dan kabinetnya tidak  lengah  atau menyederhanakan persoalan.

Isu  pangan menyangkut kebutuhan perut seluruh  lapisan rakyat,  kaya  maupun  miskin. Kalau  Indonesia  tidak  bisa menghindar  dari ekses krisis pangan global, persoalan  yang harus  diselesaikan tidak lagi semata-mata  tingginya  harga beras atau gandum seperti saat ini. Persoalannya tereskalasi sampai  pada ketersediaan bahan pangan itu  sendiri.  Karena itulah, pemerintah sebagai regulator harus segera merumuskan strategi meningkatkan produksi bahan pangan di dalam negeri, at all cost.

Sebab,  ketika krisis pangan global menjadi  kenyataan, menutup kekurangan stok bahan pangan di dalam negeri melalui pendekatan impor menjadi tidak mudah lagi. Bisa  dibayangkan bahwa  dalam periode krisis global itu, pemerintah dari  negara-negara yang produksi bahan pangannya defisit akan masuk ke  pasar  dan memborong aneka bahan pangan.  Atau,  negara-negara  yang  surplus produksi  bahan  pangannya  menurunkan volume  ekspor  demi  pengamanan stok  dan  kebutuhan  dalam negeri masing-masing. Dalam situasi setengah normal  seperti sekarang,  Indonesia dengan mudah  bisa menutupi  kekurangan stok beras dengan impor. Tetapi situasinya akan sangat  jauh berbeda ketika dunia panik akibat krisis pangan.

Sementara itu, progres revitalisasi sektor pertanian tampaknya sama sekali tidak menggembirakan.  Padahal, revitalisasi sektor pertanian yang digagas SBY mencakup  tujuan peningkatan ketahanan  pangan;  pembangunan agribisnis;  peningkatan kesejahteraan petani;  pengembangan sumber daya perikanan; dan pemanfaatan potensi hutan.

Kalau ada  kemajuan,  kita mestinya tidak cemas menghadapi potensi  krisis pangan global. Rakyat pun seharusnya tidak menghadapi lonjakan  ekstrim  harga bahan pangan di pasar  dalam  negeri  sepanjang 2010.

Untuk tahun ini, pemerintah harus waspada dan cekatan. Sebab, gagal panen yang terjadi di Jawa, Sumatera dan daerah lain menyebabkan produksi padi awal tahun ini turun sekitar 30 persen.

Dengan kecenderungan ini, Politik pangan SBY harus lebih responsif agar bahan pangan selalu tersedia dalam jumlaah yang cukup dengan harga terjangkau rakyat. Jika terwujud, stabilitas Indonesia akan terjaga.