Pelajaran dari Indonesia untuk Revolusi di Tunisia

Oleh : Sri Murniati
Penang, Malaysia – Revolusi Tunisia agaknya mengingatkan banyak orang Indonesia tentang situasi di negara ini 13 tahun silam saat Suharto, yang telah memerintah lebih dari 30 tahun, dilengserkan lewat serangkaian unjuk rasa menyusul krisis keuangan Asia pada 1997-1998.

Kini, rakyat Indonesia bisa dengan bangga mengatakan bahwa mereka hidup di negara demokrasi, salah satu negara yang – bersama Turki – sering disorot sebagai contoh sukses demokrasi di negara mayoritas Muslim.

Transisi menuju demokrasi di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan mulus. Transisi itu dibayang-bayangi berbagai kerusuhan, kemunculan kelompok politik Islam radikal yang mengaspirasikan ditegakkannya tafsir konservatif atas hukum Islam di negara ini, dan kemungkinan kembalinya militer ke panggung politik, mengingat pengaruh besar yang mereka miliki di bawah rezim Suharto.

Namun, proses konsolidasi demokrasi di Indonesia berlanjut. Sejak Suharto lengser pada 1998, tiga kali pemilu yang bebas, jujur dan adil telah digelar. Meski sekarang Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan – termasuk masalah pejabat publik yang melakukan korupsi dan tidak kompeten – Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa.

Rakyat Indonesia kini bebas menyuarakan perbedaan pendapat, mengawasi dan mengkritisi pemerintah tanpa rasa takut dipenjara atau diciduk. Dan apabila benar-benar penyimpangan, pers Indonesia yang bebas terus mengungkap tindakan-tindakan tersebut. Meski beberapa jenderal pensiunan bermain dalam kancah politik sebagai warga sipil, militer pada umumnya telah kembali ke barak.

Pujian patut diberikan kepada semua rakyat Indonesia yang, dalam 13 tahun, telah menunjukkan komitmen yang tak tergoyahkan pada demokrasi. Namun, sumbangsih pemerintah transisi perlu secara khusus diakui.

Ketika Suharto dilengserkan pada 21 Mei 1998, tak lama setelah memasuki periode ketujuh kepemimpinan lima tahunannya, ia kemudian menyerahkan kekuasaan pada wakil presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, seorang teknokrat lulusan Jerman yang membantu mengembangkan industri penerbangan Indonesia pada akhir 1970-an. Habibie tidaklah sempurna; ia dikenal sebagai “anak emas” Suharto. Tapi beberapa langkah yang ia ambil saat menjabat sebagai presiden berpengaruh besar pada transisi Indonesia menuju demokrasi.

Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintahan transisi lebih penting daripada siapa yang menjalankan pemerintahan transisi tersebut.

Salah satu langkah penting yang dilakukan Habibie adalah mengurangi kontrol atas kebebasan berekspresi. Dua minggu setelah ia disumpah sebagai presiden, pemerintahannya menghapus kewenangan Menteri Penerangan untuk memberi dan mencabut surat izin media cetak. Ratusan media baru tumbuh dan media yang sudah ada kembali berperan sebagai pengawas bagi pemerintahan yang baru.

Media di Indonesia lantas meliput pemilu pada tahun berikutnya, menganalisis kebijakan partai, dan mewartakan berbagai ketidakberesan. Walaupun kebebasan media Indonesia masih berada di bawah standar internasional, media berada pada garda depan perang melawan korupsi, dan telah menjadi sebuah penanda penting adanya demokrasi di Indonesia.

Tak lama setelah kebebasan media dilonggarkan, DPR mengeluarkan sebuah undang-undang yang menjamin kebebasan berserikat, mengizinkan unjuk rasa dan penggalangan massa dengan syarat memberi tahu polisi sebelumnya.

Seperti Tunisia, Indonesia adalah negara polisi selama 30 tahun: kebebasan berekspresi dikekang, orang-orang yang tak sepaham dipenjarakan atau diciduk, dan militer menyusup ke semua tingkatan pemerintahan dan mengamati setiap tindakan subversif yang mungkin terjadi.

Perubahan yang dilakukan pemerintahan Habibie cukup drastis dan memulihkan unsur terpenting dalam perkembangan demokrasi, yaitu kebebasan berekspresi.

Pemerintahannya juga membuat langkah yang patut dipuji dengan mengajukan rancangan undang-undang, yang nantinya disahkan DPR, untuk meliberalisasi sistem partai politik dan memperbaiki proses pemilu. Sebuah komisi pemilihan umum independen dibentuk, dan para pegawai negeri sipil, yang sebelumnya selalu diharuskan memilih partai rezim penguasa, bisa bebas untuk memilih partai politik mana saja yang mereka inginkan.

Pada Juni 1999, dunia dapat menyaksikan rakyat Indonesia memilih dalam pemilu yang paling demokratis sejak 1955, dengan 48 pilihan partai politik.

Ketika hasil pemilu menunjukkan bahwa hanya ada beberapa partai politik yang memperoleh suara yang cukup untuk mendapat jatah kursi di parlemen, sistem kepartaian pun disederhanakan. Tapi pengurangan ini bukannya dipaksakan pada partai politik, melainkan terjadi secara alamiah melalui proses yang demokratis.

Demokrasi Indonesia masih jauh dari sempurna, dan rakyat Indonesia harus terus mengatasi berbagai tantangan terhadap demokrasi. Namun pengalaman mereka menunjukkan kita bahwa tak peduli siapa yang memimpin Tunisia selama fase transisinya, dijaminnya kebebasan berekspresi dan dibukanya jalan bagi liberalisasi politik bisa memuluskan transisi menuju demokrasi di sana.

###

* Sri Murniati ialah seorang penulis, penerjemah dan editor lepas dari Indonesia yang tinggal di Penang, Malaysia. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).