Ruhut Sitompul

Jakarta, HMINEWS –  Perkara perseteruan akivis dengan Ruhut Sitompul yang menyebut penolak gelar pahlawan Suharto sebagai anak PKI dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Rabu, 23/2/2011). Sidang hadiri oleh masing-masing pihak, Ruhut diwakili kuasa hukumnya Fendrik Adibuana Patria, sedang para penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Gatot Goei dan Gartono. Sementara itu pihak penggugat juga hadir secara langsung, diantaranya adalah M Chozin Amirullah (ketua umum PB HMI) dan Chris Siner Key Timu dari Petisi 50.

Ruhut digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena telah menuduh pihak yang menolak penganugerahan gelar pahlawan bagi almarhum Presiden Soeharto adalah anak-anak Partai Komunis Indonesia (PKI). Para penggugat merasa dihina dan dirugikan, oleh karena itu mereka menuntut ganti rugi material sebesar Rp. 131.300,- dan ganti rugi immaterial sebesar hampir Rp. 63 miliar.

Dalam sidang tersebut, pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi waktu kepada politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul berdamai dengan penggugatnya. Pengadilan berharap gugatan yang dilayangkan oleh grup anti-Soeharto dapat diselesaikan melalui proses mediasi.

“Sidang hari ini ditunda untuk memberikan kesempatan agar kedua belah pihak melakukan mediasi,” kata Ketua Majelis Hakim Pramodana Kusumah Atmadja dalam sidang perdana gugatan grup anti-Soeharto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 23 Februari 2011.

Pramodana juga telah menunjuk hakim Marsudin Nainggolan sebagai mediator. Selanjutnya sidang dijadwalkan kembali pada 20 April mendatang. “Para pihak, penggugat meupun tergugat hadir dalam persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi,” terangnya.

Kuasa Hukum Ruhut Sitompul, Fendrik Adibuana Patria mengatakan, kliennya masih membuka kesempatan untuk berdamai. Dia pun berharap gugatan ini cukup diselesaikan dalam mediasi. Rencananya kuasa hukum dari kedua belah pihak akan bertemu tanggal 10 Maret 2011 nanti. “Pintu damai selalu terbuka. Tapi kita lihat saja nanti di mediasi,” terang Fendrik yang ditemui usai sidang.

Chozin Amirullah

Menanggapi sidang yang ditunda, selesai sidang Ruhut menelepon Chozin melalui HP-nya. Dalam pembicaraan telepon tersebut intinya Ruhut mencerca Chozin sebagai salah pihak penggugat yang tidak tahu hukum. “Seperti biasanya, Ruhut kalau bicara selalu emosional, demikian juga ketika menelepon saya, nadanya selalu emosional.  Sayangnya suaranya kurang jelas, sehingga saya tidak bisa menangkap semua pembicaraannya. Intinya yang bersangkutan mengatakan saya tidak tahu hukum. Makanya nanti kita buktikan, siapa yang lebih paham hukum”, tukas Chozin.

Lebih lanjut Chozin mengatakan bahwa tuntutan tersebut sebenarnya untuk memberi pelajaran kepada Ruhut agar berjati-hati dalam berbicara. Sebagai pejabat publik, Ruhut tidak layak kalau bicara tidak pakai etika.  “Saya heran, kenapa Demokrat masih menjadikannya sebagai juru bicara, apa tidak ada orang lain?”, tanya Chozin. [] lk