Capping TDL Dicabut, Bukti SBY Gagal Kelola Energi Nasional!

HMINEWS- Dicabutnya  capping tarif dasar listrik oleh PLN untuk industri pada awal tahun 2011 adalah merupakan bukti ketidak mampuan pemerintah  SBY dalam melakukan manejemn energi nasional secara efisisen dan efektif  . tentu saja dampak dari pencabutan capping tariff dasar listrik akan mempunyai dampak yang sangat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi serta akan semakin menciptkan inflasi serta akan semakin menurunkan daya beli masyarakat akibat produk yang dihasilkan oleh  sektor industri dalam negeri  akan naik .

Dampak dicabutnya capping tarif dasar listrik untuk sektor industri juga akan berdampak pada PHK besar besaran dan perekonomian akan semakin mengarah pada deindustrialisasi  serta makin tidak menariknya Indonesia sebagai negara tujuan untuk melakukan investasi pada sektor industri.

Sebenarnya dicabutnya  capping tariff dasar listrik pada awal 2011 pada saat ini adalah tidak tepat dimana nilai inflasi yang tinggi dan menurunnya daya beli masyarakat .tentu saja akan banyak perusahaan disektor swasta dan BUMN akan kerepotan untuk menhitung kembali rencana kerja anggaran perusahaan(RKAP)  sebab perlu diketahui bahwa  biaya energi atau listrik pada perusahaan yang bergerak disektor industri dan manufaturing mempunyai porsi hampir 40 persen dari biaya operasional , tentu saja pencabutan capping tariff dasar listrik akan membuat kacau perhitungan RKAP setiap perusahaan yang biasanya  sudah ditentukan pada akhir tahun 2010  dan dalam RKAP tersebut yang dibuat akhir tahun mencantumkan anggaran yang dibutuhkan untuk biaya listrik .

Dampak pencabutan capping TDL untuk sektor industri juga akan meyebabkan perusahanan melakukan perhitungan ulang untuk menentukan harga jual produknya , mungkin yang tadinya akan menaikan harga produk pada kisaran 15 % akibat kenaikan bahan baku industri . dan kemungkinan akan menaikan menjadi 25 % sehingga daya saing produk dalam negeri akan semakin merosot dibandingkan dengan produk produk china.

Dari data yang kami miliki dampak pencabutan Capping TDL oleh pemerintah pada sektot industri makanan dan minuman mempunyai dampak yang sangat negatif , dimana yang tadinya sektor industri makanan dan minuman akan menurunkan kenaikan harga produknya dari 15 % menjadi 10 persen akan menjadi batal dan akibatnya sektor makanan dan minuman  akan semakin memicu inflasi semakin tinggi.

Biasanya  untuk melakukan evaluasi atau perubahan RKAP akibat membengkaknya salah satu pos biaya perusahaan , mereka akan menempuh cara mudah yaitu dengan tidak membayar iuran wajib perusahaan untuk pembayaran Jamsostek , melakukan pengurangan buruh akibat pengurangan produksi atau yang paling konyol adalah menunda kenaikan kesejahteraan dan upah  bagi buruhnya . dari data yang kami dapat

Dampak pencabutan capping TDL juga akan meyebabkan kineerja perusahaan menurun dan pendapatan serta keuntungan perusahaan menurun , ini juga akan berdampak pada turunnya nilai harga saham bagi perusahaan di sektor industri yang listing di bursa saham

Karena  Pencabutan capping TDL listrik  akan meyebabkan biaya opersional akan naik dan meyebabkan penurunan penerimaan  deviden bagi pemegang saham perusahaaan yang bergerak di sektor industri , baik sawas maupun BUMN.

Pemerintah SBY tak punya nyali terhadap juragan batubara

Pencabutan capping TDL oleh pemerintah lebih disebabkan oleh bahan bakar  yang digunakan oleh PLN mengalami kenaikan sehingga PLN harus menanggung biaya lebih tinggi untuk biaya bahan bakar pembangkitnya yang pada akhirnya PLN tidak punya jalan lain kecuali mencabut capping TDL untuk sektor industri .

Seperti diketahui bahwa Produsen batubara dalam negeri tak mau disuruh menjual harga batubara dengan harga miring ke PLN di tengah tingginya harga batubara internasional. Hanya 1 perusahaan yang mau memakai harga acuan batubara yang ditetapkan pemerintah, ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan produsen batubara untuk memjual batubaranya pada harga domestik. Dan terkesan produsen batubara hanya mau untung besar saja tanpa memikirkan kemajuan ekonomi nasional .

Padahal kalau mau jujur investasi di sektor eksplorasi batubara tidak banyak memberikan dampak yang signifikan bagi tumbuhnya perekonomian nasional serta perekonomian disekitar daerah eksploitasi batubara dan malah cenderung merusak lingkungan hidup .serta banyak diduga melakukan pengelapan pajak sebab samapi saat ini saja pemerintah tidak bisa mengetahui berapa jumalh batubara setiap tahun yang keluar dari Indonesia , akibat pemerintah tidak mempunyai sistim  tata niaga batubara yang memadai untuk melakukan pengawasan ekspor batubara , serta hasil transaksi ekspor batubarapun lebih banyak diminati oleh perbankan asing dan perusahaan asing karena transaksi jual beli batubara banyak dilakukan di luar negeri.Akibat carut marutnya tata niaga batubara maka sangat memungkinkan sekali tumbuh suburnya mafia pajak dan pengelapan pajak dalam transaksi jual beli batubara

Jika SBY punya nyali terhadap para produsen batubara , pencabutan capping TDL untuk sektor industri dan kenaikan TDL listrik untuk masyarakat untuk sektor industri  tidak perlu dilakukan .

Karena itu demi kepentingan perekonomian nasional kami mendesak kepada president SBY untuk melakukan berbagai langkah startegis untuk meyelamatkan perekonomian nasional dan dampak PHK besar besaran akibat naiknya tarif listrik disektor industri dan UKM serta masyarakat :

  1. Batalkan pencabutan capping TDL di sektor industri karena akan makin memperburuk perekonomian nasional dan akan semakin memberatkan kehidupan ekonomi rakyat  karena naiknya harga harga pada produk yang dihasilkan sektor industri.serta hanya akan menimbulkan PHK besar besaran
  2. Mendesak SBY untuk mencabut ijin eksploitasi produsen -produsen batubara yang tidak mau menjual batubaranya kepada PLN pada harga yang telah ditetapkan pemerintah atau menaikan pajak ekpor batubara samapi dengan 200 % dari pajak yang berlaku saat ini

Arief Poyuono

Ketua Presidium Nasional Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu