Presiden Bukan Simbol Negara, "Koin untuk SBY" Lanjutkan!

HMINEWS- Pernyataan bahwa “aksi pengumpulan koin untuk presiden melecehkan simbol negara” dinilai anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo sebagai suatu hal yang keliru. Sebab, menurut Bambang, seperti diketahui Lambang Negara kita adalah Garuda Pancasila. Simbol Negara: Bendera, Bahasa, Lambang Negara & Lagu Kebangsaan. Keduanya diatur dalam UUD 1945 pasal 36A & UU No 24 Tahun 2009.

”Kita jadi khawatir jika istilah simbol negara ini akhirnya telanjur memasyarakat dan mengacaukan istilah ketatanegaraan yang ada,” ungkapnya.

Jika presiden dianggap sebagai simbol negara, maka dikhawatirkan organ kekuasaan lain seperti DPR, MA, dan MK juga akan mengklaim sebagai simbol negara juga, karena terkait tentang kesetaraan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif pascaamanden UUD 1945.

Pasal 2 UU 24/2009 itu juga menyebutkan, pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai ‘simbol’ identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas persatuan; kedaulatan; kehormatan; kebangsaan; kebhinnekatunggalikaan; ketertiban; kepastian hukum; keseimbangan; keserasian; dan keselarasan. “Kalau presiden, wapres bisa berganti.

”Tapi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaaan tidak akan pernah berganti. Ini jelas tentang simbol yang menjadi identitas suatu negara itu,” lanjutnya.

Putusan MK nomor 013-022/PUU-IV/2006 delik penghinaan terhadap kepala negara yaitu pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi, di mana ketentuan dan undang-undang yang dapat menjerat rakyat menyalurkan aspirasi dan kekecewaannya melalui pengumpulan koin?

”Ini kan soal kebebasan berpendapat dan berekpresi yang dijamin undang-undang”, tukasnya.[]dni