Menkeu Agus Takut Bongkar Mafia Pajak, Kenapa?

HMINEWS- Anggota Panja Pajak Komisi III DPR Bambang Soesatyomenilai sesungguhnya Pemerintah takut dan enggan membongkar mafia pajak. Hal ini terlihat sikap Kementerian Keuangan yang menolak menghadirkan mantan Dirjen Pajak M Tiptardjo ke DPR. Dan ini bukti keengganan dan ketakutan pemerintah pemerintah.

“Penolakan menghadirkan Tjiptardjo menerminkan ketakutan kementerian keuangan dalam upaya membongkar mafia pajak,” ujar Bambang Kamis (10/2/2011).

Bagi Komisi III DPR, Darmin dan Tjiptardjo harus menjelaskan atau mempertanggungjawabkan kebijakan mereka memberi restitusi ratusan miliar kepada PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA) milik Wilmar Group.

Dua perusahaan ini praktis milik asing, karena 96 persen saham WNI-MNA dikuasai Tradesound Investment Ltd yang beralamat di PO BOX 71, Craigmuir Chamber Road Town, Tortola, British Virgin Island.

“Kebijakan Darmin dan Tjiptardjo itu diduga bermasalah, namun inisiatif penyelidikan internal tidak ditanggapi Darmin dan Tjiptardjo,” ujar Bambang.

Jika Darmin dan Tjiptardjo terus menghindari panggilan Panja Perpajakan Komisi III DPR, menurut Bambang, sikap takut itu akan menguatkan tuduhan publik bahwa mafia pajak memang melibatkan oknum-oknum pejabat tinggi dalam pemerintahan sekarang ini.

Seperti diberitakan, Panja Mafia Pajak Komisi III DPR, Rabu (9/2/2011) memanggil mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Mochamad Tjiptardjo. Namun, Tjiptardjo tidak hadir dengan alasan dilarang oleh Menteri Keuangan Agus Martowardoyo.

Surat dari Menteri Keuangan yang tidak memberikan izin kepada Tjitardjo dilayangkan mendadak. Surat itu dikirim melalui fax pada pukul 08.46 WIB, sekitar satu jam sebelum RDPU itu digelar.

“Surat itu meminta Komisi III berkoordinasi dulu dengan Komisi XI,” kata Ketua Panja Pajak Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy.[]inil/ian