Foto : Kompas.com

HMINEWS- Banyak persoloan lain yang seharusnya fokus serta dicermati ketimbang memperdebatkan permsalahan pertikaian agama. Bisa saja kejadian belakangan ini hanya sebatas pengalihan isu pihak penguasa terhadap masalah-masalah lain di republik ini.

Beberapa isu potensial merong-rong kekuasaan pemerintah antara lain penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan satu yang sengaja dikaburkan yakni kesejahtraan rakyat.

Akan tetapi benar atau tidaknya adanya perseteruan agama sebagai upaya pengalihan isu, sebagai bangsa kita tidak boleh abai, karena bagaimanapun konflik berbau sara potensial untuk menggoyah stabilitas negara dan bisa menelan banyak korban. Karena sebuah iman atau keyakinan akan membawa penganutnya untuk melakukan apapun yang diyakini.

Kembali kepersoalan sengketa keyakinan di Indonesia permasalahan semacam itu bukan lagi barang langka, bahkan dari beberapa persolan yang sempat terjadi terlihat jelas ada indikasi campur tangan negara dalam membidani konflik tersebut.

Sedikit menengok ke belakang kita pasti masih ingat dengan konflik pertikaian agaman di Ambon, yang ternyata setelah ditelisik dan coba diurai, TNI diduga kuat adalah bidan dari lahirnya konflik tersebut.  Berdasarkan kutipan dari Jawa Pos tahun 2000 silam. George Aditjondro menyebutkan bahwa banyak oknum ikut terlibat diantaranya TNI yakni mantan panglima TNI jendral purnawirwan Wironto serta beberpa mentri era Orba macam Fuad Bawazir. Salah satu caranya dengan membentuk Laskar Jihad dengan dukungan tersembunyi  Pangdam Barwijaya saat itu yakni Mayjen Sudi Silalahi.

Lepas dari konflik Ambon beralih ke tragedi priuk di era tahun 1984 dimana sempat menalan korban sekitar 85 jiwa tewas (versi pemerintah) sedangkan versi lain menyebut jumlah korban insiden priuk mencapai angka 300 jiwa. Masalahnya sepele saat itu seoarang oknum TNI memasuki masjid tanpa melepaskan sepatu dan merobek pamlet berisi kritikan terhadap penguasa orba serta melakukan penyiraman air comberan di masjid. Yang akhirnya memancing warga untuk melakukan pengeroyokan hingga berbuntut panjang. Dalam kasus ini jelas pemerintah melalui TNI memantik konflik tersebut.

Sedangkan untuk beberapa kasus kekarasan terhadap umat beraagama akhir-akhir ini hingga yang terakhir di Temanggung serta Banten, bisa kita tarik sebuah kesimpulan terjadi akibat peran serta negara. Kepolisian manjadi pihak paling bertanggungjawab karena dengan sengaja membiarkan perseteruan, terbukti dengan minimnya jumlah aparat keamanan dalam lokasi kejadian.

Melihat lebih jauh sejarah perjalanan negara ini, ada catatan kelam dari bangsa kita. Negara konon menjunjung tinggi serta menghargai perbedaan  ternyata pernah menorehkan dosa sejarah, khusunya dalam hal keagamaan. Dibubarkanya partai Masyumi serta diberlakukanya asas tunggal pancasila adalah kesalahan nyata. Dosa sejarah tersebut terjadi akibat para penguasa memahami betul bahwa agama merupakan kekuatan potensial dalam tubuh negara, sewaktu-waktu merong-rong kekuasan yang telah melenceng dan tidak mampu memenuhi harapan publik.

Gran Design

Terlepas bahwa adanya konflik keyakinan sebagai upaya pengalihan isu yang jelas ada sebuah sekenario besar yang telah diusung entah dari pemerintah itu sendiri atau kelompok lain. Beberepa kecenderungan mengerucut kebeberapa poin. Mulai dari pencabutan SKB 2 Mentri, peningkatan anggaran untuk penanggulangan keamanan bagi pihak kepolisian, hinga pengalihan isu itu sendiri.

Pencabutan SKB 2 Mentri

Upaya untuk mencabut SKB 2 Mentri bukan lagi barang baru sejak keputusan tersebut diterbitkan, pasalnya banyak pihak mersa dirugikan dengan dikeluarkanya keputusan tersebut. Karena sebagian kelompok merasa aturan tersebut secara tidaklangsung dibatasi ruang geraknya.  Beberapa skenario untuk mencabut SKB ini kerap dicoba, setiap kali ada momentum semacam sekarang ini mengemuka. Beruntung hal tersebut tak pernah berhasil, karena bagaimanapun SKB 2 Mentri merupakan tameng untuk dapat meredam serta menekan konflik.

Peningkatan Anggaran Kepolisian

Adanya konflik agama sebagai upaya kepolisian untuk dapat meminta anggaran lebih khususnya dalam hal penanggulangan kerusuhan merupakan skenario masuk akal. Dengan terlihat lemahnya polisi serta kecaman dari berbagai pihak terhadap upaya pencegahan konflik, bisa saja dijadikan polisi untuk meminta kenaikan anggaran dengan alasan minim anggaran menghambat kinerja kepolisian. Atau bisa saja ada upaya kelompok tertentu untuk mendeskriditkan Polisi.

Gerakan Merong-rong Kekuasan SBY Atau Politik Pencitraan

Konflik yang terjadi akhir-akhir ini bisa jadi sebagai upaya kelompok di luar pemerintahan SBY yang sengaja ingin mendiskritkan atau memojokan sang presiden dan menciptakan sebuah opini poublik. Bahwa pemerintah telah gagal menjalankan tugasnya. Namun rasanya begitu picik, mengunakan muatan SARA untuk memojokan lawan politik.

Yang terjadi baru-baru ini bisa jadi bukanlah upaya pembusukan terhadap SBY bahkan bisa jadi sebaliknya yakni alat pencitraan sang Presiden. Sebab meledaknya kasus Banten disusul Temangung langsung memancing reaksi Presiden, bahkan dengan enteng SBY meminta agar ada pembubaran ormas yang kerap kali rusuh.

Pengalihan Isu

Selain beberapa skenario yang ada bisa jadi pengalihan isu menjadi hal paling pas dan tepat sebab masyarakat kita mudah sekali tertarik dengan hal-hal berbau keyakinan. Ditambah memang sedang banyak permasalahn besar yang mengancam kekuasan sang Presiden. Mulai dari penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, isu kesejahtraan dan yang paling berbahaya yakni adanya konflik politik Mesir dimana bisa berimbas pada Indonesia.

Karena dipungkiri atau tidak ada kesamaan senasib antara masyarakat Indonesia dengan Mesir, kondisi yang dialami mereka tak jauh beda dengan kita. Kurang adailnya penegakan hukum dan HAM, korupsi akut serta belum sejahtranya rakyat. Semuanya persis terjadi di republik ini.

Terlepas dari itu semua, tinggal bagaimana kita sebagai warga negara mengambil sikap, apakah kemudian kita akan ikut dan terbawa dalam arus yang sengaja dibuat. Atau sebaliknya melakukan perlawanan terhadap arus.

Oleh ; Ivan Faizal Affandi, Mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi