Susilo Bambang Yudhoyono

HMINEWS- Satu lagi BUMN yang mempunyai nilai strategis dijual oleh pemerintah SBY yaitu Garuda Indonesia , dikatakan strategis karena Garuda Indonesia adalah airlines yang merupakan flag carrier bagi Indonesia  serta Garuda Indonesia hampir menguasai semua pangsa pasar domestic. selain itu juga Garuda Indonesia adalah merupakan satu satunya airlines yang mempunyai hak untuk mengangkut jemaah haji Imdomesia setiap tahun  tentu saja catatan catan di atas merupakan nilai kestrategisan dari BUMN penerbangan ini tapi sungguh sangat di sayangkan akhirnya pemerintah SBY menjual Garuda Indonesia dengan dalih untuk lebih transparan dalam penegelolaannya, dan alasan transparanlah yang selalu dijadikan alasan pemerintah SBY untuk melakukan penjualan besar besaran BUMN milik rakyat Indonesia.

Garuda telah melepas saham baru 6,335 miliar lembar kepada publik. Ini setara dengan 26,67% dari total modal yang ditetapkan. Dengan harga pelaksanaan Rp 750 per lembar maka diharapakan dana yang dapat Rp 4,751 triliun. Namun hasil dari initial public offering (IPO) Garuda Indonesia tidak begitu signifikan malah cenderung menurunkan company value dari garuda Indonesia dan Debut awal saham maskapai plat merah PT Garuda Indonesia Tbk mengecewakan karena langsung melemah. Seperti diketahui, harga saham Garuda pada pencatatan saham perdana dibuka turun Rp 50 ke level Rp 700 dari harga perdananya Rp 750 per lembar. Dan saham Garuda turun sampai berada di kisaran Rp 650 per lembar saham, dan sempat menyentuh harga terendah di Rp 580 per lembar.

Berdasarkan data  Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 47,48% atau 3.008.406.725 lembar saham dari total saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) terserap oleh penjamin emisi karena sepinya permintaan. Hanya 3.327.331.275 lembar yang terserap oleh pasar, baik melalui pooling ataupun institusi.

Peyebab kurang minatnya investor terhadap saham Garuda juga disebabkan Uang hasil IPO Garuda tidak dinikmati Garuda sendiri. Pasalnya ada hak saham milik Bank Mandiri, dari utang perseroan yang kemudian dikonversi menjadi saham perdana. Saham Garuda milik BMRI sebanyak 1,9 miliar lembar, sedangkan milik BUMN Aviasi sendiri 4,4 miliar lembar. Dengan demikian jatuh murni Garuda atas saham IPO miliknya, Rp 3,3 triliun, sedangkan untuk BMRI Rp 1,451 triliun.sehingga investor akan berpikir kembali untuk membeli saham Garuda sebab sama saja investor beli utang  Garuda kepada Bank Mandiri.

Peyebab dari tidak terlalu berminatnya investor untuk membeli saham Garuda dan sepinya permintaan saham garuda adalah dikarenakan kondisi harga minyak dunia yang tidak stabil serta cenderung tembus pada kisaran 100 US dollar/barrel , tentu saja ini akan

berpengaruh terhadap biaya operasional Garuda, sementara daya beli di dalam negeri semakin menurun akibat inflasi tentu saja ini akan mempengaruhi keuntungan Garuda indonesia yang berujung pada rendahnya penerimaan deviden. apalagi saat ini Pertamina dalam penjualan fuel untuk pesawat terbang dengan sistim cash and carry, sehingga ini juga akan meyebabkan terganggunya cash flow Garuda

Dari naikinya harga minyak dunia sendiri sudah memakan satu BUMN yang bergerak dipenerbangan yaitu Merpati airlines yang merupakan anak perusahaan garuda Indonesia dimana , Pertamina tidak lagi memberikan utangan Fuel dan meminta sistim Cash and carry.

Peyebab lainya adalah keadaan ekonomi makro dalam pemerintahan SBY cenderung makin merosot dan pengangguran semakin meningkat ,serta ketidak mampuan dari pemerintah SBY dalam menjaga keadaan keamanan nasional yang kondusif seperti kejadian cikeusik dan pembakaran gereja di Temanggung dan menjadikan country risk yang meningkat tentu ini menjadi catatan investor asing untuk membeli saham Garuda Indonesia , sedang untuk investor dalam negeri tentu akan berpikir ulang juga untuk membeli saham Garuda melihat kondisi . jadi bisa disimpulkan bahwa Pemerintahan SBY sudah tidak dipercaya lagi kinerjanya dan integritasnya oleh investor lokal dan luar negeri.

Hal lain yang menjadi catatan investor untuk membeli terhadap saham- saham BUMN  baik yang sudah listing , akan IPO dan akan right isuue , ternyata BUMN lebih banyak mengeluarkan cost untuk melakukan belanja operasional (operational expediture ) yaitu hampir  1000 trilyun untuk keseluruhan BUMN baik yang sudah go publik maupun belun Go Publik  dibandingakan belanja modal (Capital Expenditure) yang hanya berkisar 300 trilyunan , ini menunjukan jika opersional expenditure lebih besar dibandingkan belanja modal berarti BUMN belum berjalan dengan efisien dan bertendensi banyak penyelewengan dan BUMN masih dijadikan bancaan Politik bagi pemerintah yang memerintah serta partai politik dan elit politik yang berkuasa.

Biasanya sumbangan untuk partai politik dan sejumlah elit politik dan Pejabat atau untuk anggota DPR dalam meloloskan ijin  untuk melakukan IPO suatu BUMN dan sesuatu keputusan bisnis yang crusial yang harus melalui ijin DPR , BUMN mengunakan dana yang di poskan pada  belanja operationalnya. jadi tidak heran kalau operational expenditure BUMN membengkak sampai 1000 trilyun .

Untuk belanja modalpun (Capital expediture) tidak luput dari korupsi Seperti pada kasus PT Bukit Asam yang merupakan BUMN yang sudah Go Publik pun tidak menjamin

BUMN itu akan dikelola secara transparan dan tidak di korupsi , dimana dalam kasus pengadaan Floating Crane tidak luput dari dugaan mark up yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada PT Bukit asam sebesar 362,4 milyar  , dan yang anehnya 2 direksinya yaitu Direktur Operasional/Produksi Milawarma dan Tiendas Mangeka selaku Direktur operasi sudah ditetepkan sebagai tersangka oleh kejaksaan Agung tapi belum kunjung di tahan .

Berkelitnya dua direksi PT Bukit Asam yang mengatakan bahwa belanja modal untuk PT Bukit Asam berupa floating crane tidak mengunakan dana APBN sehingga tidak bisa dijerat pasal korupsi adalah salah besar , biar bagaimanapun BUMN adalah milik negara dan tunduk pada undang undang Kekayaan negara .sehingga perbuatan dugaan mark up floating crane di PT Bukit Asam adalah murni Korupsi

Karena itu Kami meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan investigasi terhadap tingginya operational expenditure BUMN yang tidak wajar dan di duga banyak penyelewengan .

Kami juga meminta kejaksaan agung , terutama pada Jaksa Agung Basrie Arief ( Yang diduga pernah menjadi penasehat hukum ke dua direksi PT bukit asam ketika pension dari kejaksaan agung)  untuk segera menangkap 2 direksi PT Bukit Asam dalam kasus Floating Crane .

Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu

Arief Poyuono, SE

Ketua Presidium Nasional