Formula UN, Kebijakan Main Mata!

HMINEWS- Pemerintah dan DPR akhirnya mencapai kesepakatan terhadap formula baru Ujian Nasional. Kalangan DPR berpuas diri atas diterimanya usulan memasukkan Ujian Sekolah dan nilai rapor sebagai elemen penilaian penentuan kelulusan. Pemerintah sendiri dengan lapang dada menerima masukan DPR dan bersenang hati UN 2011 tetap dijajalankan. Sebuah proses kebijakan main mata dijalankan legislatif demi memuluskan keinginan eksekutif untuk tidak menghapus yang terbukti tidak pro siswa.

Sebelumnya wakil rakyat mengancam menghentikan anggaran UN. Anggaran UN sendiri tergolong besar dimana menyentuh angka  572,850 miliar. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Internasional (UASBN) yang diperuntukkan bagi siswa SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SDLB serta Paket.Komisi X DPR RI bertekad tidak memberikan pencairan anggaran UN sebelum pemerintah menemukan formula baru UN agar tidak memveto kelulusan siswa.

Tapi ancaman DPR ternyata sekedar gertak sambal kepada pemerintah. . Ancaman menghentikan anggaran hanya upaya politik citra legislatif demi memperoleh simpati publik.DPR gagal mendesak pemerintah untuk menghapus hak veto UN Mereka tidak serius memperjuangkan penghapusan UN sebagai satu – satunya penentu kelulusan. Bobot UN yang tinggi dibandingkan US dan nilai raport cukup sebagai bukti siswa siap menjadi korban kembali atas pemberlakuan kebijakan Ujian Nasional.

Sepantasnya komisi X DPR mempertimbangkan kembali kebijakan penerapan formula baru UN. Ada beberapa alasan yang mendorong desakan ini. Pertama, UN masih bersifat dominan. Hasil UN 60% menentukan kelulusan siswa. US dan nilai rapor hanya mendapat porsi 20%. Dapat dibayangkan UN masih menghegemoni nilai kelulusan. Ketika seorang siswa lulus US dan raportnya baik, sedangkan nilai UN di bawah standar sudah dipastikan dia gagal lulus. Sebab bobot UN lebih besar daripada US dan nilai raport sehingga dapat dikatakan UN masih menjadi indikator utama penentu kelulusan.

Secara umum, UN memang masih bersifat diskriminatif dan cenderung mengukur kemampuan aspek kognitif. Mendiknas Muhammad Nuh pernah mengatakan ada empat hal yang menentukan kelulusan siswa, yaitu sudah menyelesaikan masa belajar, memiliki kepribadian atau akhlak, lulus ujian sekolah, dan lulus UN. Tapi fakta berbicara, UN meminggirkan nilai akhlak selama siswa bersekolah dan memarginalkan ujian sekolah (US) dan nilai rapor. Pemerintah memegang domain penuh atas kebijakan UN, sedangkan US dan nilai raport dari pihak sekolah hanya dinilai sebagai pelengkap.

Kedua, pemerintah belakangan menggalakkan pendidikan karakter. Kebijakan enam mata pelajaran yang diujikan tidak mencerminkan kebijakan pendidikan karakter. Mata pelajaran karakter semisal PKN dan Pendidikan Agama terpinggirkan. Sekedar pelengkap nilai Ujian sekolah saja. Artinya janji pemerintah mengkarakterkan anak Indonesia hanya omong kosong.

Ketiga, pemerintah tetap meminggirkan mata pelajaran selain UN. Keputusan enam mata pelajaran saja yang diujikan jelas kesalahan besar. Siswa layak mengeluh ” Buat apa belajar mata pelajaran yang banyak, jika hanya enam mata pelajaran yang diujikan?”. Ada kesenjangan dalam memvonis kelulusan siswa. Enam mata pelajaran lebih diprioritaskan, sementara sisanya disingkirkan.

Darmaningtyas salah seorang pengamat pendidikan pernah melontarkan kritik terhadap kebijakan ini. Penetapan standar kelulusan yang hanya didasarkan pada mata pelajaran tertentu sangat menghina intelegensia anak. Padahal banyak peserta didik yang memiliki prestasi di luar mata pelajaran yang ditentukan dalam ujian nasional. Seperti Rusti Setiyati, mantan siswi SMAN I Setu, Kabupaten Bekasi, yang kehilangan kesempatan kuliah di Universitas Negeri Jakarta gara-gara tak lulus ujian nasional.

Keempat, pemerintah berencana menghapus ujian ulangan. Keputusan ini kontroversial, sebab sama saja menghapus peluang bagi siswa yang gagal lulus UN. Rencana menghapus UN ulangan merupakan diskriminasi terhadap hak siswa. Sebelumnya, pemerintah ”membuang” siswa yang gagal lulus UN untuk mengikuti ujian Paket. Citra ujian Paket dinilai sebatas tempat buangan produk sekolah formal yang tidak lulus UN.

Empat alasan mendasar itu sudah cukup membuktikan pemerintah dan DPR tidak pro rakyat. Tujuan UN sebagai pemetaan mutu pendidikan sudah menyimpang. Berganti tujuan untuk melanggengkan proyek kapitalisme. Tentu kita berharap, kalangan aktivis pendidikan tetap memperjuangkan penghapusan UN. Jangan sampai pendidikan nasional diperdagangkan kepada pihak asing. (ingar)